Mengenang Kaisar Hirohito, Keturunan Dewi Matahari ke-124

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Di Jepang, kaisar dikatakan sebagai keturunan dari Dewi Matahari, Amaterasu Omikami. Selama berabad-abad, para kaisar tersebut memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada raja.

Mereka dianggap sebagai perantara para dewa. Selain itu, sebagian masyarakat Jepang berpendapat bahwa mereka mampu melindungi Jepang lewat doa-doa yang dipanjatkannya, seperti memastikan hasil panen yang baik. Bahkan, di beberapa periode mereka dipuja layaknya dewa.

Salah satu kaisar suci itu adalah Hirohoto. Sejak dilantik sebagai kaisar pada 10 November 1928, pria bernama asli Michinomiya Hirohito itu menjadi kaisar Jepang dengan masa jabatan paling lama sepanjang sejarah, yakni sejak 1926 hingga 1989.

Hirohito juga dihadapkan pada salah satu masa ketidakpastian yang melanda Jepang. Mulai dari ambisi ekspansi militer pada awal 1931, hingga kekalahan memalukan usai Perang Dunia II pada 1945.

Hirohito tetap mampu menjalankan kekuasaannya dengan tegas. Salah satu keputusan berat adalah menyerahnya Jepang setelah Nagasaki dan Hiroshima hancur karena bom Amerika Serikat (AS). Saat itu, kaisar berpendapat bahwa Jepang harus menyerah. Kepala negara itu kemudian menyampaikan penjelasan di balik maksud ‘menyerah’ kepada rakyatnya lewat siaran radio.

Hirohito mengatakan, rakyat Jepang harus mampu menahan penderitaan yang tidak tertahankan ini. Selama di bawah pendudukan AS serta rekonstruksi pascaperang, kekuasaan absolut Hirohito secara formal tidak ada. Ia harus rela melepaskan kekuasaan absolut sekaligus harga dirinya demi rakyat Jepang. Akan tetapi, Hirohito tetap menjadi lambang dan kepala negara hingga wafat pada 1989. Ia resmi menjadi kaisar dengan jabatan terlama sepanjang sejarah Jepang.

Keturunan Amaterasu Omikami ke-124 ini selain menduduki tahta, ia terpilih sebagai penguasa ilahi, penglima perang, dan raja konstitusional.

Hirohito lahir pada 29 April 1901 di Istana Aoyama, Tokyo. Ia merupakan putra pertama dari Kaisar Taisho dan Permaisuri Teimei. Oleh orang tuanya, Hirohito mendapat pendidikan di Sekolah Gakushuin.

Kemudian, ia melanjutkan studinya di Institut Khusus Putra Mahkota dan secara resmi mendapat gelar putra mahkota di usianya ke-15 tahun. Pada tahun 1921, Hirohito menjadi Putra Mahkota Jepang pertama yang berlayar ke Eropa untuk belajar.

Setelah menyelesaikan studinya, Hirohito kembali ke Jepang. Tak lama setelahnya, ia menjadi Pejabat Penguasa Jepang. Hal ini karena kesehatan ayahnya yang kian menurun.

Pada 26 Januari 1924, Hirohito menikahi Putri Nagako. Putri menjadi permaisuri itu merupakan sepupu jauh Hirohito yang masih memiliki darah bangsawan. Bersama dengan Nagako, Hirohito memiliki tujuh orang anak.

Tak lama setelah pengangkatannya sebagai kaisar, Jepang mengalami berbagai polemik. Saat itu, pemerintahan Jepang mengalami gejolak politik yang luar biasa. Meski Hirohito merupakan pria lembut, ia memiliki kekuasaan penuh atas militer dan politik.

Sehingga, ia mengerahkan seluruh pasukan militernya untuk menindas pemberontakan. Hal ini mengakibatkan banyak pejabat publik yang terbunuh saat itu, termasuk Perdana Menteri Inukai Tsuyoshi.

Hirohito merupakan pendukung Manchuria, sebuah wilayah kuno di sebelah timur laut Cina. Karena dukungannya tersebut, pecah lah Perang Cina-Jepang kedua. Saat itu, militer Jepang sangat agresif. Mereka pun menerapkan berbagai macam kebijakan yang condong kepada Kekuatan Poros Perang Dunia II, Jerman dan Italia.

Meski pro pada kekuatan Poros Perang Dunia II, Hirohito justru tidak suka keterlibatan Jepang dalam perang. Namun ia mendukung kebijakan perdana menteri Jepang yang mengusulkan supaya Jepang ikut dalam Perang Dunia II. Ia pun sering terlihat mengenakan seragam untuk menunjukan dukungannya. Hal ini, masih menjadi kontroversi yang berkepanjangan mengenai peran aslinya dalam Perang Dunia II.

Pada bulan September 1945, setelah pemboman atom di Hiroshima dan Nagasaki , Hirohito mengumumkan penyerahan tanpa syarat kepada para Sekutu. Pada masa itu,  Jepang telah kehilangan 2,3 juta tentaranya dan sekitar 800.000 warga sipil selama Perang Dunia II.

Jenderal Douglas MacArthur , Komandan Sekutu Perang Dunia II ke Jepang untuk mengawasi pemulihan kembali negara ini setelah mengalami kehancuran. Ini menyebabkan Amerika menduduki Jepang selama bertahun-tahun. Amerika Serikat memperkenalkan reformasi demokrasi kepada rakyat Jepang.

Karena keputusan kontroversialnya tentang menyerahkan negara ke tangan sekutu, banyak masyarakat yang menginginkan Hirohito turun dari jabatan dan menjadi tersangka penjahat perang. Di sisi lain, MacArthur melakukan tawar-mewar dengan kaisar untuk merancang Jepang menjadi negara monarki konstitusional sehingga kedaulatan negara berada di tangan rakyat, bukan kaisar.

Hirohito pun menyanggupi keinginan MacArhur. Dengan ini, Hirohito menjadi tokoh demokrasi. Jepang pun mampu bangkit dari keterpurukannya dan mencapai stabilitas politik serta mampu memimpin ekonomi.

Hingga akhir hayatnya, Hirohito tetap menjadi sosok yang aktif di Jepang. Bahkan, sejak ia tak punya kekuasanya lagi, ia masih sanggup bertindak sebagai kepala negara dan memainkan peran penting dalam membangun kembali citra Jepang di seluruh dunia. Ia juga fokus pada kecintaannya pada biologi kelautan. Kecintaannya ini tertuang dalam beberapa buku karyanya.

Hirohito meninggal dunia pada tanggal 7 Januari 1989 di Istana Aoyama, Tokyo karena kanker usus dua belas jari yang telah menggerogoti kesehatannya. Putranya yang bernama Akihito menggantikan takhtanya.

Reporter: Ratna Utami

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Konsistensi Negara Mengawal Keadilan dan Percepatan Pembangunan Papua melalui Otonomi Khusus

Oleh: Manta Wabimbo *) Papua bukan sekadar wilayah administratif di ujung timur Indonesia, melainkan ruangstrategis tempat negara menguji komitmennya terhadap keadilan pembangunan. SejakOtonomi Khusus Papua diberlakukan pada 2001 dan diperkuat melalui Undang-UndangNomor 2 Tahun 2021, arah kebijakan pemerintah semakin tegas: menghadirkan pendekatanpembangunan yang afirmatif, terukur, dan berpihak pada Orang Asli Papua. Dalam kontekstersebut, Otsus tidak lagi dapat dipahami sebagai kebijakan sementara, melainkan sebagaiinstrumen jangka panjang untuk mengoreksi ketimpangan struktural yang diwariskan olehsejarah dan kondisi geografis. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan kesinambungan dan penguatanterhadap agenda Otsus. Hal ini tercermin dari intensifikasi koordinasi antara pemerintah pusatdan kepala daerah seluruh Papua yang dilakukan secara langsung di Istana Negara. Langkahtersebut menandakan bahwa Papua tidak diposisikan sebagai wilayah pinggiran, melainkansebagai prioritas nasional yang membutuhkan orkestrasi kebijakan lintas sektor. Pemerintahpusat tidak hanya menyalurkan anggaran, tetapi juga memastikan bahwa desainpembangunan Papua selaras antara pusat dan daerah. Salah satu capaian yang paling nyata dari implementasi Otsus adalah percepatanpembangunan infrastruktur dasar. Jalan penghubung, bandara perintis, dan fasilitas logistiktelah membuka isolasi wilayah yang selama puluhan tahun menjadi penghambat utamapembangunan. Infrastruktur ini tidak semata menghadirkan konektivitas fisik, tetapimenciptakan fondasi ekonomi baru yang memungkinkan distribusi barang lebih efisien danmenurunkan beban biaya hidup masyarakat. Dalam konteks ini, pembangunan infrastrukturmenjadi wujud kehadiran negara yang konkret dan dirasakan langsung oleh rakyat. Dampak lanjutan dari keterbukaan akses tersebut terlihat pada penguatan ekonomi lokal. Pemerintah mendorong agar aktivitas produksi masyarakat Papua, baik di sektor pertanian, perikanan, maupun usaha mikro, dapat terhubung dengan pasar yang lebih luas. Otsusmemberi ruang fiskal bagi daerah untuk merancang kebijakan ekonomi yang sesuai dengankarakter lokal, sekaligus menjaga agar manfaat pembangunan tidak terkonsentrasi padakelompok tertentu. Pendekatan ini menegaskan bahwa agenda pemerintah di Papua berorientasi pada pemerataan, bukan sekadar pertumbuhan angka statistik. Pada saat yang sama, Otsus Jilid II menempatkan pembangunan sumber daya manusiasebagai prioritas strategis. Program afirmasi pendidikan, termasuk beasiswa bagi siswa danmahasiswa asli Papua, menjadi investasi jangka panjang yang menentukan arah masa depanPapua. Otsus telah membuka ruang mobilitas sosial yang sebelumnya sulit dijangkau, sekaligus membangun rasa percaya diri generasi muda Papua untuk berkompetisi secaraglobal. Pandangan tersebut memperkuat keyakinan bahwa pendidikan adalah kunci utamakemandirian Papua di masa depan. Di sektor kesehatan, kebijakan Otsus juga menunjukkan wajah negara yang protektif. Pemerintah memastikan bahwa akses layanan kesehatan bagi Orang Asli Papua tidak lagiterhambat oleh keterbatasan biaya dan fasilitas. Penguatan rumah sakit daerah, distribusitenaga kesehatan, serta jaminan kesehatan khusus bagi OAP mencerminkan pendekatanpembangunan yang berorientasi pada hak dasar warga negara. Dalam kerangka yang sama, pemberdayaan ekonomi perempuan Papua melalui dukungan usaha mikro menjadi strategipenting untuk memperkuat ketahanan keluarga dan ekonomi lokal. Keunikan Otsus juga tercermin dalam pengakuan terhadap struktur sosial dan politikmasyarakat Papua. Keberadaan Majelis Rakyat Papua serta mekanisme afirmasi politik bagiOrang Asli Papua merupakan bentuk penghormatan negara terhadap identitas dan hakkolektif masyarakat adat. Tokoh agama Papua, Pdt. Alberth Yoku, menekankan bahwa Otsusmemberikan ruang bagi orang Papua untuk menjadi subjek pembangunan di tanahnya sendiri, selama dijalankan dengan semangat kolaborasi dan kejujuran. Perspektif ini menegaskanbahwa Otsus bukan ancaman bagi integrasi nasional, melainkan penguat persatuan berbasiskeadilan. Pemerintah juga menunjukkan keseriusan dalam memperbaiki tata kelola Otsus. Pembentukan Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua yang dipimpin langsungoleh Wakil Presiden merupakan sinyal kuat bahwa pengawasan dan efektivitas menjadiperhatian utama. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara konsisten menekankanpentingnya sinkronisasi program antara kementerian dan pemerintah daerah agar dana Otsusbenar-benar menghasilkan dampak nyata. Langkah ini menjawab kritik lama tentangfragmentasi kebijakan dan memperlihatkan kemauan politik pemerintah untuk melakukankoreksi. Ke depan, tantangan implementasi tentu masih ada. Namun dengan peningkatan alokasianggaran Otsus menjadi 2,25 persen dari Dana Alokasi Umum nasional serta pengawasanyang semakin ketat, fondasi pembangunan Papua kian kokoh. Yang dibutuhkan kini adalahkonsistensi pelaksanaan dan kepemimpinan daerah yang berorientasi pada pelayanan publik. Papua hari ini adalah Papua yang sedang bergerak maju. Mendukung Otsus berartimendukung agenda besar negara dalam menyempurnakan keadilan pembangunan danmemperkuat persatuan nasional. Ketika Papua tumbuh melalui jalur yang damai, inklusif, danberkelanjutan, Indonesia sedang meneguhkan dirinya sebagai bangsa besar yang tidakmeninggalkan satu pun wilayahnya dalam perjalanan menuju kemajuan. *) Analis Kebijakan Publik
- Advertisement -

Baca berita yang ini