HeadlineNews
Updated:

Minim Armada dan Tanpa RPS, Dinsos Kulon Progo Hadapi Tantangan Tangani Ribuan ODGJ

Abrar
Abrar
129
129
0
Baca Juga
Abrar
Abrar

Mata Indonesia, Kulon Progo – Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Kabupaten Kulon Progo merilis data terbaru terkait jumlah orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) di wilayah Bumi Binangun.

Berdasarkan hasil monitoring terbaru, terdapat sekitar 1.200 warga Kulon Progo yang terindikasi mengalami gangguan jiwa.

Kasi Rehabilitasi Sosial Dinsos PPPA Kulon Progo, Wahyu Widiyanto Seno Aji, menjelaskan bahwa seluruh penderita ODGJ tersebut telah menjadi perhatian pemerintah daerah.

Salah satu bentuk penanganannya adalah melalui program bantuan psikotik yang bersumber dari APBD Kulon Progo.

“Hasil monitoring terakhir menunjukkan ada 1.200 penderita gangguan jiwa. Mereka telah kami tangani, termasuk melalui penyaluran bantuan psikotik,” ujar Seno.

Bantuan psikotik senilai Rp2 juta per penerima diberikan kepada enam warga ODGJ yang tengah menjalani masa penyembuhan.

Tujuan utama program ini adalah untuk membantu memenuhi kebutuhan obat-obatan selama proses pemulihan.

Selain bantuan dana, Dinsos PPPA juga rutin melakukan penjangkauan terhadap ODGJ di lapangan.

Kegiatan ini melibatkan tim sosial yang menjemput dan mengevakuasi penderita ODGJ untuk mendapatkan perawatan atau dipulangkan ke keluarga.

Namun, menurut Seno, keterbatasan armada mobil penjangkauan masih menjadi kendala utama.

“Selama ini kami tidak memiliki kendaraan khusus untuk menjangkau ODGJ. Seringkali kami harus menggunakan mobil pribadi untuk menjemput mereka,” ungkapnya.

Tidak hanya terkendala sarana mobilisasi, Kulon Progo juga belum memiliki Rumah Perlindungan Sosial (RPS) yang berfungsi sebagai tempat penampungan sementara bagi ODGJ sebelum mendapatkan penanganan lanjutan di panti rehabilitasi sosial.

“Fasilitas kami sangat terbatas. Saat ini hanya ada shelter sementara berukuran 2×2 meter yang maksimal menampung dua orang selama tujuh hari,” tambah Seno.

Kondisi ini turut mendapat perhatian dari Ketua Komisi IV DPRD Kulon Progo, Edi Priyono, yang menilai bahwa fasilitas untuk penanganan ODGJ di daerah tersebut masih kurang memadai.

Ia mendorong pemerintah daerah agar menambah jumlah shelter sementara dan mempercepat pembangunan RPS agar pelayanan sosial bagi warga dengan gangguan jiwa bisa lebih optimal.

Berita Sebelumnya
Penetapan Gelar Pahlawan Soeharto: Penghargaan Berdasarkan Fakta dan Kontribusi Nyata
Berita Selanjutnya
Kunci Sukses Pariwisata Kulon Progo: Bukan Hanya Destinasi, Tapi Strategi Pemasaran Digital

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru
Cuitan MIDavina G -

Employment from the Village: Koperasi Merah Putih dan Ekonomi Kerakyatan

Oleh : Pratama Dika SaputraGagasan membangun ekonomi nasional dari desa kembali menemukan momentumnya melalui program Koperasi Merah Putih yang digagas pemerintah. Dalam konteks ketimpanganpembangunan yang masih menjadi pekerjaan rumah, pendekatan berbasis desa menjadi strategi yang tidak hanya relevan, tetapi juga mendesak. Desa bukan lagi dipandang sebagai objek pembangunan semata, melainkan sebagai subjek utama yang memiliki potensi besar dalammenciptakan lapangan kerja, memperkuat ketahanan ekonomi, serta mendorong kemandirian nasional. Program Koperasi Merah Putih menjadi representasi nyata dari upaya tersebut, denganorientasi pada penciptaan employment from the village yang berbasis ekonomi kerakyatan.Target ambisius pemerintah untuk membangun lebih dari 25 ribu koperasi dalam waktu singkatmencerminkan keseriusan dalam mengakselerasi pembangunan ekonomi berbasis komunitas. Presiden Prabowo Subianto menilai bahwa koperasi harus menjadi institusi ekonomi yang nyata, bukan sekadar formalitas administratif. Oleh karena itu, koperasi dirancang memiliki fasilitaslengkap seperti gudang, alat pendingin, hingga kendaraan distribusi agar mampu beroperasisecara efektif dan efisien. Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya berfokuspada kuantitas, tetapi juga kualitas kelembagaan yang mampu menjawab kebutuhan riilmasyarakat desa.Kehadiran koperasi sebagai agregator ekonomi desa memiliki implikasi besar terhadappenciptaan lapangan kerja. Dengan memotong rantai distribusi yang panjang, koperasi dapatmeningkatkan nilai tambah produk lokal sekaligus membuka peluang kerja baru di sektorlogistik, pengolahan, hingga pemasaran. Model ini memungkinkan masyarakat desa untuk tidaklagi bergantung pada pusat-pusat ekonomi di kota, melainkan menciptakan ekosistem ekonomiyang mandiri di wilayahnya sendiri. Dalam jangka panjang, hal ini berpotensi menekanurbanisasi serta mengurangi kesenjangan ekonomi antarwilayah.Lebih jauh, Koperasi Merah Putih juga dirancang sebagai solusi terhadap persoalan klasik yang dihadapi petani dan nelayan, yakni keterbatasan akses pasar dan pembiayaan. Dengan adanyalayanan simpan pinjam, distribusi pupuk, hingga fasilitas penyimpanan seperti cold storage, koperasi dapat menjadi tulang punggung bagi sektor produktif di desa. Hal ini sejalan denganupaya pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan dan energi nasional, yang sangatbergantung pada optimalisasi potensi daerah.Namun demikian, skala besar program ini juga menghadirkan tantangan yang tidak kecil. Direktur Eksekutif INDEF Esther Sri Astuti mengingatkan bahwa keberhasilan koperasi sangatditentukan oleh kualitas sumber daya manusia dan...
- Advertisement -

Baca berita yang ini