Jokowi Instruksikan Seluruh Pegawai Pemerintah Pusat dan Daerah Gunakan Kendaraan Listrik

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA Presiden Jokowi menginstruksikan seluruh pemerintah pusat dan daerah segera beralih menggunakan kendaraan listrik baik sebagai kendaraan operasional maupun perorangan.

Hal tersebut tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan, Dinas, Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Beleid itu berlaku sejak 13 September 2022 merupakan tanggal diundangkannya instruksi presiden tersebut.

“Penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai dapat dilakukan melalui skema pembelian, sewa atau konversi dari kendaraan motor bakar ke kendaraan bermotor listrik berbasis baterai sesuai dengan kententuan perundangan,” begitu bunyi peraturan itu yang dilihat Kamis 15 September 2022.

Inpres itu mempersilakan penggunaan APBN, APBD maupun sumber keuangan lain yang sah menurut undang-undang untuk mengadakan kendaraan listrik tersebut.

Melalui peraturan tersebut, Presiden Jokowi meminta seluruh jajarannya benar-benar mengupayakan pengadaan kendaraan listrik sesuai tupoksi masing-masing lembaga.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Mengapresiasi Keberhasilan TNI Tembak Mati Anggota OPM Egianus Kogoya

Oleh : Loa Murib Keberhasilan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam menindak tegas Kelompok OrganisasiPapua Merdeka (OPM) Kodap III Ndugama pimpinan Egianus Kogoya patut mendapatkanapresiasi yang tinggi. Langkah tegas ini menjadi cerminan komitmen negara dalam menjagakeutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sekaligus melindungimasyarakat Papua dari ancaman kekerasan yang kerap dilakukan kelompok separatis. Operasipenindakan oleh TNI di Kampung Aleleng, Distrik Tangma, Kabupaten Yahukimo bukansekadar respons militer, tetapi juga bagian dari upaya mengembalikan ketenangan warga sipildi Papua Pegunungan. Aksi brutal OPM sebelumnya telah mengganggu stabilitas dan menimbulkan luka mendalam, termasuk pembunuhan terhadap para pekerja pembangunan gereja di Wamena. Tak hanya itu, kelompok ini juga terlibat dalam perusakan hutan untuk ladang ganja ilegal, sebuah aktivitasyang menunjukkan bahwa tindakan mereka tidak lagi sekadar bernuansa ideologis, namunjuga merusak ekosistem dan tatanan sosial di daerah tersebut. Dalam konteks ini, langkahTNI hadir sebagai bentuk perlindungan negara terhadap warga yang selama ini hidup dalamketakutan. Informasi dari masyarakat menjadi kunci dalam keberhasilan operasi tersebut. Saat aparatmemperoleh laporan tentang keberadaan empat anggota OPM...
- Advertisement -

Baca berita yang ini