Kejari Sleman Selidiki Dugaan Korupsi Dana Hibah 68 Miliar

Baca Juga

Mata Indonesia, Sleman – Kabupaten Sleman Kantor Kejaksaan Negeri Sleman, sedang menyelidiki ada dugaan kasus korupsi dana hibah dari Kementerian Pariwisata RI sebesar Rp, 68 Miliar. Penanganan adanya dugaan penyelewengan tersebut, masih dalam tahap penyelidikan dengan meminta keterangan sejumlah pihak – pihak yang mengetahuinya.

Hal itu dikatakan Kepala Seksi tindak pidana khusus Kejari Sleman, Triskie Narendra S.H kepada awak media di kantornya Kamis 9 Februari 2023.

Triskie membenarkan kami sedang menangani kasus tersebut ada dugaan dana yang diselewengkan sebesar 10 Miliyar dari total Rp 68 Miliar yang diberikan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI pada tahun 2020 yang lalu.

“Kami saat ini telah memanggil 10 orang dari penyedia yang memberikan, sedangkan dari penerima nanti semua akan kami periksa,” terang Triskie.

Lebih lanjut dia mengatakan hingga saat ini, masih dalam penyelidikan yakni tahap mencari fakta hukum guna menentukan apakah termasuk Pariwisata pidana atau bukan.

Dugaan penyelewengan dana hibah itu bermula dari data Intelijen, kemudian kami mencoba mengalinya sesuai dengan keilmuan dan perundang – undang yang berlaku.

“Saya baru konsen dalam perkara ini dengan bekerja sebaik – baiknya dan mohon doanya,”dan kenapa perkara ini baru bergulir sekarang karena yang namanya data tidak serta marta didapatkan kita membutuhkan proses,” pungkasnya.

Terpisah Koordinator Divisi Pengaduan Masyarakat dan Monitoring Peradilan (JCW) DIY, Baharudin Kamba mengatakan kasus dugaan korupsi dana hibah dari Kementerian Pariwisata RI yang kini tengah diselidiki oleh Kejaksaan Negri Sleman terus menjadi perhatian publik.

“Baharudin mengatakan dana hibah dari Pariwisata yang sedang dalam penyelidikan oleh Kejari Sleman tersebut sebesar Rp. 10 Miliar, dana hibah tersebut dikucurkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenkraf) tahun 2020 lalu dengan tujuan dana hibah itu untuk membantu pemerintah daerah dan pelaku Pariwisata akibat pandemi Covid -19 kabarnya pemerintah Sleman mendapat dana hibah sebesar Rp. 68 Miliar.

Jogja Corruption Watch (JCW) mendukung Kejari Sleman untuk segera menuntaskan, dugaan adanya korupsi dana hibah Pariwisata di Sleman tersebut.

Jika diperlukan segera saja mengajukan surat permohonan atau ke Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK), perwakilan daerah DIY untuk menghitung kerugian negara atas kasus dugaan korupsi dana hibah tersebut.

“Agar kasus ini segera tertuntaskan, siapapun yang bersalah harus diproses hukum secara adil dan transparan. Jika sudah tebit surat pemberitahuan dimulainya penyelidikan ( SPPD) atas perkara ini oleh Kejari Sleman, JCW akan mengirimkan surat kepada Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) agar dilakukan supervisi atas kasus ini,” tuturnya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Komitmen Pemerintah Wujudkan Kemandirian Ekonomi Papua Melalui Lumbung Pangan Nasional

*) Oleh : Ratna Juwita Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah menunjukkankomitmen kuat untuk melakukan pembangunan Lumbung Pangan Nasional di Kabupaten Merauke, Papua. Melalui program ini, diharapkan Papua tidak hanyamenjadi daerah yang mandiri dalam hal pangan, tetapi juga menjadi motor perekonomian yang memberikan dampak positif bagi seluruh masyarakat.  Sejak diluncurkan, program Lumbung Pangan Nasional yang berbasis di KabupatenMerauke ini mendapat perhatian khusus dari berbagai pihak. Salah satunya adalahtokoh masyarakat adat Papua, Bonefasius Muenda, yang mengungkapkan bahwaPresiden Prabowo Subianto memiliki perhatian besar terhadap pembangunan di Papua. Menurut Muenda, upaya pemerintah untuk menjadikan Merauke sebagai Lumbung Pangan Nasional mencerminkan niat tulus Presiden Prabowo untuk menyejahterakanmasyarakat Papua. Hal ini tidak hanya terlihat dari kebijakan yang digulirkan, tetapijuga dari langkah konkret yang telah diambil untuk membangun infrastrukturpendukung, membuka lapangan pekerjaan, serta mendorong keterlibatan masyarakatdalam proses pembangunan. Menurutnya, program ini akan memberikan dampak langsung terhadap ekonomimasyarakat setempat, yang selama ini lebih banyak bergantung pada sektortradisional dan terbatas pada kegiatan pertanian subsisten. Melalui Lumbung Pangan Nasional, Merauke akan menjadi daerah yang tidak hanyamengelola hasil pertanian untuk kebutuhan lokal, tetapi juga untuk mendukungketahanan pangan nasional. Dengan lahan yang subur dan potensi besar dalamsektor pertanian, Merauke menjadi pilihan ideal untuk menjadi pusat produksi pangan, baik untuk konsumsi lokal maupun ekspor. Kemudian, Presiden Prabowo juga akan membangun sejumlah infrastrukturpendukung berupa dermaga di Wanam dan jalan sepanjang 135 kilometer dariWanam ke Muting. Infrastruktur tersebut akan memberikan akses bagi petani untukmengangkut alat-alat pertanian dan hasil panen. Dengan kondisi lahan yang rata dan berawa,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini