Mata Indonesia, Yogyakarta – Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) DIY mencatat peningkatan sebanyak 65 ton sampah di Kota Yogyakarta, Sleman, dan Bantul selama periode 8-15 April 2024 atau masa lebaran. Persoalan sampah di DIY ini juga diingatkan oleh WALHI agar Pemda mencari penanganan lanjutan ke depan.
Kepala DLHK DIY, Kusno Wibowo, mengungkapkan bahwa terjadi peningkatan sampah sebanyak 65 ton, terbagi menjadi 30 ton untuk Kota Yogyakarta, 20 ton untuk Bantul, dan 15 ton untuk Sleman.
Meskipun TPST Piyungan mampu mengangkut 350 ton sampah per hari dari ketiga kabupaten/kota tersebut, masih banyak sampah yang belum terangkut karena keterbatasan petugas lapangan yang berlibur bergiliran selama Idul Fitri 1445 H.
“Jadi masih banyak sampah yang berserakan di beberapa titik jalan karena keterbatasan petugas lapangan yang bergantian libur,” ujarnya Jumat 19 April April 2024.
Kendati begitu, sejumlah sampah yang tersisa akan diangkut termasuk yang berada di pinggir jalan, oleh petugas dari Kota Yogyakarta dan kabupaten lainnya.
Meskipun terjadi peningkatan volume sampah selama Lebaran, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (Pemda DIY) memilih untuk tidak menambah kuota pengangkutan sampah dari tiga kabupaten/kota ke TPST Piyungan.
Kusno juga mengingatkan Pemerintah Kota Yogyakarta, Sleman, dan Bantul untuk segera mewujudkan desentralisasi pengolahan sampah agar sampah yang dihasilkan selama libur panjang Lebaran dapat ditangani dengan baik dan tidak menumpuk di badan jalan.
Dia mencatat bahwa Pemerintah Kabupaten Sleman dan Bantul telah lebih siap dalam melaksanakan program desentralisasi tersebut dengan menyiapkan sejumlah Tempat Pemrosesan Sampah Terpadu (TPST) di berbagai lokasi seperti Minggir, Kalasan, dan Bawuran.
Pada tanggal 17 April 2024, akan dilakukan evaluasi yang melibatkan kabupaten/kota untuk melihat progres implementasi program ini hingga akhir bulan April mendatang.
Jangan hanya desentralisasi
Terpisah, persoalan sampah di DIY ini menjadi sorotan WALHI Yogyakarta. Sejauh ini Pemda DIY hanya menumpuk sampah. Desentralisasi di tiap wilayah bukan sepenuhnya menjadi solusi.
Rencana pemerintah untuk menggunakan teknologi Refuse Derived Fuel (RDF) bisa jadi menyebabkan masalah baru.
“Di sisi lain yang terjadi nanti adalah impor sampah seperti penggunaan teknologi RDF. Pembakaran RDF tak menutup kemungkinan terjadinya pelepasan karbon ke udara yang justru terjadi perubahan iklim,” ujar Kadiv Kampanye WALHI Yogyakarta, Elki Setiyo Hadi.
RDF memang menyebabkan masalah baru, namun hal itu bisa ditekan jika dari awal masyarakat terus digerakkan untuk memilah sampah organik maupun anorganik.
“Kalau tidak total memilah sampah yang baik, maka RDF tak optimal. Pemerintah lebih baik mengutamakan pengelolaan dan pemulihan lingkungan, bukan menggunakan sampah di Piyungan untuk RDF,” kata dia.
Elki juga menegaskan agar pemerintah juga terbuka dengan informasi persampahan. Termasuk penutupan TPST Piyungan yang rencananya diterapkan pada 15 April kemarin.
“Jadi pemerintah kami minta untuk terus mendorong program yang berfokus pada penanganan sampah sesuai dengan karakter wilayahnya untuk mengurangi sampah di tingkat lokal,” kata dia.
 DIY mencatat peningkatan sebanyak 65 ton sampah di Kota Yogyakarta, Sleman, dan Bantul selama periode 8-15 April 2024 atau masa lebaran. Persoalan sampah di DIY ini juga diingatkan oleh WALHI agar Pemda mencari penanganan lanjutan ke depan.){kind=link}