Jadi Saksi, KPK Periksa Cak Imin Terkait Kasus Suap Proyek PUPR, Ikut Terlibat?

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Wakil Ketua DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) A Muhaimin Iskandar atau Cak Imin diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Hong Arta John Alfred dalam dugaan kasus suap proyek PUPR.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan memanggil Cak Imin sebagai saksi tersangka Hong Arta (HA) tersangka tindak pidana korupsi selaku penerima hadiah terkait proyek di Kementerian PUPR tahun anggaran 2016.

“A. Muhaimin Iskandar sebagi saksi terhadap HA tersangka pidana korupsi penerima hadiah terkait proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat TA 2016,” kata Ali mengutip Antara.

Cak Imin pernah juga dipanggil sebelumnya pada 19 November 2019 terkait kasus yang sama tapi yang bersangkutan mangkir. Cak Imin hari ini memenuhi panggilan KPK sebagai saksi atas tersangka Hong Arta sebagai Direktur Utama PT Sharleen Raya yang menerima hadiah terkait proyek di Kementerian PUPR tahun anggaran 2016.

Sebelumnya KPK telah menetapkan Hong Arta sebagai tersangka dalam kasus suap proyek di Kementerian PUPR Hong Arta diduga memberikan suap kepada sejumlah pihak terkait proyek PUPR seperti Kepala BPJN IX Maluku dan Maluku Utara Amran HI Mustary sebesar Rp 8 miliar dan Rp 2,6 miliar yang dilakukan pada pertengahan 2015.

Diketahui, Cak Imin tiba di KPK Jl Kuningan Persada, Jakarta Selatan, sekitar pukul 10.20 WIB. Ketua Umum PKB itu terlihat memakai pakaian hitam. Cak Imin terlihat didampingi sejumlah orang, antara lain mantan Menaker Hanif Dhakiri hingga mantan Mendes PDTT Eko Putro Sanjojo. Namun kedua mantan menteri itu hanya mengantar hingga lobi KPK. Belum ada keterangan apa pun dari Cak Imin.

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Komitmen Pemerintah Wujudkan Kemandirian Ekonomi Papua Melalui Lumbung Pangan Nasional

*) Oleh : Ratna Juwita Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah menunjukkankomitmen kuat untuk melakukan pembangunan Lumbung Pangan Nasional di Kabupaten Merauke, Papua. Melalui program ini, diharapkan Papua tidak hanyamenjadi daerah yang mandiri dalam hal pangan, tetapi juga menjadi motor perekonomian yang memberikan dampak positif bagi seluruh masyarakat.  Sejak diluncurkan, program Lumbung Pangan Nasional yang berbasis di KabupatenMerauke ini mendapat perhatian khusus dari berbagai pihak. Salah satunya adalahtokoh masyarakat adat Papua, Bonefasius Muenda, yang mengungkapkan bahwaPresiden Prabowo Subianto memiliki perhatian besar terhadap pembangunan di Papua. Menurut Muenda, upaya pemerintah untuk menjadikan Merauke sebagai Lumbung Pangan Nasional mencerminkan niat tulus Presiden Prabowo untuk menyejahterakanmasyarakat Papua. Hal ini tidak hanya terlihat dari kebijakan yang digulirkan, tetapijuga dari langkah konkret yang telah diambil untuk membangun infrastrukturpendukung, membuka lapangan pekerjaan, serta mendorong keterlibatan masyarakatdalam proses pembangunan. Menurutnya, program ini akan memberikan dampak langsung terhadap ekonomimasyarakat setempat, yang selama ini lebih banyak bergantung pada sektortradisional dan terbatas pada kegiatan pertanian subsisten. Melalui Lumbung Pangan Nasional, Merauke akan menjadi daerah yang tidak hanyamengelola hasil pertanian untuk kebutuhan lokal, tetapi juga untuk mendukungketahanan pangan nasional. Dengan lahan yang subur dan potensi besar dalamsektor pertanian, Merauke menjadi pilihan ideal untuk menjadi pusat produksi pangan, baik untuk konsumsi lokal maupun ekspor. Kemudian, Presiden Prabowo juga akan membangun sejumlah infrastrukturpendukung berupa dermaga di Wanam dan jalan sepanjang 135 kilometer dariWanam ke Muting. Infrastruktur tersebut akan memberikan akses bagi petani untukmengangkut alat-alat pertanian dan hasil panen. Dengan kondisi lahan yang rata dan berawa,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini