Mengenal Menteri ATR Sofyan Djalil, dari Penjual Telur Bebek Hingga Lulus UI

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Salah satu pembantu Presiden Jokowi yang tidak banyak bicara dan tampil di publik mungkin Sofyan Djalil. Padahal tugasnya sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tidak ringan yaitu mensertifikasi lebih dari 100 juta bidang tanah di seluruh Indonesia untuk menghindari konflik lahan.

Lalu, siapa sih Sofyan Djalil itu? Sofyan bukan orang baru di dunia birokrasi, karena sedikitnya dia sudah lima kali menjadi menteri dengan presiden yang berbeda.

Lahir di Peureulak, Aceh Timur, 23 September 1953, Sofyan berasal dari keluarga yang sangat miskin.

Pekerjaan ayahnya hanya seorang tukang cukur, sedangkan ibunya pembantu guru mengaji di kampung.

Kondisi itu tidak membuat Sofyan yang pendiam tersebut menyerah. Semasa kecil dia mencari uang jajan sendiri dengan berjualan telur itik keliling kampung.

Meski begitu, Sofyan kecil tak pernah dibebani dengan hal-hal yang berat oleh kedua orang tuanya, kecuali dalam hal mengaji di surau.

Maka, masa kecilnya dinikmati dengan bebas bermain, di luar jam sekolah dan berjualan telur.

Namun, semasa masih duduk di bangku sekolah Sofyan sudah aktif berorganisasi dengan menjadi anggota Pelajar Islam Indonesia (PII).

Karena banyak bergaul di organisasi pelajar itulah, Sofyan mempunyai keinginan sekolah ke Jakarta. Maka, saat PII akan melakukan muktamar nasional pada 1976 dia nekat mengikutinya dan terus mencari sekolah di Jakarta.

Dengan membawa bekal seadanya dan restu orang tua, dia pun pergi sendirian ke Jakarta. Di usianya ke-26, Sofyan berhasil menjadi mahasiswa Universitas Indonesia jurusan Hukum Bisnis.

Perjuangannya selama kuliah tidak mudah karena selain menimba ilmu dia juga harus berpikir untuk bertahan hidup. Akhirnya, setelah enam tahun Sofyan berhasil lulus menjadi sarjana hukum. Sejak itulah perlahan-lahan hidupnya berubah

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

PPN 12 Persen Demi Pemerataan, Biayai Subsidi dan Bantuan Sosial Lebih Luas

JAKARTA — Pemerintah menegaskan bahwa kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025 akan...
- Advertisement -

Baca berita yang ini