1.500 Orang Pekerja Hotel di Bogor Kembali Bekerja pada PPKM Level 3

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA-Sekitar 1.500 orang pekerja hotel di Kota Bogor atau 75 persennya sudah aktif bekerja kembali selama PPKM level 3.  

“Mereka sudah ada yang kerja full, ada juga yang masih proporsional,” kata Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Bogor, Yuno Abeta Lahay di Kota Bogor.

Menurut Yuno, saat ini ada 59 anggota PHRI Kota Bogor, dari 110 hotel yang ada di ‘kota hujan’ itu.

Jika jumlah karyawannya digabung, dia menyebut ratusan hotel itu sanggup memperkerjakan hingga 2.000 orang dalam keadaan normal.

Sebagian pengelola kini masih menahan jumlah pekerja yang bekerja penuh waktu selama enam hari dalam seminggu, karena jumlah kunjungan pada akhir pekan pun baru mencapai 75-83 persen.

Bagi hotel yang masih menerapkan waktu kerja proporsional, maka karyawan hotel masih mendapatkan jam shift kerja, dengan mengikuti arahan penyesuain prosedur kerja selama PPKM level 3.

Konsentrasi karyawan, kata Yuno, difokuskan pada akhir pekan saat hotel-hotel digunakan sebagai tempat kumpul keluarga (family gathering) yang mulai mendominasi kunjungan sebanyak 83 persen, seiring anak 12 tahun juga mulai boleh masuk mal. “Ya market family sudah mulai ramai di akhir pekan,” ujarnya.

Dikatakannya juga, kini sebagian hotel di Kota Bogor telah melengkapi fasilitas protokol kesehatan dengan menerapkan QR barcode aplikasi Pedulilindungi.

Hotel-hotel yang tergabung dalam PHRI pun telah bersertifikat untuk jaminan kebersihan (cleanliness), kesehatan (health), keamanan (safety), dan keberlangsungan lingkungan (environmental sustainability) atau CHSE.

Sehingga pengunjung pun telah difasilitasi sejumlah protokol kesehatan yang berstandar CHSE, dengan panduan karyawan hotel yang sedang bertugas.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini