Kisah
Updated:

Perjanjian Saragosa, Ketika Dua Negara Saling Berebut Rempah dari Indonesia

bach
bach
3199
3199
0
Baca Juga
bach
bach

MINEWS, JAKARTA-Maluku adalah salah satu daerah penghasil rempah-rempah terbesar di Indonesia. Begitu juga waktu masa penjajahan Portugis. Ketika Portugis mulai menduduki Maluku, terjadi perpecahan disana karena berbagai hal. Terutama perebutan kekuasaan antara dua negara yakni Portugal dan Spanyol.

Nah, guys, semua didamaikan dengan perjanjian Saragosa, dimana keduanya akhirnya bersedia untuk tidak lagi berperang. Mau tahu sejarah dan awal mulanya? Yuk simak ulasannya  

Pada tahun 1512 Masehi, di Maluku, tepatnya di wilayah Ternate kedatangan bangsa Portugis yang dipimpin oleh Alfonso d’Albuquerque dan diterima baik oleh Kerajaan Ternate yang dipimpin oleh Sultan Hairun.

Pada saat kedatangan Portugis di Maluku, diketahui sedang terjadi pertikaian antara kerajaan Ternate dengan Tidore. Kerajaan Ternate pun meminta bantuan kepada bangsa Portugis untuk membangun benteng sebagai pelindung dari serangan musuh dengan imbalan memberi hak monopoli perdagangan oleh Kerajaan Ternate kepada bangsa Portugis.

Namun, keadaan tersebut lantas dimanfaatkan oleh bangsa Portugis untuk memonopoli seluruh perdagangan dan hendak menguasai wilayah Maluku.

Bahkan, bangsa Portugis sempat bertindak sewenang-wenang dan kejam terhadap rakyat Maluku dengan mengubah hubungan yang semula terjalin dengan baik menjadi permusuhan antara bangsa Portugis dengan Kerajaan Ternate. Puncaknya, Portugis pun dengan licik membunuh Sultan Hairun, sang Raja Ternate.

Selanjutnya, pada tahun 1521 Masehi, bangsa Spanyol pun tiba di wilayah Tidore. Kedatangan bangsa Spanyol inilah yang akhirnya menjadi konflik antara bangsa Spanyol dengan Portugis lantaran kedua belah pihak sama-sama ingin memonopoli perdagangan rempah di wilayah Maluku.

Akhirnya, pada 22 April 1529, dibentuklah perjanjian Saragosa yang diprakarsai oleh Paus Aleksander VI karena melihat adanya persaingan kawasan oleh bangsa Portugis dan Spanyol yang semakin tak terkendali. Mereka saling mengklaim pulau-pulau yang terdapat di Samudera Pasifik, tepatnya di berbagai pulau-pulau di wilayah Timur.

Perjanjian Saragosa pun akhirnya ditandatangani oleh kedua kepala pemerintahan, yaitu Raja John III dan Kaisar Charles V di kota Saragosa, Spanyol. (Mega Puspita)

Adapun isi kesepakatan yang dicapai dalam Perjanjian Saragosa, yaitu:

1.   Spanyol harus meninggalkan Maluku dan memusatkan kegiatan di Filipina.

2.   Portugis tetap melakukan aktivitas perdagangan di Maluku

Berita Sebelumnya
Asik, Bulan Depan Warga Jakarta Bisa Naik Taksi Listrik
Berita Selanjutnya
Jumlah Petugas Pemilu 2019 yang Meninggal Dunia 86 Orang
Berita Terbaru
Cuitan MIDavina G -

Pemerintah Optimalkan Sekolah Rakyat untuk Tingkatkan Kualitas Pendidikan

Oleh: Yoga Pradana SantosoPemerintah terus memperkuat komitmennya dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasionalmelalui percepatan dan optimalisasi program Sekolah Rakyat yang kini menunjukkan progressignifikan di berbagai daerah, sekaligus menjadi bukti bahwa pemerataan akses pendidikan tidaklagi sebatas wacana, melainkan telah dijalankan secara konkret dan terukur sebagai bagian dariagenda pembangunan sumber daya manusia. Dalam satu tahun terakhir, pemerintah jugamencatat berbagai keberhasilan penting, mulai dari percepatan pembangunan infrastrukturpendidikan, peningkatan akses belajar di wilayah tertinggal, hingga penguatan kolaborasi lintaskementerian yang berdampak langsung pada masyarakat, sehingga kehadiran Sekolah Rakyat menjadi simbol nyata investasi jangka panjang negara dalam menciptakan generasi yang lebihberkualitas dan berdaya saing.Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari mengungkapkan bahwa pembangunan SekolahRakyat tahap kedua terus berjalan dengan progres yang menggembirakan meskipun dihadapkanpada sejumlah tantangan di lapangan, terutama terkait kesiapan lahan dan akses menuju lokasipembangunan, sementara peran Direktur Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PekerjaanUmum Bisma Staniarto dinilai sangat krusial dalam menjaga ritme pembangunan agar tetapsesuai dengan target yang telah ditetapkan pemerintah. Ia menilai koordinasi teknis yang dilakukan secara konsisten menjadi faktor kunci dalam memastikan setiap hambatan dapatdiatasi secara terukur sehingga proyek tidak berjalan parsial, melainkan terintegrasi dari pusathingga daerah.Lebih lanjut, pembangunan Sekolah Rakyat tahap kedua tidak hanya berfokus pada penyelesaianfisik bangunan, tetapi juga memastikan kesiapan operasional agar sekolah dapat langsungdigunakan pada tahun ajaran baru 2026/2027, sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan olehmasyarakat. Berdasarkan data terbaru, dari total 104 lokasi pembangunan, sebanyak 101 lokasitelah memasuki tahap konstruksi dan seluruhnya ditargetkan rampung pada 20 Juni 2026, sebuahcapaian yang menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjadikan sektor pendidikan sebagaiprioritas utama pembangunan nasional.Dalam upaya memastikan target tersebut tercapai, Muhammad Qodari menegaskan bahwaKantor Staf Presiden bersama Ditjen Prasarana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum terusmelakukan langkah konkret melalui rapat koordinasi intensif yang melibatkan berbagai pihak, termasuk BUMN karya dan penyedia jasa konstruksi, sehingga setiap persoalan yang muncul, baik terkait teknis, logistik, maupun kesiapan lahan, dapat dipetakan secara komprehensif danditangani dengan solusi yang jelas dan terukur.Koordinasi tersebut kemudian diperluas dengan melibatkan Kementerian Sosial, KementerianDalam Negeri, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan, serta Zeni TNI Angkatan Darat, yang dinilai mampu mempercepat penyelesaian berbagai hambatan strategis di lapangan, termasukpembangunan akses jalan dan penuntasan persoalan lahan di sejumlah wilayah, di mana sinergilintas sektor ini menjadi kunci dalam mempercepat realisasi program secara menyeluruh danmemastikan tidak ada kendala yang berlarut-larut.Hasil dari upaya percepatan tersebut mulai terlihat di sejumlah wilayah dengan progrespembangunan yang cukup signifikan, seperti di Kalimantan Selatan yang mencapai 30,85 persen, Sulawesi Selatan sebesar 30,22 persen, serta Jawa Barat sebesar 28,07 persen, meskipunpemerintah tetap memberikan perhatian khusus pada beberapa lokasi dengan progres yang masihrendah melalui intervensi yang lebih intensif agar target penyelesaian secara keseluruhan tidakterganggu.Program Sekolah Rakyat sendiri merupakan inisiatif pemerintah untuk memperluas aksespendidikan bagi masyarakat, khususnya di wilayah yang terdampak bencana maupun daerahdengan keterbatasan infrastruktur pendidikan, sehingga anak-anak dari keluarga prasejahteratetap dapat memperoleh pendidikan formal yang layak. Program ini dirancang sebagai investasijangka panjang dengan target penyelesaian yang terukur agar dapat segera dimanfaatkan, sekaligus menjadi bagian dari upaya negara dalam menjamin hak pendidikan bagi seluruh wargatanpa terkecuali.Sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah juga mempercepat penambahanprogram Sekolah Rakyat yang ditargetkan mulai beroperasi pada April 2026, di...
- Advertisement -

Baca berita yang ini