Rencana Demo Tolak Omnibus Law di Hari Sumpah Pemuda Tidak Relevan Lagi

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober nanti jatuh pada hari Rabu pekan depan. Sejumlah elemen mahasiswa berencana berdemonstrasi di Gedung DPR-MPR RI.

Pengamat intelijen Ridlwan Habib pun menilai isu yang diusung dalam demonstrasi sudah kehilangan relevansinya. Ia mengatakan, tuntutan soal UU Cipta Kerja sudah direspon pemerintah.

“Bahkan Presiden Jokowi sampai mengeluarkan pernyataan pers terkait itu, jadi pada dasarnya sudah didengar dan sampai, ” ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima Mata Indonesia News, Sabtu 24 Oktober 2020.

menurut Ridlwan, demonstrasi penolakan UU Cipta Kerja sudah mulai melenceng dari isu utamanya. “Tuntutan agar Presiden mengundurkan diri atau turun gara gara 1 pembuatan undang undang menurut saya sama sekali tidak masuk akal,” kata alumni S2 Kajian Stratejik Intelijen Universitas Indonesia tersebut.

Apalagi, dalam beberapa kali demo terakhir berakhir dengan suasana rusuh. Terjadi pembakaran, pelemparan batu dan konflik di lapangan. “Akibatnya masyarakat menjadi jenuh dan antipati dengan demonstrasi, rakyat ingin suasana Indonesia yang sedang dilanda Corona ini damai dan aman,” ujarnya.

Apalagi tanggal 28 Oktober nanti bertepatan sehari sebelum peringatan maulid nabi Muhammad SAW. “Alangkah bijaknya jika tidak perlu berdemo namun diganti dengan acara acara diskusi yang ilmiah dan mencerahkan,” kata Ridlwan.

Mantan aktivis BEM UGM itu menilai para mahasiswa sudah cerdas dan pandai menilai situasi. “Jangan sampai adik adik aktivis dimanfaatkan oleh segelintir orang yang punya motivasi lain dan justru tidak membela kepentingan rakyat, ” ujarnya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Koperasi Merah Putih dan Pemerataan Manfaat APBN bagi Rakyat

Oleh : Siti Fatimah Rahma*Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih menjadi salah satu terobosan strategis dalam memperkuatpemerataan manfaat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga ke tingkat akarrumput. Dalam konteks pembangunan nasional, tantangan utama bukan semata pada besarnyaalokasi anggaran, melainkan pada efektivitas distribusi dan dampaknya terhadap kesejahteraanmasyarakat. Oleh karena itu, pendekatan berbasis desa melalui koperasi menjadi instrumenpenting untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan negara benar-benar dirasakanoleh rakyat secara langsung, merata, dan berkelanjutan.Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa skema pembiayaan KoperasiMerah Putih dirancang secara hati-hati agar tidak membebani APBN secara berlebihan. Ia menjelaskan bahwa meskipun sebagian dana bersumber dari alokasi dana desa, kebijakan initetap memberikan nilai tambah karena mendorong efisiensi ekonomi di tingkat lokal. Pendekatanini memperlihatkan bahwa pengelolaan fiskal tidak hanya berorientasi pada pengeluaran, tetapijuga pada penciptaan manfaat jangka panjang yang dapat memperkuat fondasi ekonomi nasional.Lebih lanjut, Purbaya memaparkan bahwa kondisi fiskal tetap terjaga seiring denganmeningkatnya pendapatan negara, terutama dari sektor komoditas seperti batu bara dan minyak. Hal ini memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan akselerasi belanja di awal tahunsebagai strategi mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Dengan demikian, percepatan belanja tidak dipandang sebagai risiko, melainkan sebagai instrumen kebijakan untukmengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah.Dari sisi pembiayaan, penggunaan skema pinjaman melalui perbankan Himbara menjadi langkahinovatif untuk memitigasi risiko fiskal. Pemerintah tidak langsung menanggung beban besarsebagaimana dalam skema Penyertaan Modal...
- Advertisement -

Baca berita yang ini