MATA INDONESIA, JAKARTA – Riwayat kejaksaan di Nusantara ternyata jauh melewati usia Kejaksaan Republik Indonesia yang kini sudah 62 tahun.
Profesi jaksa ternyata sudah ada sejak Kerajaan Majapahit yang memiliki sistem peradilan sendiri.
Antara tahun 1350-1389 Masehi, Prabu Hayam Wuruk membentuk satu jabatan yang diberi nama Dhyaksa.
Dia adalah hakim yang bertugas menangani masalah peradilan saat sidang pengadilan.
Para Dhyaksa itu dipimpin seorang pejabat yang diberinama adhyaksa sebagai pengawas petugas pengadilan tersebut.
Selain dhyaksa dan adhyaksa di masa kepemimpinan Hayam Wuruk itu juga terdapat satu pejabat pengadilan lainnya bernama dharmaadhyaksa.
Menurut W.F. Stutterheim, peneliti Belanda, yang dilansir laman resmi Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dhyaksa merupakan pejabat negara pada era Kerajaan Majapahit.
Sedangkan peneliti lainnya, H.H. Juynboll, mengungkapkan adhyaksa adalah pengawas (opzichter) atau hakim tertinggi (oppenrrechter).
Sedangkan, sumber lain menyebut bahwa dharmaadhyaksa adalah hakim tertinggi. Patih Gajahmada juga seorang Adhyaksa.
Di awal pemerintahan Orde Lama pimpinan Soekarno, para jaksa itu bernaung di Departemen Kehakiman.
Namun, setelah 1959, Kejaksaan menjadi mandiri terlepas dari Departemen Kehakiman dipimpin seorang Jaksa Agung.
Hal itu diatur berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 204 tahun 1960 tanggal 15 Agustus 1960 tentang pembentukan Departemen Kejaksaan di bawah pimpinan Menteri atau Jaksa Agung.
Dalam rapat kerja 22 Juli 1960, Kabinet Kerja di bawah pimpinan Presiden Soekarno memutuskan untuk memisahkan Kejaksaan dari pengadilan menjadi Departemen yang berdiri sendiri.
Tanggal itulah yang kemudian diperingati sebagai hari lahir profesi jaksa atau adhyaksa.
Saat ini jaksa adalah satu-satunya penuntut umum di persidangan tingkat pertama atau pengadilan negeri di NKRI.
Selamat Hari Bakti Adhyaksa ke-62.
