Pemerintah Wujudkan Pembangunan IKN Dengan Strategi Terbaik

Baca Juga

Pemerintah Republik Indonesia (RI) mewujudkan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara secara cepat dan terarah dengan menggunakan pendekatan dan juga strategi terbaik agar mampu mendatangkan dampak secara positif bagi seluruh masyarakat Tanah Air.

Percepatan pembangunan IKN memang terus berlangsung, namun pemerintah mengupayakan bahwa proyek tersebut tidak hanya sekedar berjalan cepat saja, melainkan juga tetap terukur serta terarah.

Maka dari itu, untuk memastikan keterarahan dan juga keterukuran dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) Nusantara, pemerintah menjalankan pendekatan hingga strategi terbaiknya.

Anggota Dewan Penasihat Forum Komunikasi Pengusaha Ibu Kota Nusantara (FKP IKN), Sony Subrata mengatakan bahwa dengan adanya kepemimpinan dari pemimpin baru Otorita IKN, yakni Pelaksana Tugas (Plt) Kepala OIKN Basuki Hadimuljono dengan Plt Wakil Kepala OIKN Raja Juli Antoni jelas mampu membangun proyek berjalan dengan lebih cepat dan terarah.

Oleh karenanya, lantaran adanya kepastian bahwa pembangunan IKN berjalan dengan cepat dan semakin terarah, maka tidak mengherankan mengapa para investor atau penanam modal tetap sangat antusias dalam membangun proyek tersebut dan mereka sama sekali tidak terpengaruh dengan adanya isu apapun.

Tidak tanggung-tanggung, bahkan para investor dalam pembangunan IKN tersebut juga tetap menunjukkan bagaimana komitmen kuat mereka dan juga keseriusannya dalam membangun peradaban baru yang mengarah kepada pemerataan di Nusantara.

Seluruh pihak bahkan mengaku bahwa bagaimana strategi dari pembangunan yang pemerintah lakukan, utamanya dalam era kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) dengan pendekatan secara Indonesiasentris benar-benar berhasil, terlebih dalam rangka untuk mewujudkan pemerataan di Tanah Air.

Senada, Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia juga menegaskan bahwa seluruh proses investasi dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sama sekali tidak mengalami masalah yang berarti.

Saat ini, tidak sedikit dari kerja sama investasi dalam proyek tersebut seluruhnya berjalan dengan sangat bagus dan on the track. Bahkan sama sekali tidak ada keluhan yang datang dari para investor terkait dengan isu apapun dalam pembangunan IKN.

Proyek investasi dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara tersebut, bahkan dengan adanya penunjukkan Basuki Hadimuljono sebagai Plt Kepala OIKN akan mampu berjalan dengan jauh lebih cepat karena kini ditangani oleh orang yang sangat berkompeten di bidangnya.

Sebagai salah satu contoh dari bagaimana pendekatan serta strategi terbaik yang pemerintah terapkan dalam pembangunan IKN, yakni menurut Ketua Tim Satuan Tugas (Satgas) Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN, Danis H Sumadilaga bahwa sumber daya air (SDA) serta infrastruktur di dalamnya memang terus menjadi prioritas utama pemerintah.

Melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), pemerintah sangat menyadari betapa pentingnya ketersediaan air untuk kehidupan bagi seluruh masyarakat di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Maka dari itu, secara konkret, perhatian pada sistem drainase dan juga persiapan embung serta hal lain juga terus diperhatikan sangat serius. Terlebih memang sudah menjadi prinsip bahwa ketersediaan air akan berdampak secara jangka panjang dan bukan hanya sesaat saja.

Begitu pula di IKN, infrastruktur dasar memang menjadi yang nomor satu paling pemerintah siapkan, kemudian selanjutnya untuk infrastruktur pendukungnya yakni adanya sumber daya air (SDA) untuk air baku.

Untuk saat ini, mengenai infrastruktur air sendiri, pembangunan sudah terjadi pada dua hal, yakni adanya Bendungan Sepaku Semoi dan Intake Sepaku. Kemudian apabila berkaitan dengan pendekatan dan strategi pemerintah secara lebih makro, maka sisi lingkungan atau environment terus menjadi perhatian.

Kementerian PUPR terus berupaya untuk memastikan bagaimana lingkungan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, yang mana terdapat dua hal penting yakni berkaitan dengan ramah lingkungan (green) dan juga air.

Pendekatan atau strategi terbaik lainnya yang pemerintah gencarkan dalam pembangunan IKN, yakni dengan adanya pentahelix atau secara multipihak. Karena hal tersebut berkaitan dengan penguatan pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif setempat ke depannya.

Sehingga menjadikan, dengan adanya pendekatan yang menggandeng berbagai macam pihak itu, maka mulai dari akademisi, media, pemerintah pusat, pemerintah daerah (pemda) setempat, para pebisnis hingga komunitas tentu harus turut serta membantu.

Mengenai penguatan komunitas, pemerintah juga menggelar banyak program yang mengajak masyarakat untuk mampu berpartisipasi dalam pengembangan IKN. Pariwisata dalam kawasan Ibu Kota Nusantara juga terus didorong ke arah yang berbasis desa wisata dan desa keratif menuju ke sektor ekonomi yang berkelanjutan.

Terwujudnya pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara secara cepat dan terarah oleh pemerintah, bukan sekedar mementingkan hal fisik semata, namun juga penuh akan perhitungan hingga menggunakan pendekatan serta strategi terbaik.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Konsistensi Negara Mengawal Keadilan dan Percepatan Pembangunan Papua melalui Otonomi Khusus

Oleh: Manta Wabimbo *) Papua bukan sekadar wilayah administratif di ujung timur Indonesia, melainkan ruangstrategis tempat negara menguji komitmennya terhadap keadilan pembangunan. SejakOtonomi Khusus Papua diberlakukan pada 2001 dan diperkuat melalui Undang-UndangNomor 2 Tahun 2021, arah kebijakan pemerintah semakin tegas: menghadirkan pendekatanpembangunan yang afirmatif, terukur, dan berpihak pada Orang Asli Papua. Dalam kontekstersebut, Otsus tidak lagi dapat dipahami sebagai kebijakan sementara, melainkan sebagaiinstrumen jangka panjang untuk mengoreksi ketimpangan struktural yang diwariskan olehsejarah dan kondisi geografis. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan kesinambungan dan penguatanterhadap agenda Otsus. Hal ini tercermin dari intensifikasi koordinasi antara pemerintah pusatdan kepala daerah seluruh Papua yang dilakukan secara langsung di Istana Negara. Langkahtersebut menandakan bahwa Papua tidak diposisikan sebagai wilayah pinggiran, melainkansebagai prioritas nasional yang membutuhkan orkestrasi kebijakan lintas sektor. Pemerintahpusat tidak hanya menyalurkan anggaran, tetapi juga memastikan bahwa desainpembangunan Papua selaras antara pusat dan daerah. Salah satu capaian yang paling nyata dari implementasi Otsus adalah percepatanpembangunan infrastruktur dasar. Jalan penghubung, bandara perintis, dan fasilitas logistiktelah membuka isolasi wilayah yang selama puluhan tahun menjadi penghambat utamapembangunan. Infrastruktur ini tidak semata menghadirkan konektivitas fisik, tetapimenciptakan fondasi ekonomi baru yang memungkinkan distribusi barang lebih efisien danmenurunkan beban biaya hidup masyarakat. Dalam konteks ini, pembangunan infrastrukturmenjadi wujud kehadiran negara yang konkret dan dirasakan langsung oleh rakyat. Dampak lanjutan dari keterbukaan akses tersebut terlihat pada penguatan ekonomi lokal. Pemerintah mendorong agar aktivitas produksi masyarakat Papua, baik di sektor pertanian, perikanan, maupun usaha mikro, dapat terhubung dengan pasar yang lebih luas. Otsusmemberi ruang fiskal bagi daerah untuk merancang kebijakan ekonomi yang sesuai dengankarakter lokal, sekaligus menjaga agar manfaat pembangunan tidak terkonsentrasi padakelompok tertentu. Pendekatan ini menegaskan bahwa agenda pemerintah di Papua berorientasi pada pemerataan, bukan sekadar pertumbuhan angka statistik. Pada saat yang sama, Otsus Jilid II menempatkan pembangunan sumber daya manusiasebagai prioritas strategis. Program afirmasi pendidikan, termasuk beasiswa bagi siswa danmahasiswa asli Papua, menjadi investasi jangka panjang yang menentukan arah masa depanPapua. Otsus telah membuka ruang mobilitas sosial yang sebelumnya sulit dijangkau, sekaligus membangun rasa percaya diri generasi muda Papua untuk berkompetisi secaraglobal. Pandangan tersebut memperkuat keyakinan bahwa pendidikan adalah kunci utamakemandirian Papua di masa depan. Di sektor kesehatan, kebijakan Otsus juga menunjukkan wajah negara yang protektif. Pemerintah memastikan bahwa akses layanan kesehatan bagi Orang Asli Papua tidak lagiterhambat oleh keterbatasan biaya dan fasilitas. Penguatan rumah sakit daerah, distribusitenaga kesehatan, serta jaminan kesehatan khusus bagi OAP mencerminkan pendekatanpembangunan yang berorientasi pada hak dasar warga negara. Dalam kerangka yang sama, pemberdayaan ekonomi perempuan Papua melalui dukungan usaha mikro menjadi strategipenting untuk memperkuat ketahanan keluarga dan ekonomi lokal. Keunikan Otsus juga tercermin dalam pengakuan terhadap struktur sosial dan politikmasyarakat Papua. Keberadaan Majelis Rakyat Papua serta mekanisme afirmasi politik bagiOrang Asli Papua merupakan bentuk penghormatan negara terhadap identitas dan hakkolektif masyarakat adat. Tokoh agama Papua, Pdt. Alberth Yoku, menekankan bahwa Otsusmemberikan ruang bagi orang Papua untuk menjadi subjek pembangunan di tanahnya sendiri, selama dijalankan dengan semangat kolaborasi dan kejujuran. Perspektif ini menegaskanbahwa Otsus bukan ancaman bagi integrasi nasional, melainkan penguat persatuan berbasiskeadilan. Pemerintah juga menunjukkan keseriusan dalam memperbaiki tata kelola Otsus. Pembentukan Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua yang dipimpin langsungoleh Wakil Presiden merupakan sinyal kuat bahwa pengawasan dan efektivitas menjadiperhatian utama. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara konsisten menekankanpentingnya sinkronisasi program antara kementerian dan pemerintah daerah agar dana Otsusbenar-benar menghasilkan dampak nyata. Langkah ini menjawab kritik lama tentangfragmentasi kebijakan dan memperlihatkan kemauan politik pemerintah untuk melakukankoreksi. Ke depan, tantangan implementasi tentu masih ada. Namun dengan peningkatan alokasianggaran Otsus menjadi 2,25 persen dari Dana Alokasi Umum nasional serta pengawasanyang semakin ketat, fondasi pembangunan Papua kian kokoh. Yang dibutuhkan kini adalahkonsistensi pelaksanaan dan kepemimpinan daerah yang berorientasi pada pelayanan publik. Papua hari ini adalah Papua yang sedang bergerak maju. Mendukung Otsus berartimendukung agenda besar negara dalam menyempurnakan keadilan pembangunan danmemperkuat persatuan nasional. Ketika Papua tumbuh melalui jalur yang damai, inklusif, danberkelanjutan, Indonesia sedang meneguhkan dirinya sebagai bangsa besar yang tidakmeninggalkan satu pun wilayahnya dalam perjalanan menuju kemajuan. *) Analis Kebijakan Publik
- Advertisement -

Baca berita yang ini