Wahai Buruh, Simak Baik-baik Omongan Prabowo Sebelum Ikut Demo Omnibus Law

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Kelompok buruh yang tergabung dalam KSPI akan kembali menggelar aksi demo tolak UU Omnibus Law Cipta Kerja. aksi tersebut akan dilakukan pada tanggal 2, 9 dan 10 November 2020.

Untuk aksi di tanggal 2 November akan digelar di depan Istana dan MK. Kemudian, untuk tanggal 9 November akan berpusat di Gedung DPR RI. Lalu tanggal 10 November akan dilakukan pada Kantor Kementerian Ketenagakerjaan.

Terkait aksi demo ini, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto pernah mengingatkan kepada para buruh agar tidak mudah terprovokasi untuk ikut demo. Apalagi melakukan aksi mogok massal hingga berujung anarkisme, seperti merusak fasilitas umum ataupun pabrik.

“Saya paham dengan kesulitan buruh. Dan 80 persen tuntutan buruh sudah diakomodasi dalam UU Omnibus Law ini,” ujarnya melansir hasil wawancara dengan Inews TV, 10 Oktober 2020 lalu.

Prabowo lalu mengingatkan kepada para buruh agar tidak terburu-buru untuk ikut aksi demo tanpa memahami tujuan dan maksudnya. Sebab bisa saja membuat para pengusaha pindah lokasi bisnis ke negara lain. Dengan begitu, lapangan kerja pun berkurang dan gelombang PHK akan membludak.

“Pabrik-pabrik sudah diasuransi. Jadi kalau mau mogok, mau dibakar atau mau diduduki, si pengusaha tinggalkan aja pabriknya, sudah diasuransi kok. Dia pindah, tinggal transfer pake digital. Dia pindah ke Vietnam, pindah ke Kamboja, pindah ke Thailand, pindah ke India, pindah ke Bangladesh,” kata Menteri Pertahanan RI tersebut.

Prabowo pun mengungkapkan bahwa sebenarnya saat ini pemimpin buruh tengah berada dalam posisi dilematis. Kalau sang pemimpin terlalu mendorong buruh untuk melakukan aksi protes soal Omnibus Law, maka bisa saja para pengusaha baik asing atau Indonesia bisa saja memindahkan usahanya ke negara lain.

“Bahkan sekarang sudah ada pengusaha Indonesia yang ada di India, yang buka pabrik di Nigeria, yang ada di Mesir. Jadi dunia ini sudah semakin kecil. Modal ini cepat pindah. Nah, ini yang harus disadari oleh para buruh,” ujarnya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Menjaga Netralitas Aparatur Sipil Negara Demi Wujudkan Pilkada 2024 Berintegritas

Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan aspek krusial dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Sebagai pelayan publik, ASN memiliki...
- Advertisement -

Baca berita yang ini