Tertangkapnya Bupati Bogor Ade Yasin, Kepala BPK Jabar Langsung Dicopot

Baca Juga

MATA INDONESIA, BANDUNG – Memalukan. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kantor Wilayah (Kanwil) Perwakilan Jawa Barat kembali menjadi sorotan. Sudah dua kali anggota BPK Jabar terjaring operasi tangkap tangan (OTT) tindak pidana korupsi.

Kali ini, auditor BPK Jabar diduga menerima suap dari Bupati Bogor Ade Yasin. Penyuapan ini berkaitan dengan melancarkan raihan predikat WTP Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor tahun anggaran 2021.

Imbasnya, Kepala BPK langsung mencopot Kepala BPK Perwakilan Jabar Agus Khotib dicopot dari jabatannya.

“Kami sudah menonaktifkan Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Barat, demikian juga dengan staf pemeriksa untuk kasus terkait,” kata Ketua BPK Isma Yatun dalam keterangan resminya, Kamis 28 April 2022.

Isma mengatakan, pihaknya prihatin dengan kejadian yang turut melibatkan pegawai BPK.”Ini menjadi pukulan berat bagi BPK sekaligus advance warning bagi institusi BPK RI. Bahwa langkah untuk memerangi korupsi dalam segala bentuknya membutuhkan ketangguhan dan dukungan semua pihak,” ujarnya.

Secara institusi, BPK mendukung penuh upaya KPK dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

“BPK dan KPK selalu bersinergi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan lebih akuntabel dengan bersama menjadi garda terdepan dalam combating corruption di negara Indonesia ini,” jelasnya.

Tak hanya itu BPK mendukung upaya penegakan integritas, independensi, dan profesionalisme. Pihaknya juga telah berkoordinasi dengan KPK terkait peristiwa ini yang dapat menjadi deterrent effect yang melanggar.

.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Stok BBM Dipertahankan Rata-Rata 20 Hari untuk Menjamin Kebutuhan Jelang Nataru

Oleh: Anggina Nur Aisyah* Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2025/2026, pemerintah menegaskankomitmennya dalam menjamin ketersediaan energi nasional melalui kebijakan strategismenjaga stok bahan bakar minyak pada rata-rata 20 hari. Kebijakan ini menjadi buktinyata kesiapan negara dalam mengantisipasi peningkatan kebutuhan masyarakatselama periode libur panjang, sekaligus memperkuat rasa aman publik terhadapkelangsungan aktivitas sosial, ekonomi, dan keagamaan. Penjagaan stok BBM tersebutmencerminkan perencanaan yang matang, berbasis data, serta koordinasi lintas sektoryang solid antara pemerintah, regulator, dan badan usaha energi nasional. Perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap kesiapan menghadapi arus Natal dan Tahun Baru memperlihatkan bahwa sektor energi ditempatkan sebagai prioritas utamadalam pelayanan publik. Presiden memastikan bahwa distribusi bahan bakar berjalanoptimal seiring dengan kesiapan infrastruktur publik, transportasi, dan layananpendukung lainnya. Pendekatan ini menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan energimasyarakat tidak hanya dipandang sebagai aspek teknis, melainkan sebagai bagian daritanggung jawab negara dalam menjaga stabilitas nasional dan kenyamanan publikselama momentum penting keagamaan dan libur akhir tahun. Langkah pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan mengaktifkan kembali Posko Nasional Sektor...
- Advertisement -

Baca berita yang ini