MATA INDONESIA, JAKARTA – Pemerintah dan umat Islam masih membutuhkan keberadaan Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Staf Khusus (Stafsus) Presiden Aminuddin Maruf mengatakan, MUI tidak hanya menjadi benteng keberagamaan di Tanah Air, tapi juga benteng dalam menjaga Negara Kedaulatan Republik Indonesia (NKRI).
Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) itu menyebutkan, pemerintah menilai MUI sebagai lembaga yang penting dalam menjaga akidah, moral, dan akhlak umat.
Pemerintah, kata Aminuddin, juga sangat meyakini dan mempercayai komitmen MUI terhadap NKRI dan upaya pemberantasan pelaku terorisme. Maka itu, salah satu bentuk penerjemahan komitmen MUI adalah dengan pembentukan Badan Penanggulangan Ekstremisme dan Terorisme (BPET).
“Penangkapan anggota MUI kemarin bukanlah bagian dari aktivitas organisasi, tapi aktivitas personal. Jangan kesalahan personal kemudian menjadi tanggung jawab organisasi yang di dalamnya terdapat ribuan ulama moderat dari pusat hingga kabupaten dan kota,” ujarnya.
Aminuddin meyakini penangkapan anggota MUI karena terlibat jaringan terorisme, harus membuat MUI melakukan konsolidasi internal, agar tidak ada lagi masalah serupa di tubuh organisasi musyawarah ulama, zu’ama dan cendekiawan muslim itu
“Karena MUI adalah pegangan umat dalam menghadapi berbagai masalah yang semakin kompleks. Kita masih sangat membutuhkan MUI,” katanya.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan, kerja sama antara pemerintah dan ulama sangat penting untuk menjaga negara.
Menurut Mahfud, dengan kerja sama itu, sehingga tugas-tugas diniyah, dalam arti menjaga kebebasan beribadah dan beragama serta tugas menjaga bangsa (wathoniah) menjadi sinkron.
“Bekerja sama dengan ulama menjadi penting. Karena ulama memberi bimbingan-bimbingan moral, baik kepada pemerintah maupun rakyat,” kata Mahfud.
Ia menjelaskan, dalam negara terdapat tiga unsur, yaitu rakyat, pemerintah, dan wilayah. Di tengah rakyat terdapat ulama yang menjembatani dan berperan dalam membimbing rakyat.
“Di sini peran ulama menjembatani antara pemerintah dan rakyat yang kadangkala itu ada perbedaan, antara kebijakan dan tanggapan rakyat, ulama bisa menasihati pemerintah. Tapi juga bisa memberi nasihat pada rakyat,” kata Mahfud.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini kembali menegaskan pemerintah tidak antikritik, namun justru membuka pintu terhadap kritik yang masuk.
“Pemerintah selalu membuka diri untuk dikritik. Karena pemerintah juga manusia, yang pasti punya khilaf dan salah. Kritik menuju jalan kebaikan. Silakan kritik pemerintah, kita tidak pernah antikritik, tetapi beri kesempatan juga bagi pemerintah untuk menjawab kritik dengan data,” ujarnya.
Mahfud pun mengajak para ulama untuk bekerja sama dengan pemerintah. Karena Islam pada dasarnya mayoritas menganut Islam wasathiyah. Bisa menerima perbedaan, dan bekerja sama dengan siapa saja untuk kemajuan bersama.
Sebelumnya, MUI telah mengnonaktifkan seorang pengurusnya yakni Ahmad Zain An-Najah. Ia ditangkap Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri, karena diduga terlibat dalam jaringan Jamaah Islamiyah (JI).
Zain tercantum sebagai anggota Komisi Fatwa MUI. Dalam surat MUI juga mengonfirmasi Zain merupakan anggota Komisi Fatwa.
. Hal){kind=link}