Kejari Sleman Selidiki Dugaan Korupsi Dana Hibah 68 Miliar

Baca Juga

Mata Indonesia, Sleman – Kabupaten Sleman Kantor Kejaksaan Negeri Sleman, sedang menyelidiki ada dugaan kasus korupsi dana hibah dari Kementerian Pariwisata RI sebesar Rp, 68 Miliar. Penanganan adanya dugaan penyelewengan tersebut, masih dalam tahap penyelidikan dengan meminta keterangan sejumlah pihak – pihak yang mengetahuinya.

Hal itu dikatakan Kepala Seksi tindak pidana khusus Kejari Sleman, Triskie Narendra S.H kepada awak media di kantornya Kamis 9 Februari 2023.

Triskie membenarkan kami sedang menangani kasus tersebut ada dugaan dana yang diselewengkan sebesar 10 Miliyar dari total Rp 68 Miliar yang diberikan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI pada tahun 2020 yang lalu.

“Kami saat ini telah memanggil 10 orang dari penyedia yang memberikan, sedangkan dari penerima nanti semua akan kami periksa,” terang Triskie.

Lebih lanjut dia mengatakan hingga saat ini, masih dalam penyelidikan yakni tahap mencari fakta hukum guna menentukan apakah termasuk Pariwisata pidana atau bukan.

Dugaan penyelewengan dana hibah itu bermula dari data Intelijen, kemudian kami mencoba mengalinya sesuai dengan keilmuan dan perundang – undang yang berlaku.

“Saya baru konsen dalam perkara ini dengan bekerja sebaik – baiknya dan mohon doanya,”dan kenapa perkara ini baru bergulir sekarang karena yang namanya data tidak serta marta didapatkan kita membutuhkan proses,” pungkasnya.

Terpisah Koordinator Divisi Pengaduan Masyarakat dan Monitoring Peradilan (JCW) DIY, Baharudin Kamba mengatakan kasus dugaan korupsi dana hibah dari Kementerian Pariwisata RI yang kini tengah diselidiki oleh Kejaksaan Negri Sleman terus menjadi perhatian publik.

“Baharudin mengatakan dana hibah dari Pariwisata yang sedang dalam penyelidikan oleh Kejari Sleman tersebut sebesar Rp. 10 Miliar, dana hibah tersebut dikucurkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenkraf) tahun 2020 lalu dengan tujuan dana hibah itu untuk membantu pemerintah daerah dan pelaku Pariwisata akibat pandemi Covid -19 kabarnya pemerintah Sleman mendapat dana hibah sebesar Rp. 68 Miliar.

Jogja Corruption Watch (JCW) mendukung Kejari Sleman untuk segera menuntaskan, dugaan adanya korupsi dana hibah Pariwisata di Sleman tersebut.

Jika diperlukan segera saja mengajukan surat permohonan atau ke Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK), perwakilan daerah DIY untuk menghitung kerugian negara atas kasus dugaan korupsi dana hibah tersebut.

“Agar kasus ini segera tertuntaskan, siapapun yang bersalah harus diproses hukum secara adil dan transparan. Jika sudah tebit surat pemberitahuan dimulainya penyelidikan ( SPPD) atas perkara ini oleh Kejari Sleman, JCW akan mengirimkan surat kepada Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) agar dilakukan supervisi atas kasus ini,” tuturnya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pemerintah Optimalkan Sekolah Rakyat untuk Tingkatkan Kualitas Pendidikan

Oleh: Yoga Pradana SantosoPemerintah terus memperkuat komitmennya dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasionalmelalui percepatan dan optimalisasi program Sekolah Rakyat yang kini menunjukkan progressignifikan di berbagai daerah, sekaligus menjadi bukti bahwa pemerataan akses pendidikan tidaklagi sebatas wacana, melainkan telah dijalankan secara konkret dan terukur sebagai bagian dariagenda pembangunan sumber daya manusia. Dalam satu tahun terakhir, pemerintah jugamencatat berbagai keberhasilan penting, mulai dari percepatan pembangunan infrastrukturpendidikan, peningkatan akses belajar di wilayah tertinggal, hingga penguatan kolaborasi lintaskementerian yang berdampak langsung pada masyarakat, sehingga kehadiran Sekolah Rakyat menjadi simbol nyata investasi jangka panjang negara dalam menciptakan generasi yang lebihberkualitas dan berdaya saing.Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari mengungkapkan bahwa pembangunan SekolahRakyat tahap kedua terus berjalan dengan progres yang menggembirakan meskipun dihadapkanpada sejumlah tantangan di lapangan, terutama terkait kesiapan lahan dan akses menuju lokasipembangunan, sementara peran Direktur Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PekerjaanUmum Bisma Staniarto dinilai sangat krusial dalam menjaga ritme pembangunan agar tetapsesuai dengan target yang telah ditetapkan pemerintah. Ia menilai koordinasi teknis yang dilakukan secara konsisten menjadi faktor kunci dalam memastikan setiap hambatan dapatdiatasi secara terukur sehingga proyek tidak berjalan parsial, melainkan terintegrasi dari pusathingga daerah.Lebih lanjut, pembangunan Sekolah Rakyat tahap kedua tidak hanya berfokus pada penyelesaianfisik bangunan, tetapi juga memastikan kesiapan operasional agar sekolah dapat langsungdigunakan pada tahun ajaran baru 2026/2027, sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan olehmasyarakat. Berdasarkan data terbaru, dari total 104 lokasi pembangunan, sebanyak 101 lokasitelah memasuki tahap konstruksi dan seluruhnya ditargetkan rampung pada 20 Juni 2026, sebuahcapaian yang menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjadikan sektor pendidikan sebagaiprioritas utama pembangunan nasional.Dalam upaya memastikan target tersebut tercapai, Muhammad Qodari menegaskan bahwaKantor Staf Presiden bersama Ditjen Prasarana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum terusmelakukan langkah konkret melalui rapat koordinasi intensif yang melibatkan berbagai pihak, termasuk BUMN karya dan penyedia jasa konstruksi, sehingga setiap persoalan yang muncul, baik terkait teknis, logistik, maupun kesiapan lahan, dapat dipetakan secara komprehensif danditangani dengan solusi yang jelas dan terukur.Koordinasi tersebut kemudian diperluas dengan melibatkan Kementerian Sosial, KementerianDalam Negeri, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan, serta Zeni TNI Angkatan Darat, yang dinilai mampu mempercepat penyelesaian berbagai hambatan strategis di lapangan, termasukpembangunan akses jalan dan penuntasan persoalan lahan di sejumlah wilayah, di mana sinergilintas sektor ini menjadi kunci dalam mempercepat realisasi program secara menyeluruh danmemastikan tidak ada kendala yang berlarut-larut.Hasil dari upaya percepatan tersebut mulai terlihat di sejumlah wilayah dengan progrespembangunan yang cukup signifikan, seperti di Kalimantan Selatan yang mencapai 30,85 persen, Sulawesi Selatan sebesar 30,22 persen, serta Jawa Barat sebesar 28,07 persen, meskipunpemerintah tetap memberikan perhatian khusus pada beberapa lokasi dengan progres yang masihrendah melalui intervensi yang lebih intensif agar target penyelesaian secara keseluruhan tidakterganggu.Program Sekolah Rakyat sendiri merupakan inisiatif pemerintah untuk memperluas aksespendidikan bagi masyarakat, khususnya di wilayah yang terdampak bencana maupun daerahdengan keterbatasan infrastruktur pendidikan, sehingga anak-anak dari keluarga prasejahteratetap dapat memperoleh pendidikan formal yang layak. Program ini dirancang sebagai investasijangka panjang dengan target penyelesaian yang terukur agar dapat segera dimanfaatkan, sekaligus menjadi bagian dari upaya negara dalam menjamin hak pendidikan bagi seluruh wargatanpa terkecuali.Sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah juga mempercepat penambahanprogram Sekolah Rakyat yang ditargetkan mulai beroperasi pada April 2026, di...
- Advertisement -

Baca berita yang ini