Mulai Jalankan TPS3R, Pemkab Bantul Optimistis Sampah Bisa Dikelola hingga 75 Ton pada 2024

Baca Juga

Mata Indonesia, Bantul – Pemkab Bantul terus melakukan upaya pengelolaan sampah di wilayahnya menyusul terbatasnya pembuangan sampah ke TPST Piyungan. Saat ini pihaknya mengoptimalkan Tempat Pembuangan Sampah, Reduce, Reuse, Recycle) TPS3R yang ada di setiap kalurahan.

Langkah ini juga dibarengi dengan bank sampah yang dikelola setiap dusun. Dengan begitu, pengolahan sampah dapat dilakukan lebih banyak mencapai 75 ton pada 2024 mendatang. Hal itu juga segaris lurus dengan penurunan produksi sampah di tingkat warga.

“Jadi untuk mencapai Bantul Mandiri sampah kita optimalkan seperti bank sampah termasuk sedekah sampah di tingkat kalurahan. Termasuk juah TPS3R,” kata Kepala DLH Bantul, Ari Budi Nugroho, Senin 30 Oktober 2023.

Lebih lanjut jumlah bank sampah di Bantul dalam mengolah sampah menjadi barang bermanfaat dan nilai jual terdiri dari 277 unit pada 2022 lalu. Tahun 2023 ini tercatat ada 354 unit.

Di sisi lain, jumlah TPS3R di Bantul yang sebelumnya ada 19 unit menjadi 29 unit di 2023 ini setidaknya mampu mengolah sampah lebih banyak untuk mendapat manfaat.

“Kalau dulu kan kita baru bisa mengolah 29,94 ton per hari. Karena meningkat 29 unit dalam sehari bisa 75,52 ton yang kami kelola,” terang dia.

Dengan begitu banyak olahan residu yang berkurang yang diklaim bisa mencapai 20 ton per hari. Upaya ini juga sejalan dengan rencana Bantul sebagai wilayah Mandiri Sampah.

“Kebijakan itu kan tantangan bagi kami. Jadi tak hanya meminimalkan jumlah sampah yang dikirim ke TPST Piyungan, tapi Bantul juga harus mandiri dalam pengelolaan sampahnya,” kata dia.

DLH Bantul juga berusaha mensosialisasikan ke tingkat RT dan RW terkait pemilahan sampah. Sehingga sejak dari lingkup RT, masyarakat bisa memilah sampah dan muncul budaya mengolah sampah.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini