Jelang Pemilu 2024, Bawaslu Bantul Tekan Upaya Praktek Politik Uang Tak Merajalela

Baca Juga

Mata Indonesia, Bantul – Momentum Pemilu 2024 mulai terasa saat ini. Sejumlah calon legislatif dan juga calon Kepala Daerah yang akan bertarung di tahun demokrasi terlihat telah bermanuver.

Tak sedikit gerakan seperti politik uang atau serangan subuh dan istilah-istilah lainnya bakal merajalela saat pemilihan.

Menanggapi hal tersebut, Ketua KPU Bantul, Harlina mengaku bahwa pihaknya berupaya terus untuk meredam praktek-praktek curang tersebut.

Ia tak menampik bahwa Bantul merupakan lokasi yang banyak terjadinya praktek tersebut, walau tak menutup kemungkinan di seluruh DIY juga teradapat praktek politik uang.

“Hal ini perlu diluruskan. Tentu semua pihak harus berkomitmen memberantas politik uang. Kalau masing-masing warga menerapkan, kualitas pemilu kita semakin baik,” kata Harlina Selasa 8 Agustus 2023.

Langkah yang dilakukan Bawaslu salah satunya dengan menggerakkan tim desa yang diberi nama Anti Politik Uang. Sejauh ini baru terdapat 16 desa dari 75 desa yang sudah bergerak menolak politik uang.

Tak berhenti di 16 desa, Bawaslu tetap akan memperlebar gerakan melawan politik uang ini seluruh Bantul.

Harlina mengakui bahwa dengan terbentuknya satu desa Anti Politik Uang, sudah terlihat dampak yang sangat baik.

Dirinya mengklaim bahwa di Desa Bangunharjo, Kecamatan Sewon, pemilihan lurah tahun lalu tak ditemukan politik uang.

“Sejauh ini laporan dari tim memang tidak ada yang menggunakan praktek itu. Tim ini kan juga dari masyarakat, jadi mereka juga ikut memantau,” kata dia.

Selanjutnya mendekati Pilkada termasuk juga Pilpres di tahun 2024, Bawaslu bersama Tim Anti Politik Uang akan mengawasi jalannya pemilihan.

Harapannya mampu menekan seluruh pelanggaran yang menyebabkan kualitas Pemilu rusak akibat poltik uang dan sebagainya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Komitmen Pemerintah Wujudkan Kemandirian Ekonomi Papua Melalui Lumbung Pangan Nasional

*) Oleh : Ratna Juwita Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah menunjukkankomitmen kuat untuk melakukan pembangunan Lumbung Pangan Nasional di Kabupaten Merauke, Papua. Melalui program ini, diharapkan Papua tidak hanyamenjadi daerah yang mandiri dalam hal pangan, tetapi juga menjadi motor perekonomian yang memberikan dampak positif bagi seluruh masyarakat.  Sejak diluncurkan, program Lumbung Pangan Nasional yang berbasis di KabupatenMerauke ini mendapat perhatian khusus dari berbagai pihak. Salah satunya adalahtokoh masyarakat adat Papua, Bonefasius Muenda, yang mengungkapkan bahwaPresiden Prabowo Subianto memiliki perhatian besar terhadap pembangunan di Papua. Menurut Muenda, upaya pemerintah untuk menjadikan Merauke sebagai Lumbung Pangan Nasional mencerminkan niat tulus Presiden Prabowo untuk menyejahterakanmasyarakat Papua. Hal ini tidak hanya terlihat dari kebijakan yang digulirkan, tetapijuga dari langkah konkret yang telah diambil untuk membangun infrastrukturpendukung, membuka lapangan pekerjaan, serta mendorong keterlibatan masyarakatdalam proses pembangunan. Menurutnya, program ini akan memberikan dampak langsung terhadap ekonomimasyarakat setempat, yang selama ini lebih banyak bergantung pada sektortradisional dan terbatas pada kegiatan pertanian subsisten. Melalui Lumbung Pangan Nasional, Merauke akan menjadi daerah yang tidak hanyamengelola hasil pertanian untuk kebutuhan lokal, tetapi juga untuk mendukungketahanan pangan nasional. Dengan lahan yang subur dan potensi besar dalamsektor pertanian, Merauke menjadi pilihan ideal untuk menjadi pusat produksi pangan, baik untuk konsumsi lokal maupun ekspor. Kemudian, Presiden Prabowo juga akan membangun sejumlah infrastrukturpendukung berupa dermaga di Wanam dan jalan sepanjang 135 kilometer dariWanam ke Muting. Infrastruktur tersebut akan memberikan akses bagi petani untukmengangkut alat-alat pertanian dan hasil panen. Dengan kondisi lahan yang rata dan berawa,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini