Soal Jokowi Bagi Sembako, PDIP: Ada Kemiripan dengan Umar Bin Khattab

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA-Aksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) blusukan malam hari ke perkampungan di Sempur, Bogor dengan memberikan bantuan langsung sembako ke warga menuai kritikan.

Jokowi dinilai pencitraan karena urusan bagi sembako harusnya tak perlu presiden turun langsung. Lagi pula aksi itu bisa memicu kerumunan warga di tengah wabah corona.

Namun, politikus PDIP, Arteria Dahlan, menilai, dalam aksi blusukan Jokowi ada gaya khas kepemimpinan yang sudah lama melekat. Arteria lalu membandingkan Jokowi dengan kisah sahabat Nabi Muhammad, Umar bin Khattab.

“Kalau dalam perspektif keislaman, kita punya gaya kepemimpinan egaliter sebagaimana telah dicontohkan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Tidak bermaksud menyamakan, tapi ada kemiripan-kemiripan dalam hal kepemimpinan mereka,” ujarnya, mengutip kumparan, Jumat 1 Mei 2020.

Kisah Umar yang termasyhur adalah saat dia menggotong sekarung gandum untuk seorang ibu dan anaknya yang kelaparan di sebuah tenda. Saat itu, Umar terpukul mendapati ada masyarakat yang kelaparan.

Arteria mengatakan, aksi blusukan Jokowi dengan menemui langsung warga sudah dilakukan sejak wali kota Solo, gubernur DKI, dan presiden. Sehingga seharusnya diapresiasi.

“Justru gaya blusukan dan model kepemimpinan Pak Jokowi yang rajin masuk keluar kampung untuk menyerap aspirasi, melihat langsung keadaan dan kebutuhan rakyat, sudah melekat di hati rakyat, dan menjadi pembeda pemimpin sebelumnya,” ujarnya.

Dengan sering blusukan, kata Arteria, Jokowi mampu membangun komunikasi efektif dan membuat suasana lebih dekat antara pemimpin dengan rakyat, memperlihatkan penguasa yang tanpa dibatasi jarak dan sekat dengan rakyatnya.

Arteria menyebut blusukan Jokowi itu memberikan pesan bahwa negara hadir di tengah masyarakat. Bahkan, melihat langsung kondisi riil dan kebutuhan masyarakat dan memastikan apakah program jaring pengaman sosial ini sudah benar-benar terlaksana secara tepat sasaran.

“Blusukan beliau kan memacu semua pihak termasuk pemerintah daerah dan kementerian/lembaga terkait untuk bekerja lebih baik dan memberikan pelayanan publik secara paripurna. Harusnya diapresiasi,” katanya.

Arteria juga mengkritisi pendapat harusnya Jokowi perbaiki mekanisme bansos ketimbang blusukan langsung. “Kan konyol banget dan cenderung menyesatkan,” kata Arteria.

Soal bansos, Arteria menyebut Jokowi telah memerintahkan Kemensos untuk memberikan Jaring Pengaman Sosial, sekaligus memastikan kesesuaian data penerima bansos.

Seandainya ada masyarakat yang belum menerima sudah diinstruksikan Kemensos, Polri, kementerian dan lembaga terkait, BUMN-BUMN yang ditunjuk, pemda, bahkan pemerintah desa untuk menyisir ulang. Dan ini sudah dilakukan.

“Blusukan beliau kan juga dalam rangka pengawasan kerja-kerja tersebut. Toh beliau tidak bermaksud diketahui publik, tidak melibatkan media, tapi yang namanya Presiden, sulit rasanya dalam setiap gerak langkahnya untuk tidak terpantau media massa,” katanya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Waspada Hoaks OPM, TNI : Rumah Bupati Puncak yang Dibakar Bukan PosMiliter

Oleh: Loa Murib Kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) kembali menunjukkan pola lama merekadalam menutupi aksi brutal yang dilakukan terhadap masyarakat sipil. Dalam upayamembenarkan tindak kekerasan, OPM menyebarkan disinformasi bahwa rumah milik BupatiPuncak dan kantor Distrik Omukia yang mereka bakar di Papua Tengah merupakan pos militeryang digunakan oleh TNI. Tuduhan tersebut segera dibantah secara resmi oleh pihak militer danterbukti tidak memiliki dasar fakta. TNI melalui Kepala Penerangan Kodam XVII/Cenderawasih, Kolonel Infanteri CandraKurniawan, memberikan klarifikasi bahwa bangunan yang dibakar oleh OPM tidak difungsikansebagai markas militer. Tindakan pembakaran itu murni merupakan aksi kriminal yang disengajauntuk menciptakan ketakutan, mengganggu ketertiban umum, dan mencoreng wibawa negara di mata masyarakat Papua. Bantahan ini menjadi penegasan bahwa OPM kembali menggunakanstrategi disinformasi untuk mengaburkan realitas dan membangun opini publik yang menyesatkan. Disinformasi semacam ini memperjelas bahwa OPM tidak hanya mengandalkan kekerasanbersenjata, tetapi juga propaganda informasi sebagai instrumen perlawanan mereka. Merekamenciptakan narasi seolah-olah aparat keamanan adalah pihak yang menyebabkan keresahan, padahal masyarakat sipil justru menjadi korban utama dari aksi teror yang dilakukan olehkelompok tersebut. Manipulasi informasi yang dilakukan OPM jelas bertujuan untuk merusakkepercayaan publik terhadap negara dan aparat keamanan. Kejadian yang menimpa Kabupaten Yahukimo menjadi contoh konkret betapa kejamnya aksiOPM. Dalam serangan yang dilakukan belum lama ini, seorang pegawai honorer PemerintahKabupaten Yahukimo tewas akibat kekerasan yang mereka lakukan. Insiden ini menunjukkanbahwa OPM telah melampaui batas kemanusiaan dan menjadikan nyawa warga sipil sebagai alattawar dalam narasi perjuangan mereka yang keliru. Merespons insiden tersebut, aparat gabungan dari Satgas Operasi Damai Cartenz bergerak cepatbegitu mendapat laporan dari jajaran Polres Yahukimo. Tim langsung turun ke lokasi kejadian, melakukan evakuasi korban ke RSUD Dekai, mengamankan tempat kejadian perkara, sertamengumpulkan bukti-bukti untuk mengungkap pelaku. Kecepatan ini menunjukkan bahwanegara tidak tinggal diam dalam menjamin perlindungan bagi rakyat, dan siap menghadapisegala bentuk teror yang mengancam stabilitas wilayah. Kepala Operasi Satgas Damai Cartenz, Brigjen Pol Faizal Ramadhani, menegaskan bahwaseluruh aksi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok separatis akan ditindak secara tegas sesuaihukum. Penegakan hukum ini bukan hanya penting untuk memberikan keadilan bagi para korban, tetapi juga menjadi pernyataan tegas bahwa kekuatan bersenjata tidak akan dibiarkanmerusak keutuhan dan kedamaian di Papua. Kekejaman OPM, yang ditunjukkan melalui aksi pembakaran, pembunuhan, serta provokasiberulang, memperlihatkan bahwa kelompok ini bukanlah representasi perjuangan rakyat Papua. Sebaliknya, mereka adalah ancaman nyata yang menghalangi pembangunan dan menimbulkanketakutan di tengah masyarakat. Klaim mereka sebagai pembebas Papua tidak sejalan dengankenyataan bahwa mereka justru memperparah penderitaan rakyat melalui aksi-aksi brutal yang dilakukan. Kasatgas Humas Damai Cartenz, Kombes Pol Yusuf Sutejo, mengimbau masyarakat untuk tidakterprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi. Ia menegaskan bahwa perlindunganterhadap masyarakat sipil menjadi prioritas utama. Dalam situasi seperti ini, partisipasi aktif dariwarga untuk melaporkan aktivitas mencurigakan di lingkungannya menjadi elemen pentingdalam menjaga keamanan. Negara juga terus menunjukkan komitmennya untuk hadir tidak hanya melalui pendekatankeamanan, tetapi juga melalui pembangunan yang merata dan berkelanjutan. Berbagai program pembangunan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, serta pemberdayaan ekonomi telahdigulirkan sebagai bentuk nyata perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan rakyat Papua. Kehadiran negara di Papua bukanlah dalam bentuk represi, tetapi dalam wujud pelayanan danpemberdayaan. Narasi OPM yang menyebut Papua berada dalam penjajahan adalah bentuk manipulasi sejarah. Papua merupakan bagian sah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan hal itu telahditegaskan melalui proses hukum dan politik yang diakui secara nasional maupun internasional. Setiap upaya untuk memisahkan diri dari Indonesia, apalagi melalui kekerasan bersenjata danpropaganda menyesatkan, merupakan pelanggaran terhadap konstitusi yang harus ditindak tegas. Kesadaran masyarakat Papua akan pentingnya perdamaian kini semakin menguat. Kolaborasiantara tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat sipil dalam menjaga ketertiban dan menolakaksi kekerasan menjadi sinyal kuat bahwa Papua ingin maju bersama dalam bingkai NKRI. Kekuatan kolektif masyarakat ini menjadi benteng terdepan dalam menangkal pengaruh burukdari kelompok separatis. Mengecam tindakan keji OPM dan membongkar propaganda mereka bukan semata-matatanggung jawab aparat keamanan. Ini adalah kewajiban moral seluruh rakyat Indonesia dalammenjaga keutuhan bangsa dan memperjuangkan masa depan Papua yang aman dan sejahtera. Sudah terlalu banyak korban yang jatuh akibat disinformasi dan kekerasan yang dibungkusdengan dalih perjuangan. Penegakan hukum, pendekatan informasi yang jernih, serta pembangunan yang inklusif harusterus diperkuat untuk mengikis pengaruh kelompok separatis. Dengan semangat kebersamaandan kehadiran negara yang nyata,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini