Idik Sulaeman, Tokoh Kuningan Pencetus Logo OSIS dan Paskibraka

Baca Juga

MINEWS, JAKARTA – Pelajar Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) mungkin sudah terbiasa dengan kehadiran logo OSIS alias Organisasi Siswa Intra Sekolah. Sebuah atribut yang selalu menempel di seragam putih mereka.

Namun generasi milenial saat ini mungkin belum banyak yang tahu, siapa tokoh pencetus dan pencipta logo tersebut. Dia adalah H. Idik Sulaeman Nataatmaja, AT, tokoh asli Kuningan yang juga merancang perlengkapan yang wajib dipakai oleh para Paskibraka, mulai dari seragam, lambang korps, lambang anggota, lencana tanda pengukuhan, dan kendit kecakapan.

Pria kelahiran 20 Juli 1933 ini merupakan orang pertama orang yang menciptakan rancangan seragam sekolah yang dipakai hingga sekarang di seluruh wilayah Indonesia. Desain seragam sekolah itu ia rancang saat menjabat Direktur Pembinaan Kesiswaan di Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) pada 1979-1983.

Keahlian Idik dalam merancang logo maupun atribut sekolah tersebut merupakan bakat yang dimilikinya sejak kecil. Apalagi setamat SMA, Idik memilih seni rupa hingga menjadi sarjana seni rupa di Departemen Ilmu Teknik Institut Teknologi Bandung (ITB) pada 9 April 1960.

Usai lulus kuliah, ia memulai kariernya di Balai Penelitian Tekstil (1960-1964), pada 1 Februari 1965 dirinya diangkat menjadi Kepala Biro Menteri Perindustrian dan Kerajinan yang saat itu dijabat Mayjen TNI dr. Azis Saleh.

Idik Sulaeman
Idik Sulaeman

Idik pun pindah kerja ke Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Depdikbud), sebagai Kepala Dinas Pengembangan dan Latihan pada 1 Desember 1967. Saat inilah, ia banyak membantu Husein Mutahar dalam mewujudkan gagasannya membentuk Paskibraka.

Bersama dengan para pembina lainnya, Idik membantu Mutahar menyempurnakan konsep pembinaan Paskibraka. Awalnya pada tahun 1966 dan 1967 diberi nama Pasukan Pengerek Bendera Pusaka.

Namun tahun 1973 Idik memberi nama PASKIBRAKA, sebuah akronim dengan kepanjangan PASuKan PengIBar BendeRA PusaKA.

Kemudian pada 30 Juni 1975, ia diangkat menjadi Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) Pembinaan Kegiatan di Direktorat Pembinaan Generasi Muda (Ditbinmud). 9 Maret 1977, Idik mencapai posisi puncak di Ditbinmud, setelah ditunjuk sebagai Pelaksana Harian Direktur Pembinaan Generasi Muda, Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Olahraga (Ditjen PLSOR).

Idik menikah dengan Aisah Martalogawa pada 29 Oktober 1961, Idik dikaruniai tiga anak, yakni Ir. Ars Isandra Matin Ahmad (yang beristrikan Ir.ars Retno Audite), Isantia Dita Asiah (yang bersuamikan Drs. Mohammad Imam Hidayat) dan Dra Isanilda Dea Latifah yang bersuamikan Ari Reza Iskandar. Dari ketiganya, Idik memiliki enam orang cucu, masing-masing 3 cucu laki-laki dan 3 cucu perempuan.

Atas jasanya, Idik memperoleh penghargaan Wibawa Seroja Nusantara, Bintang Jasa Pratama Karya Satya XXX setelah wafat pada tanggal 4 April 2013.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Tata Kelola Koperasi Desa Semakin Solid Melalui Pengawasan dan Evaluasi Berkelanjutan

Oleh: Satria Putra )*Pemerintah terus menunjukkan komitmen kuat dalam memperkokoh tatakelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai fondasi barupenguatan ekonomi kerakyatan di tingkat akar rumput. Program inidirancang sebagai instrumen strategis untuk memperluas aksesmasyarakat desa terhadap layanan ekonomi yang lebih modern, terintegrasi, dan berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya, pengawasan danevaluasi berkelanjutan menjadi elemen utama yang memastikan koperasimampu berkembang secara sehat, profesional, dan akuntabel.Penguatan tata kelola koperasi desa menjadi bagian dari agenda besartransformasi perkoperasian nasional yang tengah dijalankan pemerintah. Kementerian Koperasi memandang bahwa keberhasilan pembangunankoperasi tidak cukup hanya bertumpu pada pembentukan kelembagaan, tetapi juga pada kemampuan menghadirkan sistem pengawasan yang adaptif terhadap tantangan zaman. Karena itu, langkah percepatandigitalisasi menjadi pilihan strategis untuk memastikan pengelolaankoperasi berjalan lebih transparan dan efisien.Komitmen tersebut ditunjukkan melalui peresmian Command Center oleh Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, sebagai pusat kendali digital yang difokuskan mendukung penyelenggaraan Koperasi Desa/KelurahanMerah Putih. Kehadiran pusat pengawasan ini menandai babak baru tatakelola koperasi nasional yang berbasis data dan teknologi.Ferry menjelaskan bahwa Command Center dibangun sebagai sisteminformasi terpadu yang mengintegrasikan berbagai data operasionalkoperasi lintas lembaga, termasuk pengelolaan dana bergulir. Menurutnya, sistem tersebut merupakan bagian dari mandat besartransformasi koperasi nasional agar mampu berkembang lebih kompetitifsekaligus menjawab tuntutan modernisasi ekonomi desa.Digitalisasi, menurut Ferry, bukan sekadar pembaruan teknologi, melainkan instrumen untuk memperkuat kontrol kelembagaan. Melaluisistem ini, pelaporan dan pemantauan dapat dilakukan secara lebih cepatdan akurat. Pemerintah dapat menjangkau langsung perkembangankoperasi di berbagai daerah sehingga potensi kendala dapat terdeteksilebih dini.Keunggulan utama Command Center terletak pada kehadiran early warning system yang dirancang untuk mendeteksi persoalan secaracepat. Pendekatan ini memungkinkan langkah korektif dilakukan sebelumpermasalahan berkembang lebih luas. Dengan sistem pencegahan dini, pemerintah memastikan setiap dinamika operasional koperasi dapatdirespons secara terukur dan tepat sasaran.Selain itu, sistem ini memungkinkan pemantauan real-time terhadappelaksanaan pelatihan, aktivitas usaha, hingga perkembangankelembagaan koperasi desa. Model pengawasan berbasis data seperti inimemperlihatkan keseriusan pemerintah dalam membangun sistemevaluasi yang berkesinambungan dan tidak lagi bergantung pada laporanmanual yang seringkali terlambat.Ferry juga menegaskan bahwa penguatan koperasi desa tidak dapatdilakukan secara parsial. Karena itu, Command Center dirancangterhubung dengan berbagai kementerian dan lembaga, termasukKementerian Desa, Kejaksaan Agung, serta lembaga pengelola dana bergulir. Integrasi lintas sektor ini mencerminkan pendekatan kolaboratifpemerintah dalam menciptakan pengawasan menyeluruh.Kolaborasi tersebut menjadi fondasi penting dalam memastikan tata kelolakoperasi berjalan sesuai koridor hukum, administrasi, dan prinsipakuntabilitas publik. Pemerintah memahami bahwa koperasi desamemegang peran strategis dalam distribusi layanan ekonomi masyarakat, sehingga pengawasannya harus dilakukan secara terkoordinasi.Deputi Bidang Kelembagaan dan Digitalisasi Koperasi, Henra Saragih,menilai keberadaan Command Center akan menjadi landasan pentingbagi proses perencanaan, pengawasan, dan evaluasi yang lebih efektif. Iamenekankan bahwa penguatan infrastruktur digital, keamanan data, dankapasitas sumber daya manusia teknologi informasi menjadi syarat utamaterwujudnya ekosistem koperasi modern.Pandangan Hera memperlihatkan bahwa transformasi koperasi yang dilakukan pemerintah tidak bersifat seremonial. Langkah ini dibangunmelalui fondasi teknis yang matang agar sistem pengawasan berjalanberkelanjutan dan mampu menjawab kebutuhan lapangan secara nyata.Dukungan terhadap pendekatan pengawasan berlapis juga datang dariekonom CORE Indonesia, Dipo Satria Ramli. Ia menilai bahwa karakterKoperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang memadukan fungsi komersialdan sosial membutuhkan pembagian pengawasan lintas otoritas sesuaikewenangannya.Menurut Dipo, pengawasan terhadap aktivitas keuangan sepertipenyaluran kredit idealnya berada di bawah otoritas yang memilikikompetensi khusus di sektor jasa keuangan. Sementara itu, pengawasankelembagaan dan unit usaha tetap relevan berada dalam pembinaanKementerian Koperasi. Pendekatan ini dinilai akan memperkuatakuntabilitas serta mencegah potensi penyimpangan.Dipo juga menekankan pentingnya audit independen secara berkalasebagai instrumen pendukung evaluasi eksternal. Dengan audit...
- Advertisement -

Baca berita yang ini