Sepanjang 2021 GOTO Masih Rugi

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) sepanjang tahun 2021 masih mencatatkan angka kerugian. Andre Soelistyo, CEO Grup GoTo mengatakan, rugi bersih perseroan sepanjang tahun 2021 meningkat dari Rp 1,96 triliun menjadi Rp 6,6 triliun.

”Rugi bersih kami meningkat dari Rp 1,96 triliun menjadi Rp 6,6 triliun. Karena laporan keuangan GOTO dan anak perusahaannya tersaji tanpa Tokopedia. Ini karena penggabungan Gojek dan Tokopedia, selesai pada Mei 2021,” kata Andre, Senin 30 Mei 2022.

Berdasarkan laporan keuangan perseroan dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), rugi diatribusikan kepada pemilik entitas induk mencapai Rp 21,39 triliun. Bandingkan dengan tahun sebelumnya Rp 14,2 triliun.

Rugi bersih juga karena lonjakan beban. Mencakup beban pokok pendapatan yang naik menjadi Rp 3,7 triliun dari sebelumnya Rp 2,4 triliun. Kemudian, beban penjualan dan pemasaran menjadi Rp 8,9 triliun dari sebelumnya Rp 2,5 triliun.

Kemudian, beban umum administrasi juga melonjak menjadi Rp 7,7 triliun. Sementara sebelumnya sebesar Rp 3,9 triliun. Beban pengembangan produk juga naik menjadi Rp 2,4 triliun, dari sebelumnya Rp 2,03 triliun.

Sementara itu, beban penyusutan dan amortisasi juga naik Rp 2,4 triliun dari tahun 2020 sebesar Rp 1,2 triliun. Demikian juga dengan beban operasional dan pendukung yang bertambah menjadi Rp 1,5 triliun dari tahun 2020, sebesar Rp 1,3 triliun.

Sementara itu, sepanjang tahun 2021 pendapatan bruto GoTo tumbuh 45 persen yoy mencapai Rp 17,1 triliun dari Rp 11,85 triliun. Sementara pendapatan bersih naik 9 persen menjadi Rp 5,30 triliun dari Rp 4,82 triliun.

GTV perusahaan juga naik 40 persen menjadi Rp 461,60 triliun. Berbanding dengan Rp 330,18 triliun di 2020. Sementara itu, EBITDA yang sesuai turun 14 basis poin menjadi Rp 5,4 triliun dari kuartal IV tahun 2021, sebesar Rp 6,2 triliun.

Angka GTV ini setara dengan 2,72 persen dari total Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia di tahun 2021. Sebesar Rp 16.970,8 triliun sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS). EBITDA juga mencerminkan adanya tren penurunan kerugian berkat upaya monetisasi perusahaan yang lebih baik serta optimalisasi biaya pengeluaran.

Andre merinci, dari jumlah GTV ini,

  • Kontribusi bisnis on-demand services (mobilitas, pesan-antar makanan dan bahan kebutuhan pokok, dan logistik) mencapai Rp 50,31 triliun di 2021, naik 25,21 persen dari Rp 40,18 triliun
  • e-commerce senilai Rp 230,59 triliun, tumbuh 45,82 persen dari Rp 158,13 trliiun
  • Financial technology (fintech) sebanyak Rp 214,91 triliun, melesat 80 persen dari sebelumnya Rp 119,52 triliun.

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

MBG dan Komitmen Pemerintah dalam Transparansi Anggaran Jaminan Gizi Berkualitas

Oleh: Dhita Karuniawati )* Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah terus diperkuat dari sisitata kelola anggaran agar pelaksanaannya berjalan transparan, akuntabel, dan tepatsasaran. Pemerintah menegaskan bahwa setiap komponen pembiayaan dalamprogram ini telah diatur secara ketat dan harus mengikuti standar yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa manfaat program benar-benar dirasakanoleh masyarakat, terutama anak-anak sebagai penerima utama program. Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalampelaksanaan MBG menegaskan bahwa anggaran untuk bahan makanan dalamprogram tersebut telah ditentukan secara jelas. Besaran anggaran tersebut beradapada kisaran Rp8.000 hingga Rp10.000 per porsi makanan, bukan Rp15.000 sepertiyang sempat beredar di masyarakat. Kebijakan ini ditetapkan agar penyedia makanandapat memenuhi kebutuhan gizi yang seimbang bagi para penerima manfaat tanpamengabaikan prinsip efisiensi anggaran negara. Wakil Kepala Badan Bidang Komunikasi dan Investigasi BGN, Nanik S. Deyang, mengatakan bahwa angka Rp13.000–Rp15.000 yang muncul di beberapa sumber tidakmurni untuk bahan makanan, melainkan sudah termasuk biaya operasional, insentifmitra pelaksana, serta kebutuhan pendukung lain. BGN menegaskan bahwa semua penerima manfaat tetap akan memperoleh makananyang bergizi dan aman dikonsumsi. Setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) wajib mengawasi kualitas bahan makanan, memastikan menu sesuai standar gizi yang ditetapkan. Nanik mengatakan Program MBG tetap memperhatikan kelompok prioritas seperti ibuhamil, ibu menyusui, dan balita usia 6–59 bulan. Kualitas makanan menjadi prioritasutama agar tujuan gizi masyarakat tercapai secara optimal. Masyarakat juga diberikan ruang untuk melaporkan dugaan penyimpangan dalam menu MBG. BGN memastikan setiap laporan akan ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku, demi menjaga transparansi dan akuntabilitas program. Dengan penegasan ini, BGN berharap publik memahami bahwa anggaran untuk bahanmakanan MBG tetap sesuai aturan Rp8.000–Rp10.000, dan setiap penerima manfaattetap memperoleh makanan bergizi tanpa mengurangi kualitas. Selain pengaturan standar anggaran, pemerintah juga memperkuat aspek transparansimelalui pengembangan sistem pelaporan keuangan yang terintegrasi. Upaya inidilakukan untuk memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan dana dalam program MBG dapat dipantau dan diaudit dengan lebih mudah. Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) bersama Kementerian Keuangan(Kemenkeu) meluncurkan E-Learning Penyusunan Laporan Keuangan pada SatuanPelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta Aplikasi Pelaporan Keuangan SPPG. Hal itusesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negaradan peraturan menteri keuangan nomor 168/ PMK.05/ 2015 sttd. PMK 173/PMK.05/2016 dan PMK...
- Advertisement -

Baca berita yang ini