Tingkatkan Kompetensi SDM, KKP Jalin Kerja Sama dengan Lintas Stakeholder Korea Selatan

Baca Juga

Mata Indonesia, Jakarta – Dalam rangka meningkatkan kompetensi SDM KP, Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP) menyiapkan skema kerja sama dengan sejumlah instansi di Korea Selatan, diantaranya Pukyong National University (PKNU), Marina Trading Co. Ltd, dan Korea Maritime and Ocean University Consortium (KMOUC).

Selain berkolaborasi dengan instansi terkait, pengembangan SDM juga terlaksana melalui sertifikasi pendidikan kelautan dan perikanan melalui pengembangan pusat pelatihan internasional, program magang di perusahaan perikanan di Korea Selatan, serta menjajaki potensi pemasaran produk UMKM.

Kepala BPPSDM KP, I Nyoman Radiarta, memaparkan, dalam rangka penguatan Technical and Vocational Education and Training (TVET), program sertifikasi bagi taruna satuan pendidikan KP akan menjadi salah satu poin penting sebagai implementasi MoU dengan PKNU yang sudah ditandatangani pada bulan Juli lalu.

Sertifikasi tersebut akan dilaksanakan dengan skema 3+1, yaitu menempuh pendidikan selama 3 tahun di Politeknik KP dan meneruskan pendidikan selama 1 tahun di PKNU, lalu dilanjutkan dengan magang di perusahaan perikanan di Korea Selatan.

“Melalui program ini diharapkan menjadi bentuk sinergi triple helix antara pemerintah, akademisi, dan dunia usaha dan industri/swasta, sehingga nantinya setelah kegiatan internship atau magang terlaksana, para taruna akan dapat melanjutkan bekerja di perusahaan setempat. Untuk menyukseskan program ini, kami pun berharap dukungan besar dari Kementerian Pendidikan Pemerintah Korea Selatan,” jelas Nyoman.

Selain itu, Nyoman juga menjelaskan rencana KKP ke depan dalam mengembangkan Pusat Pelatihan Internasional Kelautan dan Perikanan di Bali, Indonesia. Dengan adanya kerja sama dengan PKNU, pihaknya berharap pengembangan tersebut dapat menjadi peluang bagi PKNU untuk ikut andil pada setiap kegiatan Training of Trainers (ToT) yang akan terlaksana ke depannya.

“Pusat pelatihan tersebut nantinya akan menjadi pusat pelatihan bagi pendidik, pelatih, praktisi baik dari Indonesia maupun luar negeri pada sektor perikanan, baik itu perikanan budidaya, pengolahan, atau tangkap. Melalui kegiatan ToT, para peserta juga akan dibekali dengan sertifikat yang memenuhi standar STCW-F,” ujarnya.

Kepala BPPSDM KP juga melakukan pertemuan dengan Presiden, Wakil Presiden, dan CEO Marina Trading Co. Ltd, sebuah perusahaan penyalur tenaga kerja untuk kapal perikanan yang berpengalaman selama lebih dari 30 tahun.

Selain itu juga dilakukan penandatanganan MoU kerja sama antara Kepala BPPSDM KP dengan Presiden Korea Maritime and Ocean University Consortium (KMOUC), Prof. Dr. Oh Jin Seok. Ruang lingkup kerja sama meliputi kolaborasi akademik, pelatihan kelautan perikanan dan manajemen institusi, serta sister program termasuk pengembangan program pendidikan vokasi terkait teknologi, materi/silabus pengajaran, dan sistem pengajaran. Nyoman mengungkapkan, salah satu fokus dalam kerja sama tersebut yaitu penyiapan SDM di bidang permesinan kapal perikanan.

“Kerja sama pengembangan SDM KP dengan KMOUC ini menjadi penting dalam menyiapkan kapasitas dan kompetensi tenaga pengajar pendidikan KP utamanya di bidang permesinan kapal,” imbuh Nyoman.

(Humas BPPSDM KP)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Papua Jadi Prioritas Pembangunan Nasional untuk Mewujudkan Kedaulatan Pangan

Oleh: Yohanes Kogoya*Ketahanan pangan merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan kesejahteraanmasyarakat sekaligus memperkuat kedaulatan bangsa. Dalam konteks pembangunan nasionalsaat ini, Papua menempati posisi yang semakin strategis, bukan hanya sebagai wilayah terdepan Indonesia di kawasan Pasifik, tetapi juga sebagai daerah yang memiliki potensisumber daya alam melimpah untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Berbagaikebijakan dan program yang dijalankan pemerintah menunjukkan bahwa Papua kini menjadibagian penting dalam agenda pembangunan Indonesia yang berorientasi pada pemerataan dan keberlanjutan.Komitmen pemerintah untuk mempercepat pembangunan Papua mendapat penegasan langsung dari Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming. Menurutnya, paradigma pembangunan nasional saat ini telah bergeser dari yang sebelumnya berorientasi pada Pulau Jawa menjadi pembangunan yang berpusat pada seluruh wilayah Indonesia. Papua pun ditetapkan sebagaisalah satu prioritas pembangunan nasional melalui berbagai program strategis, mulai daripembangunan infrastruktur, rumah sakit, Sekolah Rakyat, pasar, program Makan BergiziGratis, hingga pengembangan kawasan ekonomi dan konektivitas melalui Trans...
- Advertisement -

Baca berita yang ini