Survei Pilpres 2024: Ganjar Nomor Satu, Sandiaga Posisi ke-4

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Pemilihan Calon Presiden (Pilpres) 2024 bakal menjadi ajang pertarungan figur enam kepala daerah. Bahkan survei yang dilakukan oleh Polmatrix Indonesia menyebutkan elektabilitas PDI Perjuangan dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menguat untuk mengisi konstelasi pilpres mendatang.

Direktur Eksekutif Polmatrix Indonesia, Dendik Rulianto mengungkapkan keenam kepala daerah tersebut antara lain, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menempati posisi kedua sebesar 13,7 persen. Ganjar bersaing ketat dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (12,8 persen), yang sering diunggulkan sebagai capres kuat.

Posisi kelima dan keenam dikuasai oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (7,9 persen) dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa (5,6 persen). Di bawahnya terdapat figur Tri Rismaharini (3,0 persen) dan Nurdin Abdullah (1,0 persen).

Sementara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno masih berpeluang maju kembali. Prabowo menempati urutan pertama dengan 18,9 persen, sementara Sandiaga berada diurutan keempat 8,6 persen.

Menurut dia, peluang Sandiaga masih terbuka lebar mengingat masih tingginya elektabilitas Gerindra yang berada di bawah PDIP dan makin jauh meninggalkan Golkar.

Elektabilitas PDIP pun meroket hingga 33,3 persen menjadikannya sebagai partai politik yang kuat di Indonesia. Gerindra menyusul sebesar 13,7 persen dan Golkar 9,2 persen. “PDIP diprediksi kembali unggul pada Pileg 2024, yang berarti berkuasa 3 periode berturut-turut sejak 2014, memecahkan rekor sejak reformasi,” kata Dendik.

Kemudian diikuti PKB (6,2 persen) dan PKS (5,4 persen), sedangkan PAN merosot tinggal 2,2 persen. Perpecahan yang membayangi PAN ditandai dengan rencana Amien Rais mendirikan partai baru ditengarai berpengaruh terhadap elektabilitas PAN. Sedangkan PPP (1,5 persen) makin terancam hilang dari percaturan politik.

Sementara partai-partai nasionalis menduduki posisi papan tengah, yaitu PSI (4,3 persen), Nasdem (4,1 persen), dan Demokrat (3,8 persen). “Tingginya elektabilitas PSI disumbang dari sikap kritis terhadap Gubernur DKI Anies Baswedan, di samping program kerakyatan yang agresif selama pandemi corona,” ujar Dendik.

Pada posisi papan bawah terdapat Perindo (1,1 persen), Hanura (0,9 persen), Berkarya (0,3 persen), PBB (0,2 persen), Garuda (0,1 persen), dan PKPI (0,1 persen). “Keberadaan partai-partai ‘gurem’ ini bakal makin terancam jika muncul pendatang baru, seperti partai besutan Amien Rais dan partai baru pecahan PKS,” kata Dendik.

Dikatakan Dendik, fenomena tingginya elektabilitas elite baru berlatar belakang kepala daerah membuktikan berjalannya proses demokrasi dan desentralisasi di Indonesia. Faktor yang mempengaruhi adalah tingkat kedekatan mereka dengan masyarakat yang lebih kuat dibandingkan dengan figur-figur elite politik nasional.

“Sebut saja figur Ketua DPR Puan Maharani yang kerap disebut-sebut sebagai penerus kepemimpinan di PDIP hanya meraih elektabilitas 1,1 persen, dan Agus Harimurti Yudhoyono ketua umum baru Demokrat sebesar 2,7 persen,” kata Dendik.

Di antara menteri Jokowi, terdapat nama Erick Thohir (3,6 persen) dan Mahfud MD (1,6 persen). Pada survei terhadap elektabilitas capres, nama-nama lain hanya meraih kurang dari 1 persen dan sisanya tidak tahu/tidak menjawab 18,1 persen. Sedangkan pada survei terhadap elektabilitas partai politik, masih terdapat responden yang tidak tahu/tidak menjawab sebesar 13,6 persen.

Survei Polmatrix Indonesia dilakukan pada 1-7 Mei 2020, dengan jumlah responden 2.000 orang mewakili seluruh provinsi di Indonesia. Metode survei dilakukan dengan menghubungi melalui sambungan telepon terhadap responden survei sejak 2019 yang dipilih secara acak. Margin of error survei sebesar ±2,2 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini