Presiden Jokowi Tinjau Fasilitas Kesehatan Pelayanan BPJS di RSUD Kota Salatiga

Baca Juga

Mata Indonesia, Jakarta – Presiden Jokowi mengunjungi dan meninjau fasilitas kesehatan serta pelayanan BPJS Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah, pada Senin, (22/1). Presiden Jokowi menyebut, pelayanan di RSUD tersebut sudah terbebas dari pungutan dan pembatasan bagi pasien yang menginap.

“Saya tanyakan tadi apakah ada pungutan? Ndak ada. Apakah pasien nginap di rumah sakit dibatasi? Juga tidak. Saya kira ini bagus,” ungkap Presiden Jokowi.

Meski demikian, Presiden menyebut bahwa pelayanan kesehatan di rumah sakit tersebut masih mengalami beberapa kendala, mulai dari antrean hingga fasilitas yang belum memadai. Oleh karena itu, Presiden berharap pelayanan dan fasilitas kesehatan di rumah sakit tersebut dapat terus diperbaiki ke depannya.

“Saya kira makin ke sini pelayanan terus diperbaiki, itu yang kita harapkan,” ujar Presiden.

Endah, salah seorang warga menuturkan bahwa pelayanan di RSUD Salatiga cukup bagus dan cepat. Ia pun merasa sangat terbantu saat membawa orang tuanya berobat selama hampir 10 tahun.

“Ini Bapak operasi untuk ketiga kalinya, yang pertama operasi batu di kantung kemih, yang kedua prostat, yang ini batu ginjal,” ujar Endah.

Nganter bapak ini sudah hampir 10 tahun. Alhamdulillah sangat membantu sekali karena pembiayaannya gratis. Harapannya dilanjutkan terus,” lanjutnya.

Sementara itu, Tri Wahono, juga memanfaatkan pelayanan kesehatan di RSUD Salatiga untuk terapi putranya yang mengalami keterlambatan kemampuan bicara (speech delay). Ia berharap program BPJS Kesehatan dapat terus dilanjutkan.

“Dilanjutkan boleh, karena bisa membantu masyarakat kecil. Terbantu sekali dengan program itu,” tutur Tri.

Turut mendampingi Presiden dalam peninjauan ini adalah Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Pj. Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana, Pj. Wali Kota Salatiga Yasip Khasani, dan Direktur RSUD Salatiga dr. Riani Isyana Pramasanthi.

(BPMI Setpres)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini