102 Pelabuhan Implementasikan Inaportnet Tahun Ini

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Direktorat Jenderal Perhubungan Laut berencana untuk mengimplementasikan Inaportnet di 25 pelabuhan pada 2022.

Saat ini Inaportnet tersebut telah ada di 77 pelabuhan. Dengan demikian, akan ada 102 pelabuhan di Indonesia yang terhubung layanan elektronik pada tahun ini.

Inaportnet merupakan sebuah sistem informasi layanan secara elektronik berbasis internet di pelabuhan yang telah mulai sejak 2016. “Dalam perjalanannya, Inaportnet ini terus mengalami perkembangan,” ujar Plt Dirjen Perhubungan Laut, Capt Mugen Sartoto, Jumat (8/4/2022).

25 pelabuhan tersebut adalah Tegal, Kalianget, Panarukan, Tanjung Selor, Sintete, Ketapang, Pangkalan Bun, Pulau Pisau, Sukamara, Kumai, Nunukan, Toli-toli, Teluk Padang Bai, Celukan Bawang, Badas, Bima, Laurentius Say, Ende, Kalabahi, Waingapu, Labuan Bajo, Banda Neira, Merauke, Manokwari dan Fakfak.

Capt Mugen menjelaskan keberadaan Inaportnet bertujuan untuk menciptakan pelayanan di pelabuhan yang efektif, efisien dan transparan. “Sehingga secara bertahap Inaportnet ini akan diterapkan di seluruh Indonesia,” ujarnya.

Selain itu, Capt Mugen mengungkapkan ada penambahan fungsi Inapornet menjadi Inaportnet untuk kapal non trayek/non RPK/Pelra, Ship to Ship transhipmen atau FSU, Perbuhan lokasi masuk, Verifikasi LKK, Endorse PMKU, PKK Anchorge dan Modul PWMS.

Sebelum penerapan sistem Inaportnet di pelabuhan, akan dilakukan beberapa tahapan yaitu Training of Trainers (TOT) kepada para operator dari Kantor KSOP dan UPP. “Kemudian uji coba infrastruktur, uji coba sistem BUP, Sitem Integration Tes (SIT), Refreshment dan sosialisasi ke pengguna jasa dilakukan bertahap,” katanya.

Sebagai informasi, hingga saat ini Inaportnet telah ada di 77 pelabuhan, yaitu :

  • Pelabuhan Tj. Priok
  • Belawan
  • Tj Perak
  • Makassar
  • Batam,

6. Dumai, 7. Panjang, 8. Banten, 9. Tj Emas, 10. Banjarmasin, 11. Tj Balai Karimun, 12. Balikpapan, 13. Ambon, 14. Sorong, 15. Tj Pinang, 16. Tl Bayur, 17. Tj Buton, 18. Palembang, 19. Cirebon, 20. Patimban, 21. Cilacap, 22. Gresik, 23. Benoa, 24. Pontianak, 25. Samarinda, 26. Bontang, 27. Bitung, 28. Bau-bau, 29. Ti Palu, 30. Kendari, 31. Ternate, 32. Jayapura, 33. Biak, 34. Kijang, 35. Kuala Tanjung, 36. Pekanbaru, 37. Talang Duku, dan 38. Pelabuhan Pulai Baai.

Kemudian 39. Pelabuhan Sunda Kelapa, 40. Tj. Wangi, 41. Lembar, 42. Kupang, 43. Sampit, 44. Kotabaru-batulicin, 45 S. Tarakan, 46. Manado, 47. Pare-pare, 48. Gorontalo, 49. Sabang, 50. Kuala Langsa, 51. Meulaboh, 52. Lhokseumawe, 53. Malahayati, 54. Pangkalan Susu, 55. Sibolga, 56. Tj Balai Asahan, 57. Gunung Sitoli, 58. Kuala Cinaku, 59. Bengkalis, 60. Kuala Enok, 61. Tembilahan, 62. Selat Panjang, 63. Kuala Tungkal, 64. Muara Sabak, 65. Pangkal Balam, 66. Tanjung Pandan, 67. Muntok, 68. Bakauheni, 69. Kep. Seribu, 70. Marunda, 71. Muara Angke, 72. Probolinggo, 73. Anggrek, 74. Tj Uban 75. Sanggata, 76. Satui, serta 77. Pelabuhan Manggar.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Revitalisasi Irigasi Daerah Percepat Terwujudnya Swasembada Pangan Nasional

Oleh: Kevin Purba )*Pemerintah terus memperkuat fondasi ketahanan pangan nasional melaluipercepatan pembangunan dan revitalisasi jaringan irigasi di berbagaidaerah. Langkah tersebut menjadi bagian penting dari strategi besarmewujudkan swasembada pangan yang berkelanjutan sekaligusmemastikan sektor pertanian mampu tumbuh lebih produktif dan kompetitif. Di tengah meningkatnya kebutuhan pangan dan tantanganperubahan iklim, keberadaan sistem irigasi yang andal menjadi faktorutama dalam menjaga kesinambungan produksi pertanian nasional.Selain pembangunan infrastruktur dasar lainnya, penanganan irigasidaerah menjadi salah satu fokus utama pemerintah karena memilikidampak langsung terhadap produktivitas lahan pertanian dan kesejahteraan petani. Melalui perbaikan jaringan pengairan, pemerintahberupaya memastikan setiap lahan pertanian memperoleh akses air yang memadai sepanjang musim tanam.Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menegaskan bahwapercepatan pelaksanaan program prioritas Presiden terus dikawal secaraketat. Menurutnya, pemerintah tidak hanya berfokus pada penyelesaianproyek secara cepat, tetapi juga memastikan mutu pekerjaan, ketepatansasaran, serta akuntabilitas pelaksanaannya. Salah satu capaian penting yang menunjukkan keseriusan pemerintahterlihat pada program penanganan irigasi daerah. Program tersebutditargetkan menjangkau jaringan irigasi yang melayani area pertanianseluas 19.760 hektare. Hingga akhir Mei 2026, progres fisikpelaksanaannya telah mencapai 82,73 persen, menunjukkan bahwarevitalisasi infrastruktur pengairan berjalan sesuai arah yang telahditetapkan.Kemajuan tersebut menjadi indikator positif bahwa pemerintahmenempatkan sektor pertanian sebagai prioritas pembangunan nasional. Keberadaan jaringan irigasi yang lebih baik akan meningkatkanketersediaan air bagi petani sehingga aktivitas budidaya dapatberlangsung secara lebih optimal. Keberhasilan percepatan program pembangunan infrastruktur tercerminpula dari realisasi anggaran Kementerian Pekerjaan Umum yang menunjukkan tren positif. Hingga akhir Mei 2026, realisasi anggaran telahmencapai Rp33,49 triliun atau 31,39 persen dari total pagu yang tersedia. Sementara itu, progres fisik mencapai 35,71 persen, lebih tinggidibandingkan capaian pada periode yang sama dalam dua tahunsebelumnya.Dukungan terhadap langkah pemerintah juga datang dari DPR RI. KetuaKomisi V DPR RI, Lasarus, memberikan apresiasi terhadap kinerjaKementerian Pekerjaan Umum dalam menjalankan berbagai program strategis. Menurutnya, percepatan pelaksanaan pembangunan perlu terusdilakukan agar target pembangunan nasional dapat tercapai secaraoptimal dan manfaatnya dirasakan secara luas oleh masyarakat.Lasarus menilai pentingnya memperkuat sinergi antara pemerintah dan DPR dalam memastikan program prioritas Presiden berjalan efektif. Kolaborasi yang baik antara seluruh pemangku kepentingan diyakini akanmempercepat pencapaian berbagai target pembangunan, termasuk dalambidang ketahanan pangan yang saat ini menjadi salah satu fokus utamapemerintah.Upaya memperkuat irigasi juga dilakukan oleh pemerintah daerah. Di Provinsi Bengkulu, percepatan penyelesaian persoalan irigasi menjadiperhatian utama dalam mendukung Program Cetak Sawah Rakyat...
- Advertisement -

Baca berita yang ini