Puncak Mudik di Terminal Giwangan Terjadi Minggu, Petugas Sebut Capai 12.700 Orang

Baca Juga

Mata Indonesia, Yogyakarta – Puncak arus mudik di Terminal Giwangan diperkirakan terjadi mulai Minggu 7 April 2024 kemarin. Situasi di Terminal Giwangan pada Minggu terlihat cukup padat.

Namun, beberapa bus antar kota dan antar provinsi serta bus menuju luar pulau terlihat mulai mengalami peningkatan jumlah penumpang.

Kepala Terminal Giwangan, Sigit Saryanto, mengungkapkan bahwa kepadatan terutama terjadi pada pagi hari ketika banyak bus tiba setelah melakukan perjalanan malam.

Kepadatan kemudian berlanjut pada siang hari, terutama saat jam keberangkatan dari Terminal Giwangan menuju luar daerah.

Menurut Sigit, peningkatan jumlah penumpang sudah terasa sejak dimulainya masa cuti bersama pada Jumat, 5 April 2024.

Jumlah penumpang yang naik dan turun di Terminal Giwangan mencapai 12.700 penumpang dengan total 1.400 armada bus.

Mayoritas penumpang, sekitar 7.800 orang, berangkat dari Terminal Giwangan menuju daerah lain.

Hingga Sabtu pagi, sudah tercatat sebanyak 9.500 pergerakan penumpang.

“Jadi ada tujuan favorit, seperti Lombok, Lampung, dan Palembang untuk wilayah luar Pulau Jawa, serta Bandung, Jawa Barat, dan Jakarta untuk wilayah di Pulau Jawa,” ujar dia Minggu 7 April 2024.

Sementara itu, banyak penumpang juga menuju wilayah Jawa Timur seperti Surabaya, Jember, Probolinggo, Malang, dan sekitarnya.

Sigit mengakui adanya kenaikan harga tiket menjelang lebaran, yang menurutnya wajar karena merupakan bagian dari mekanisme pasar. Namun, ia memastikan bahwa kenaikan harga tiket bus ekonomi mengikuti aturan yang ditetapkan pemerintah, sedangkan kenaikan harga tiket bus non-ekonomi mengikuti permintaan pasar.

Dalam hal keamanan, Sigit mengimbau penumpang untuk selalu waspada terhadap kejahatan seperti copet dan jambret, serta menyarankan mereka untuk meminta informasi langsung kepada petugas yang tersedia di Terminal Giwangan.

“Kita sudah menyebar petugas di berbagai titik di Terminal Giwangan untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat, dengan kerjasama dari kepolisian dan TNI,” ujar dia.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

MBG dan Komitmen Pemerintah dalam Transparansi Anggaran Jaminan Gizi Berkualitas

Oleh: Dhita Karuniawati )* Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah terus diperkuat dari sisitata kelola anggaran agar pelaksanaannya berjalan transparan, akuntabel, dan tepatsasaran. Pemerintah menegaskan bahwa setiap komponen pembiayaan dalamprogram ini telah diatur secara ketat dan harus mengikuti standar yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa manfaat program benar-benar dirasakanoleh masyarakat, terutama anak-anak sebagai penerima utama program. Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalampelaksanaan MBG menegaskan bahwa anggaran untuk bahan makanan dalamprogram tersebut telah ditentukan secara jelas. Besaran anggaran tersebut beradapada kisaran Rp8.000 hingga Rp10.000 per porsi makanan, bukan Rp15.000 sepertiyang sempat beredar di masyarakat. Kebijakan ini ditetapkan agar penyedia makanandapat memenuhi kebutuhan gizi yang seimbang bagi para penerima manfaat tanpamengabaikan prinsip efisiensi anggaran negara. Wakil Kepala Badan Bidang Komunikasi dan Investigasi BGN, Nanik S. Deyang, mengatakan bahwa angka Rp13.000–Rp15.000 yang muncul di beberapa sumber tidakmurni untuk bahan makanan, melainkan sudah termasuk biaya operasional, insentifmitra pelaksana, serta kebutuhan pendukung lain. BGN menegaskan bahwa semua penerima manfaat tetap akan memperoleh makananyang bergizi dan aman dikonsumsi. Setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) wajib mengawasi kualitas bahan makanan, memastikan menu sesuai standar gizi yang ditetapkan. Nanik mengatakan Program MBG tetap memperhatikan kelompok prioritas seperti ibuhamil, ibu menyusui, dan balita usia 6–59 bulan. Kualitas makanan menjadi prioritasutama agar tujuan gizi masyarakat tercapai secara optimal. Masyarakat juga diberikan ruang untuk melaporkan dugaan penyimpangan dalam menu MBG. BGN memastikan setiap laporan akan ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku, demi menjaga transparansi dan akuntabilitas program. Dengan penegasan ini, BGN berharap publik memahami bahwa anggaran untuk bahanmakanan MBG tetap sesuai aturan Rp8.000–Rp10.000, dan setiap penerima manfaattetap memperoleh makanan bergizi tanpa mengurangi kualitas. Selain pengaturan standar anggaran, pemerintah juga memperkuat aspek transparansimelalui pengembangan sistem pelaporan keuangan yang terintegrasi. Upaya inidilakukan untuk memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan dana dalam program MBG dapat dipantau dan diaudit dengan lebih mudah. Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) bersama Kementerian Keuangan(Kemenkeu) meluncurkan E-Learning Penyusunan Laporan Keuangan pada SatuanPelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta Aplikasi Pelaporan Keuangan SPPG. Hal itusesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negaradan peraturan menteri keuangan nomor 168/ PMK.05/ 2015 sttd. PMK 173/PMK.05/2016 dan PMK...
- Advertisement -

Baca berita yang ini