Program Bantuan Pangan Jaga Daya Beli Masyarakat

Baca Juga

Mata Indonesia, Jakarta – Program penyaluran bantuan pangan berperan dalam menjaga daya beli masyarakat yang rentan terdampak kenaikan harga pangan. Penyaluran bantuan pangan tahun ini merupakan kelanjutan penyaluran bantuan pangan yang telah diberikan sejak tahun 2023 sebagaimana arahan Presiden Jokowi yang memperpanjang penyaluran Bantuan Pangan hingga Juni 2024.

“Bantuan pangan ini tentu menjadi bagian dari penanganan El Nino akibat dari panen yang berubah, mundur. Di Jawa 2 bulan, di luar Jawa ada yang 3 bulan. Nah, program ini dilakukan oleh Pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat. Dengan adanya bantuan ini, masyarakat dibantu untuk kebutuhan sehari-hari. Sehingga kita berharap masih ada hal yang mereka bisa lakukan untuk belanja yang lain,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, saat meninjau langsung proses penyaluran Bantuan Pangan di wilayah Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Jawa Barat, pada Sabtu (20/01). 

Secara nasional, berdasarkan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), penerima bantuan pada tahun 2024 tercatat sebanyak 22 juta penerima yang masing-masing mendapatkan beras sebanyak 10 kg per bulan. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun 2023 yang tercatat sebanyak 21,3 juta penerima. 

“Dengan penyaluran bantuan pangan ini, kita juga menopang daya beli masyarakat yang pada gilirannya kalau inflasi rendah, daya belinya bisa kuat, maka itu bisa menumbuhkan pertumbuhan ekonomi. Jadi saya katakan bahwa bansos itu memang hal yang kita dorong untuk juga memulihkan perekonomian nasional,” tandas Menko Airlangga. 

(Kementerian Keuangan)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Revitalisasi Irigasi Daerah Percepat Terwujudnya Swasembada Pangan Nasional

Oleh: Kevin Purba )*Pemerintah terus memperkuat fondasi ketahanan pangan nasional melaluipercepatan pembangunan dan revitalisasi jaringan irigasi di berbagaidaerah. Langkah tersebut menjadi bagian penting dari strategi besarmewujudkan swasembada pangan yang berkelanjutan sekaligusmemastikan sektor pertanian mampu tumbuh lebih produktif dan kompetitif. Di tengah meningkatnya kebutuhan pangan dan tantanganperubahan iklim, keberadaan sistem irigasi yang andal menjadi faktorutama dalam menjaga kesinambungan produksi pertanian nasional.Selain pembangunan infrastruktur dasar lainnya, penanganan irigasidaerah menjadi salah satu fokus utama pemerintah karena memilikidampak langsung terhadap produktivitas lahan pertanian dan kesejahteraan petani. Melalui perbaikan jaringan pengairan, pemerintahberupaya memastikan setiap lahan pertanian memperoleh akses air yang memadai sepanjang musim tanam.Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menegaskan bahwapercepatan pelaksanaan program prioritas Presiden terus dikawal secaraketat. Menurutnya, pemerintah tidak hanya berfokus pada penyelesaianproyek secara cepat, tetapi juga memastikan mutu pekerjaan, ketepatansasaran, serta akuntabilitas pelaksanaannya. Salah satu capaian penting yang menunjukkan keseriusan pemerintahterlihat pada program penanganan irigasi daerah. Program tersebutditargetkan menjangkau jaringan irigasi yang melayani area pertanianseluas 19.760 hektare. Hingga akhir Mei 2026, progres fisikpelaksanaannya telah mencapai 82,73 persen, menunjukkan bahwarevitalisasi infrastruktur pengairan berjalan sesuai arah yang telahditetapkan.Kemajuan tersebut menjadi indikator positif bahwa pemerintahmenempatkan sektor pertanian sebagai prioritas pembangunan nasional. Keberadaan jaringan irigasi yang lebih baik akan meningkatkanketersediaan air bagi petani sehingga aktivitas budidaya dapatberlangsung secara lebih optimal. Keberhasilan percepatan program pembangunan infrastruktur tercerminpula dari realisasi anggaran Kementerian Pekerjaan Umum yang menunjukkan tren positif. Hingga akhir Mei 2026, realisasi anggaran telahmencapai Rp33,49 triliun atau 31,39 persen dari total pagu yang tersedia. Sementara itu, progres fisik mencapai 35,71 persen, lebih tinggidibandingkan capaian pada periode yang sama dalam dua tahunsebelumnya.Dukungan terhadap langkah pemerintah juga datang dari DPR RI. KetuaKomisi V DPR RI, Lasarus, memberikan apresiasi terhadap kinerjaKementerian Pekerjaan Umum dalam menjalankan berbagai program strategis. Menurutnya, percepatan pelaksanaan pembangunan perlu terusdilakukan agar target pembangunan nasional dapat tercapai secaraoptimal dan manfaatnya dirasakan secara luas oleh masyarakat.Lasarus menilai pentingnya memperkuat sinergi antara pemerintah dan DPR dalam memastikan program prioritas Presiden berjalan efektif. Kolaborasi yang baik antara seluruh pemangku kepentingan diyakini akanmempercepat pencapaian berbagai target pembangunan, termasuk dalambidang ketahanan pangan yang saat ini menjadi salah satu fokus utamapemerintah.Upaya memperkuat irigasi juga dilakukan oleh pemerintah daerah. Di Provinsi Bengkulu, percepatan penyelesaian persoalan irigasi menjadiperhatian utama dalam mendukung Program Cetak Sawah Rakyat...
- Advertisement -

Baca berita yang ini