Sampah Meluber di Kotabaru, Pemda DIY Tegaskan Olah Sampah sejak di Wilayahnya

Baca Juga

Mata Indonesia, Yogyakarta – Persoalan sampah di Jogja tak kunjung menemui titik terang. Bahkan baru-baru ini viral di wilayah Kotabaru, Kecamatan Gondokusuman terlihat tumpukan sampah.

Sejumlah sampah, terlihat menumpuk panjang sejauh Jalan Merbabu. Sampah masih menunggu untuk diantar ke TPST Piyungan, Bantul, meski begitu banyak keluhan warga soal bau dan pemandangan lokasi yang mengganggu.

“Kota Jogja itu sudah berjalan ada edukasi dan pemilihan tapi kan belum optimal. Jadi secara fisik memang menumpuk di mana-mana,” ujar Sekda DIY, Beny Suharsono, Minggu 15 Oktober 2023.

Ia melanjutkan bahwa tumpukan sampah termasuk di Kotabaru terjadi karena masing-masing wilayah belum menerapkan desentralisasi sampah.

Pemda DIY sejak lama mendorong masing-masing wilayah untuk segera menerapkan hal tersebut. Tapi hingga kini semua belum terkendali optimal.

“Kita minta Jogja, Bantul dan Sleman membuat desentralisasi pengolahan sampah Januari 2024 nanti. Tapi permulaannya belum optimal,” kata dia.

Jogja sudah merencanakan untuk pembangunan TPST di Nitikan. Beny meminta hal itu diselesaikan secepat mungkin, apalagi bangunan itu masuk dalam tanah kas desa yang diatur di bawah Pemda.

Kondisi tumpukan sampah di Jalan Merbabu, Kotabaru diakui Kabid Pengolahan Persampahan DLH Jogja, Ahmad Haryoko sudah dibersihkan. Ia juga membantah sampah-sampah tersebut dihasilkan dari event Wayang Jogja Night Carnival (WJNC).

“Kalau dari WJNC sepertinya tak masuk akal. Karena kan terlihat sampahnya banyak, enggak mungkin penonton WJNC bawa satu gerobak sampah ke sana,” katanya.

Sejauh ini memang masalah penutupan TPST Piyungan yang jadi persoalan terjadinya tumpukan sampah. Kendari begitu Haryoko memastikan bahwa DLH terus berupaya mengurangi tumpukan sampah tersebut.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini