Mewujudkan Pemilu Damai Dan Berkualitas Tanpa Hoaks

Mata Indonesia – Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 akan segera dilaksanakan pada 14 Februari 2024 mendatang. Momen ini menjadi kesempatan yang istimewa bagi bangsa dan negara Indonesia untuk mewujudkan kehidupan demokrasi yang berkualitas sehingga hasil yang positif selama lima tahun ke depan dapat dinikmati seluruh masyarakat tanpa terkecuali.

Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa kontestasi Pemilu juga menjadi ajang penyebaran informasi palsu atau hoaks yang cenderung bertujuan untuk menjatuhkan lawan politik. Hal tersebut tentu dapat mengancam kedamaian dan kondusifitas Pemilu 2024.

Ketua Presidium Koalisi 12 Masyarakat Sipil, Wijayanto, mengatakan bahwa ruang publik yang sehat seharusnya berisi informasi yang benar seperti oksigen untuk demokrasi. Sebaliknya, ruang publik yang sarat kebohongan dan disinformasi adalah gas beracun yang mengancam demokrasi.

Sementara itu, Partnership Manager Mafindo, Dewi Sari, menilai hoaks dapat merusak integritas serta mempengaruhi dan memicu konflik.

Perkembangan teknologi di era digital juga turut mempengaruhi jalannya Pemilu 2024, karena telah mendorong akses dan penyebaran informasi menjadi tanpa batas serta tidak terkontrol. Akibatnya, banyak dari masyarakat yang tanpa sengaja menyebarkan berita bohong karena misinformasi bahkan hingga menimbulkan ujaran kebencian.

Untuk itu, seluruh elemen masyarakat diimbau untuk ekstra waspada terhadap penyebaran konten hoaks, terutama melalui media sosial, yang dibuat untuk saling menjatuhkan peserta Pemilu.

Penyesuaian diri bagi para pengguna media sosial menjadi penting agar tidak salah dalam memanfaatkan teknologi informasi, diantaranya adalah melalui kecerdasan literasi digital. Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja juga menyampaikan bahwa literasi digital akan membuat masyarakat, khususnya pemilih bisa mendapatkan informasi dengan benar dan tidak menyesatkan.

Literasi digital penting untuk memastikan bahwa masyarakat bisa mencerna dan melakukan filterasi terhadap informasi yang terlalu banyak dan cenderung menyesatkan.Di samping itu, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi, turut mengakui bahwa persebaran hoaks di ruang digital menjadi satu tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Pemilu 2024.

Dirinya mendorong semua pihak berpartisipasi menciptakan kedamaian sebelum, saat, dan sesudah Pemilu 2024. Menurutnya, upaya pencegahan penyebaran hoaks tersebut perlu dilakukan dengan tiga langkah. Pertama, tidak langsung menyebarkan informasi yang diterima. Kedua, periksa kebenaran informasi yang kita terima dengan memeriksa sumber informasi resmi. Terakhir, pelajari apakah pesan atau informasi tersebut akan bermanfaat jika disebarkan.