Deng Xiaoping, Tokoh Revolusioner Cina

Baca Juga

MATAINDONESIA, JAKARTA – Deng Xiaoping adalah seorang revolusioner sekaligus  politisi pemimpin tertinggi dari Republik Rakyat Cina (RRC). Deng memimpin sejak Desember 1978 sampai November 1989.

Setelah kematian Mao Zedong tahun 1976, Deng secara bertahap naik untuk berkuasa dan memimpin Negeri Tirai Bambu. Ia mendapat reputasi sebagi arsitek Cina melalui serangkaian reformasi ekonomi pasar yang luas.

Deng lahir dari keluarga terpelajar. Orang tuanya adalah pemilik tanah di provinsi Sichuan di Dinasti Qing. Deng belajar dan bekerja di Prancis tahun 1920-an. Ia menjadi pengikut Marxisme-Leninisme.

Deng bergabung dengan Partai Komunis Cina (PKC) pada 1924. Awal 1926, Deng pergi ke Moskow untuk mempelajari doktrin Komunis. Setelah kembali ke Cina tahun 1927, Deng mengubah namanya menjadi Deng Xiaoping.

Pada usia ke-23, ia bergabung dengan organisasi partai di Shanghai dan menjadi komisaris politik untuk Tentara Merah di daerah pedesaan. Akhir 1929, Deng memimpin pemberontakan Tentara Merah di provinsi Guangxi.

Deng dikritik dan diturunkan pangkatnya di dalam partai karena dukungannya kepada Mao, tetapi dipromosikan lagi selama Konferensi Zunyi, akhir 1930-an. Deng kemudian dianggap sebagai veteran revolusioner karena ia berpartisipasi dalam Long March tahun 1934–1935.

Selama Perang Cina – Jepang Kedua (1937–1945), Deng dengan cepat menjadi terkenal di dalam militer PKC. Pada puncak Perang Saudara Cina (1945–1949), Deng menjabat sebagai komisaris politik Tentara Lapangan Dataran Tengah dalam kampanye Huaihai.

Marsekal Liu Bocheng dan Deng memimpin pasukan Komunis menyeberangi Sungai Yangtze dan merebut Nanjing dan Shanghai  pada pertengahan 1949. Pada 1 Oktober 1949, Deng bekerja di Tibet serta di Cina barat daya sebagai ketua partai regional untuk mengkonsolidasikan kendali PKC sampai tahun 1952.

Selanjutnya, Deng memimpin Kampanye Anti-Kanan yang diluncurkan oleh Mao dan menjadi alat penting dalam rekonstruksi ekonomi Cina setelah Lompatan Jauh ke Depan yang membawa bencana (1958–1960).

Deng secara bertahap membawa Cina menjauh dari ekonomi terencana dan ideologi Maois. Ia membuka bagi investasi asing, teknologi, serta memperkenalkan tenaga kerjanya yang besar ke pasar global.

Kebijakan ini dianggap sebagai penyebab berkembangnya Cina menjadi salah satu ekonomi dengan pertumbuhan tercepat di dunia selama beberapa generasi dan meningkatkan standar hidup seperempat umat manusia.

 

Reporter : Ade Amalia Choerunisa

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Konsistensi Negara Mengawal Keadilan dan Percepatan Pembangunan Papua melalui Otonomi Khusus

Oleh: Manta Wabimbo *) Papua bukan sekadar wilayah administratif di ujung timur Indonesia, melainkan ruangstrategis tempat negara menguji komitmennya terhadap keadilan pembangunan. SejakOtonomi Khusus Papua diberlakukan pada 2001 dan diperkuat melalui Undang-UndangNomor 2 Tahun 2021, arah kebijakan pemerintah semakin tegas: menghadirkan pendekatanpembangunan yang afirmatif, terukur, dan berpihak pada Orang Asli Papua. Dalam kontekstersebut, Otsus tidak lagi dapat dipahami sebagai kebijakan sementara, melainkan sebagaiinstrumen jangka panjang untuk mengoreksi ketimpangan struktural yang diwariskan olehsejarah dan kondisi geografis. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan kesinambungan dan penguatanterhadap agenda Otsus. Hal ini tercermin dari intensifikasi koordinasi antara pemerintah pusatdan kepala daerah seluruh Papua yang dilakukan secara langsung di Istana Negara. Langkahtersebut menandakan bahwa Papua tidak diposisikan sebagai wilayah pinggiran, melainkansebagai prioritas nasional yang membutuhkan orkestrasi kebijakan lintas sektor. Pemerintahpusat tidak hanya menyalurkan anggaran, tetapi juga memastikan bahwa desainpembangunan Papua selaras antara pusat dan daerah. Salah satu capaian yang paling nyata dari implementasi Otsus adalah percepatanpembangunan infrastruktur dasar. Jalan penghubung, bandara perintis, dan fasilitas logistiktelah membuka isolasi wilayah yang selama puluhan tahun menjadi penghambat utamapembangunan. Infrastruktur ini tidak semata menghadirkan konektivitas fisik, tetapimenciptakan fondasi ekonomi baru yang memungkinkan distribusi barang lebih efisien danmenurunkan beban biaya hidup masyarakat. Dalam konteks ini, pembangunan infrastrukturmenjadi wujud kehadiran negara yang konkret dan dirasakan langsung oleh rakyat. Dampak lanjutan dari keterbukaan akses tersebut terlihat pada penguatan ekonomi lokal. Pemerintah mendorong agar aktivitas produksi masyarakat Papua, baik di sektor pertanian, perikanan, maupun usaha mikro, dapat terhubung dengan pasar yang lebih luas. Otsusmemberi ruang fiskal bagi daerah untuk merancang kebijakan ekonomi yang sesuai dengankarakter lokal, sekaligus menjaga agar manfaat pembangunan tidak terkonsentrasi padakelompok tertentu. Pendekatan ini menegaskan bahwa agenda pemerintah di Papua berorientasi pada pemerataan, bukan sekadar pertumbuhan angka statistik. Pada saat yang sama, Otsus Jilid II menempatkan pembangunan sumber daya manusiasebagai prioritas strategis. Program afirmasi pendidikan, termasuk beasiswa bagi siswa danmahasiswa asli Papua, menjadi investasi jangka panjang yang menentukan arah masa depanPapua. Otsus telah membuka ruang mobilitas sosial yang sebelumnya sulit dijangkau, sekaligus membangun rasa percaya diri generasi muda Papua untuk berkompetisi secaraglobal. Pandangan tersebut memperkuat keyakinan bahwa pendidikan adalah kunci utamakemandirian Papua di masa depan. Di sektor kesehatan, kebijakan Otsus juga menunjukkan wajah negara yang protektif. Pemerintah memastikan bahwa akses layanan kesehatan bagi Orang Asli Papua tidak lagiterhambat oleh keterbatasan biaya dan fasilitas. Penguatan rumah sakit daerah, distribusitenaga kesehatan, serta jaminan kesehatan khusus bagi OAP mencerminkan pendekatanpembangunan yang berorientasi pada hak dasar warga negara. Dalam kerangka yang sama, pemberdayaan ekonomi perempuan Papua melalui dukungan usaha mikro menjadi strategipenting untuk memperkuat ketahanan keluarga dan ekonomi lokal. Keunikan Otsus juga tercermin dalam pengakuan terhadap struktur sosial dan politikmasyarakat Papua. Keberadaan Majelis Rakyat Papua serta mekanisme afirmasi politik bagiOrang Asli Papua merupakan bentuk penghormatan negara terhadap identitas dan hakkolektif masyarakat adat. Tokoh agama Papua, Pdt. Alberth Yoku, menekankan bahwa Otsusmemberikan ruang bagi orang Papua untuk menjadi subjek pembangunan di tanahnya sendiri, selama dijalankan dengan semangat kolaborasi dan kejujuran. Perspektif ini menegaskanbahwa Otsus bukan ancaman bagi integrasi nasional, melainkan penguat persatuan berbasiskeadilan. Pemerintah juga menunjukkan keseriusan dalam memperbaiki tata kelola Otsus. Pembentukan Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua yang dipimpin langsungoleh Wakil Presiden merupakan sinyal kuat bahwa pengawasan dan efektivitas menjadiperhatian utama. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara konsisten menekankanpentingnya sinkronisasi program antara kementerian dan pemerintah daerah agar dana Otsusbenar-benar menghasilkan dampak nyata. Langkah ini menjawab kritik lama tentangfragmentasi kebijakan dan memperlihatkan kemauan politik pemerintah untuk melakukankoreksi. Ke depan, tantangan implementasi tentu masih ada. Namun dengan peningkatan alokasianggaran Otsus menjadi 2,25 persen dari Dana Alokasi Umum nasional serta pengawasanyang semakin ketat, fondasi pembangunan Papua kian kokoh. Yang dibutuhkan kini adalahkonsistensi pelaksanaan dan kepemimpinan daerah yang berorientasi pada pelayanan publik. Papua hari ini adalah Papua yang sedang bergerak maju. Mendukung Otsus berartimendukung agenda besar negara dalam menyempurnakan keadilan pembangunan danmemperkuat persatuan nasional. Ketika Papua tumbuh melalui jalur yang damai, inklusif, danberkelanjutan, Indonesia sedang meneguhkan dirinya sebagai bangsa besar yang tidakmeninggalkan satu pun wilayahnya dalam perjalanan menuju kemajuan. *) Analis Kebijakan Publik
- Advertisement -

Baca berita yang ini