Urusan Bisnis di Indonesia Rumit, Omnibus Law Hadir Sebagai Solusi

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Rumitnya izin usaha dan investasi di tanah air, membuat Indonesia kalah saing dengan negara-negara lain di ASEAN maupun global. Maka tidaklah mengherankan kalau dalam perhitungan Indeks Kompleksitas Bisnis Global (GBCI) 2020, Indonesia menempati urutan pertama.

GBCI merupakan indeks yang dirilis oleh lembaga konsultan dan riset TMF Group. GBCI mengkalkulasi penilaian kompleksitas berbisnis di 77 negara.

Dalam laporan ini, negara yang mengekor Indonesia adalah Brasil, Argentina, Bolivia dan Yunani. Sementara itu, Cina menempati posisi ke-5 dan Malaysia berada di posisi ke-9.

Salah satu penyebabnya karena UU ketenagakerjaan Indonesia dianggap sudah ketinggalan zaman. Menurut TMF, UU ini memang ditujukan untuk melindungi tenaga kerja dari eksploitasi. Namun, malah membuat RI sulit mengambil tindakan disipliner atau memecat yang berkinerja buruk para karyawan.

“Peraturan ini dianggap kuno oleh orang luar dan tetap menjadi salah satu yang utama menghalangi investasi asing di Indonesia,” ujar perwakilan TMF Group Indonesia, Alvin Christian.

Tak hanya itu, UU Ketenagakerjaan juga dinilai membuat investasi Indonesia menjadi negatif lantaran membatasi persentase kepemilikan asing di masing-masing sektor industri. Ini dianggap sebagai salah sebab utama hambatan operasional bisnis di Indonesia.

Untuk itu, secara tak langsung TMF pun mengungkapkan bahwa kehadiran Omnibus Law Cipta Kerja bisa menjadi solusi atas persoalan ini. Beleid ini bisa menjadi langkah yang baik untuk menyederhanakan lingkungan bisnis Indonesia untuk menarik investasi dan pekerja asing.

“Presiden (Jokowi) sangat ingin meningkatkan investasi asing dan sedang mencari untuk meringankan segala sesuatunya sejauh mungkin. Indonesia sudah menarik dan punya pasar yang menguntungkan. Dengan peningkatan kemudahan berbisnis, itu akan menjadi lebih menarik,” kata Alvin.

Langkah ini dinilai efektif untuk memperbaiki status dan peringkat GBCI Indonesia di tahun-tahun mendatang. harusnya akan menurunkan Peringkat GBCI Indonesia di tahun-tahun mendatang.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Transparansi MBG: Bukti Pemerintahan Prabowo Kelola Program Rakyat dengan Hatidan Integritas

Oleh: Alexander Royce*) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintahan Presiden Prabowo Subiantosejak awal dirancang bukan sekadar sebagai kebijakan sosial, melainkan sebagai investasi jangkapanjang bagi kualitas sumber daya manusia Indonesia. Program ini menargetkan pemenuhan gizijutaan anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, serta balita di berbagai wilayah Tanah Air. Dalamperjalanannya, MBG tidak hanya menghadirkan manfaat kesehatan dan sosial, tetapi juga menunjukkan bagaimana pemerintah berupaya membangun tata kelola program publik yang transparan dan akuntabel. Sejak diluncurkan secara bertahap pada 2025, MBG berkembang pesat dengan dukunganjaringan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di berbagai daerah. Pada awal2026 saja, lebih dari 19 ribu SPPG telah beroperasi untuk melayani puluhan juta penerimamanfaat di seluruh Indonesia. Program ini bahkan telah menjangkau sekitar 55 juta hingga lebihdari 58 juta penerima manfaat, menjadikannya salah satu program intervensi gizi terbesar yang pernah dijalankan pemerintah Indonesia. Besarnya skala program tentu menuntut tata kelola yang baik agar kepercayaan publik tetapterjaga. Di sinilah pemerintah menunjukkan komitmennya terhadap transparansi. Alih-alihmenutup informasi, pengelola MBG justru mendorong keterbukaan dalam berbagai aspek, mulaidari pengadaan bahan makanan, komposisi menu, hingga penggunaan anggaran. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menekankan bahwa transparansimenjadi fondasi penting dalam penyelenggaraan program MBG. Ia mendorong seluruh dapurSPPG untuk mempublikasikan menu harian melalui media sosial atau saluran komunikasi publiklainnya. Langkah ini bertujuan agar masyarakat dapat melihat langsung jenis makanan yang disajikan kepada para penerima manfaat, sekaligus memastikan bahwa standar gizi yang ditetapkan pemerintah benar-benar diterapkan di lapangan. Menurutnya, keterbukaan informasiini merupakan bagian dari upaya membangun kepercayaan publik serta memastikan program berjalan secara akuntabel. Pendekatan transparansi tersebut juga memperlihatkan bahwa pemerintah tidak alergi terhadappengawasan publik. Dengan membuka informasi menu dan aktivitas dapur MBG secara rutin, masyarakat dapat ikut mengawasi kualitas program....
- Advertisement -

Baca berita yang ini