Ribut Pembebasan Lahan di TPST Piyungan, Warga Tolak Keras: Sekalian Tempatnya Pindah

Baca Juga

Mata Indonesia, Bantul – Warga di sekitar TPST Piyungan, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul satu suara menolak keras membebaskan lahannya untuk rencana pembangunan TPST Piyungan baru.

Hal itu menyusul dampak yang sama dirasakan warga sekitar seperti TPST lama. Bahkan warga meminta Pemda DIY sekaligus memindahkan TPST ke lokasi yang jauh dari tempat mereka.

Perwakilan warga, Herwin Arfianto menyebutkan bahwa setelah aksi protes 7 Mei 2022 pihaknya meminta pemerintah lebih serius memperhatikan warga yang terdampak. Pasalnya hampir satu dukuh menerima imbas dari TPST Piyungan lama.

Herwin menjelaskan, Dukuh Banyakan III adalah wilayah yang paling terkena imbasnya sejauh TPST Piyungan berdiri.

“Persoala limbah itu paling parah. Kita pernah meminta kejelasan Pemda untuk mengantisipasi tapi justru dilempar ke OPD lain. Karena tak ada tanggapan maka sempat membuat aksi protes dengan menutup pintu masuk ke TPST tahun lalu,” ujar Herwin, Senin 5 Juni 2023.

Ia tak menampik, bahwa Pemerintah DIY juga melakukan upaya untuk mengurangi masalah limbah dengan membangun TPA Transisi. Letaknya juga tak jauh dari TPST utama.

“Masalahnya itu dibangun di dekat rumah warga juga, berarti kan makin banyak yang kena aliran limbah,” jelas dia.

Herwin juga mengaku sudah mendengar rencana Pemda DIY yang akan membuat TPST baru yang ada di sebelah barat TPST Piyungan.

Meski demikian banyak warga yang sudah menolak rencana tersebut jauh-jauh watku. Pasalnya, jumlah KK di sebelah barat TPST Piyungan cukup banyak dibanding yang berada di TPST lama.

“Nah yang nanti dibangun itu rencananya tempat pengolahan sampah. Tapi kami meyakini nasibnya bakal sama menjadi (hanya) pembuangan sampah tanpa ada alat pengolahannya,” terang dia.

Herwin menambahkan bahwa warga menolak jika harus membebaskan lahannya untuk diberikan kepada Pemda DIY dalam pembangunan lokasi pembuangan baru.

“Ya maka kami menolak. Lebih baik sekaligus pindah jangan di sini atau cari tempat yang memang jauh dari kerumunan atau pemukiman warga,” ujar dia.

Sebelumnya, Pemda DIY melalui Dinas PUPR dan ESDM DIY menyebutkan butuh sekitar 5,8 hektar lahan untuk pembangunan TPST Piyungan yang baru.

Rencana pembebasan lahan bisa selesai pada 2022 lalu. Kendati banyak penolakan warga, sosialisasi dan rencana pembebasan lahan masih belum menemukan titik terang.

Kepala Dinas PUP ESDM DIY, Anna Rina Herbranti mengatakan dari 5,8 hektar lahan, terdapa 60 bidang yang harus dibebaskan.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Koperasi Desa Menjadi Pilar Penting Penguatan Ketahanan Ekonomi Nasional

Oleh: Zahra Anindita )*Penguatan ketahanan ekonomi nasional tidak hanya ditentukan oleh kondisi industri besar dan aktivitas ekonomi di kawasan perkotaan. Ketahanan ekonomi yang kuat justru bertumpu pada kemampuan negara membangun fondasi ekonomi hingga ke tingkat desa. Dalam konteksitulah, pemerintah menghadirkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putihsebagai instrumen strategis untuk memperkuat perekonomian rakyat sekaligus memperluas pemerataan pembangunan.Keberadaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membangun ekonomi dari bawah. Program ini tidak hanya dirancang sebagai wadah kegiatan usaha masyarakat, tetapi juga menjadi sarana memperkuat ekosistem ekonomi desa yang lebih produktif, modern, dan berkelanjutan.Saat ini sebanyak 83 ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih telah berdiri di berbagai wilayah Indonesia. Jumlah tersebut menunjukkanbesarnya perhatian pemerintah terhadap pembangunan ekonomi berbasiskomunitas yang mampu menjangkau masyarakat hingga ke daerah-daerah yang selama ini memiliki keterbatasan akses terhadap berbagailayanan ekonomi.Pemerintah memahami bahwa pembangunan ekonomi modern tidakdapat dipisahkan dari transformasi digital. Karena itu, penguatan koperasidesa juga diiringi dengan pembangunan infrastruktur teknologi yang semakin luas dan merata di seluruh Indonesia.Direktur Ekosistem Media Kementerian Komunikasi dan Digital, Farida Dewi Maharani, menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur digital yang dilakukan pemerintah tidak hanya berorientasi pada penyediaanjaringan telekomunikasi. Pemerintah juga berupaya memastikan infrastruktur tersebut dapatdimanfaatkan secara optimal untuk memperkuat ekonomi kerakyatanmelalui koperasi desa dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.Farida memandang Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih memiliki posisistrategis dalam menopang perekonomian nasional. Namun demikian, tantangan yang masih dihadapi adalah belum optimalnya pemanfaatanteknologi digital oleh sebagian besar pelaku UMKM dan koperasi.Data yang disampaikan Kementerian Komunikasi dan Digital menunjukkan bahwa dari sekitar 60 juta UMKM...
- Advertisement -

Baca berita yang ini