Penetapan Gelar Pahlawan Soeharto: Penghargaan Berdasarkan Fakta dan Kontribusi Nyata

Baca Juga

Mata Indonesia, JAKARTA — Pemerintah Republik Indonesia resmi menetapkan Presiden ke-2 RI, Jenderal Besar H.M. Soeharto, sebagai Pahlawan Nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 116/TK/Tahun 2025.

Penetapan tersebut menjadi wujud penghargaan negara atas jasa besar Soeharto dalam mempertahankan ideologi Pancasila, menegakkan stabilitas nasional, serta membangun fondasi ekonomi Indonesia modern.

Politikus senior Partai Golkar, Firman Soebagyo, menyampaikan apresiasi atas keputusan Presiden Prabowo Subianto yang dinilainya sebagai langkah bersejarah dan berkeadilan.

“Ini menjadi kabar yang menggembirakan tidak hanya bagi Partai Golkar, tetapi juga bagi masyarakat luas. Penetapan Bapak Soeharto sebagai Pahlawan Nasional menegaskan kepada kita semua spirit pembangunan serta nasionalisme sebagai sebuah bangsa,” ujarnya.

Firman menilai keputusan tersebut mencerminkan kedewasaan politik bangsa dalam menempatkan sejarah secara proporsional.

“Penetapan ini bukan semata keputusan politik, melainkan bentuk penghormatan terhadap jasa seorang pemimpin bangsa yang telah bekerja tanpa lelah membangun Indonesia,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Sekretaris Balitbang DPP Partai Golkar, Leriadi, menilai penetapan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional mencerminkan komitmen negara untuk berlaku adil terhadap sejarah.

Ia menegaskan bahwa sejatinya Soeharto bukan hanya sosok tokoh militer saja, melainkan juga orang yang berada di balik kebangkitan bangsa setelah terjadinya kekacauan politik dan ekonomi.

“Presiden Soeharto bukan hanya tokoh militer, tetapi juga arsitek kebangkitan nasional pasca kekacauan politik dan ekonomi,” katanya.

Menurutnya, kepemimpinan Soeharto berhasil menata kembali sistem pemerintahan dan ekonomi nasional, sekaligus mengembalikan Indonesia kepada Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.

Dari sektor pertanian, dukungan datang dari Ketua Umum Asosiasi Petani Karet Indonesia (Apkarindo), Irfan Ahmad Fauzi.

Ia menilai Soeharto sebagai pemimpin yang berjasa besar terhadap kesejahteraan petani melalui program-program seperti Perkebunan Inti Rakyat (PIR) dan pembangunan infrastruktur pedesaan.

“Pembangunan jalan produksi, irigasi, dan jaringan distribusi pada masa beliau telah meningkatkan taraf hidup jutaan petani dan memperkuat ekonomi desa,” ujar Irfan.

Penetapan gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto dipandang banyak kalangan sebagai pengakuan atas kontribusi nyata dan warisan pembangunan yang masih dirasakan hingga kini—sebuah penghargaan yang menempatkan sejarah bangsa secara utuh dan berkeadilan.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Koperasi Merah Putih dan Pemerataan Manfaat APBN bagi Rakyat

Oleh : Siti Fatimah Rahma*Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih menjadi salah satu terobosan strategis dalam memperkuatpemerataan manfaat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga ke tingkat akarrumput. Dalam konteks pembangunan nasional, tantangan utama bukan semata pada besarnyaalokasi anggaran, melainkan pada efektivitas distribusi dan dampaknya terhadap kesejahteraanmasyarakat. Oleh karena itu, pendekatan berbasis desa melalui koperasi menjadi instrumenpenting untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan negara benar-benar dirasakanoleh rakyat secara langsung, merata, dan berkelanjutan.Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa skema pembiayaan KoperasiMerah Putih dirancang secara hati-hati agar tidak membebani APBN secara berlebihan. Ia menjelaskan bahwa meskipun sebagian dana bersumber dari alokasi dana desa, kebijakan initetap memberikan nilai tambah karena mendorong efisiensi ekonomi di tingkat lokal. Pendekatanini memperlihatkan bahwa pengelolaan fiskal tidak hanya berorientasi pada pengeluaran, tetapijuga pada penciptaan manfaat jangka panjang yang dapat memperkuat fondasi ekonomi nasional.Lebih lanjut, Purbaya memaparkan bahwa kondisi fiskal tetap terjaga seiring denganmeningkatnya pendapatan negara, terutama dari sektor komoditas seperti batu bara dan minyak. Hal ini memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan akselerasi belanja di awal tahunsebagai strategi mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Dengan demikian, percepatan belanja tidak dipandang sebagai risiko, melainkan sebagai instrumen kebijakan untukmengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah.Dari sisi pembiayaan, penggunaan skema pinjaman melalui perbankan Himbara menjadi langkahinovatif untuk memitigasi risiko fiskal. Pemerintah tidak langsung menanggung beban besarsebagaimana dalam skema Penyertaan Modal...
- Advertisement -

Baca berita yang ini