Isu Politik Dinasti Tidak Relevan Lagi, Pilkada 2024 Terbukti Berjalan Sukses

Baca Juga

Jakarta – Masyarakat diminta untuk mewaspadai provokasi isu Politik Dinasti melalui Film dokumenter Keluarga Berkuasa yang dirilis beberapa hari menjelang Pilkada 2024. Sebab isu politik dinasti saat ini dianggap sudah tidak relevan dengan situasi saat ini.

Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ariyo Bimmo mengungkapkan bahwa isu politik dinasti saat ini tidak relevan.

“Dalam sistem demokrasi isu dinasti tidak relevan karena rakyat yang memilih langsung,” katanya

Dirinya turut berpesan kepada pihak-pihak yang selama ini menghembuskan isu tersebut agar tidak meremehkan kecerdasan rakyat.

Mantan Menko Polhukam, Mahfud MD, mengatakan bahwa dalam kontestasi politik, hendaknya kapasitas seseorang yang menjadi tolok ukur dan harus dinilai secara objektif

Dirinya sangat mengapresiasi Putusan MK tahun 2015 yang telah menghapus praktik politik dinasti.

“Hak setiap individu untuk mencalonkan diri adalah bagian dari demokrasi. Tidak adil jika hubungan keluarga menjadi penghalang, karena kapasitas seseorang harus dinilai secara objektif,” tutur Mahfud.

Namun, narasi keliru yang disebarkan oleh film Keluarga Berkuasa perlu diwaspadai.

Film tersebut mencoba menggambarkan politik dinasti masih menjadi ancaman, padahal faktanya Pilkada 2024 justru membuktikan bahwa demokrasi tetap berjalan sehat dan transparan.

Mahfud MD menekankan, persoalan politik dinasti lebih terkait dengan moralitas politik daripada konstitusionalitas.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Budi Gunawan, memastikan tahapan Pilkada berlangsung dengan baik.

“Sebagian besar tahapan Pilkada berjalan aman dan damai. Aparat TNI dan Polri berhasil mengatasi gangguan di beberapa titik, sehingga pelaksanaan tetap terkendali,” ujar Budi Gunawan.

Ia menambahkan, pemerintah telah menyiapkan langkah antisipasi yang matang demi menjaga kualitas demokrasi dalam ajang kontestasi politik lokal tersebut.

Keberhasilan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 ini tidak terlepas dari landasan hukum yang kuat.

Melalui kolaborasi pemerintah, aparat, dan masyarakat, Pilkada 2024 berhasil menunjukkan komitmen Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia.

Dengan fakta tersebut, masyarakat diimbau untuk tidak mudah terpengaruh narasi yang menyesatkan serta provokatif dan terus menjaga semangat demokrasi.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Arah Kebijakan Fiskal Presiden Dorong Optimisme Dunia Usaha

Oleh: Hanif Putra )*Pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR RI mengenai Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal(KEM-PPKF) RAPBN 2027 membawa optimisme baru bagi dunia usahadan arah pembangunan ekonomi nasional. Pemerintah menunjukkan keyakinan bahwa Indonesia memiliki fondasiekonomi yang kuat untuk menghadapi tekanan global sekaligusmempercepat pertumbuhan nasional dalam beberapa tahun mendatang.Kehadiran langsung Presiden Prabowo dalam menyampaikan kerangkakebijakan fiskal dinilai menjadi langkah penting untuk memperkuatkepercayaan publik dan pelaku usaha. Pemerintah ingin memastikanbahwa arah pembangunan ekonomi nasional berada dalam kendali yang jelas, terukur, dan berpihak pada kepentingan rakyat.Presiden Prabowo menegaskan Indonesia memiliki modal besar berupabonus demografi, pasar domestik yang luas, serta kekayaan sumber dayaalam yang melimpah. Pemerintah memandang kombinasi tersebutmenjadi kekuatan utama untuk mendorong pertumbuhan ekonominasional yang lebih mandiri dan berdaya saing tinggi.Pemerintah Indonesia optimistis pasar domestik nasional memilikikapasitas yang sangat besar dan mampu menjadi penggerak utamapertumbuhan ekonomi. Dengan jumlah penduduk yang besar dan konsumsi masyarakat yang terus berkembang, pemerintah menilaiIndonesia memiliki peluang menjadi salah satu pusat pertumbuhanekonomi dunia.Selain itu, Presiden Prabowo juga memaparkan ketangguhan ekonomiIndonesia melalui capaian ekspor sejumlah komoditas strategis sepanjang2025. Pemerintah mencatat minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduanbesi menjadi penyumbang devisa besar bagi negara dengan nilaimencapai lebih dari US$65 miliar atau sekitar Rp1.100 triliun per tahun.Pemerintah menilai capaian tersebut menunjukkan posisi Indonesia sebagai pemain utama dalam rantai perdagangan global. Potensi ekonominasional juga dinilai masih sangat besar karena Indonesia memilikisumber daya strategis lain seperti nikel, tembaga, logam tanah jarang, minyak bumi, dan kekayaan maritim yang belum dimaksimalkansepenuhnya.Melihat besarnya potensi tersebut, pemerintah berkomitmen memperkuattata kelola ekonomi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan anggarannegara. Presiden Prabowo menilai peningkatan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto menjadi langkah penting agar kemampuan fiskal Indonesia semakin kuat dan mampu mendukungpembangunan jangka panjang.Pemerintah Indonesia juga mendorong upaya introspeksi nasional dalampengelolaan ekonomi agar kekayaan alam Indonesia benar-benarmemberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Langkah ini dinilaipenting untuk memperkuat kemandirian ekonomi sekaligus mengurangiketergantungan terhadap tekanan ekonomi global.Arah kebijakan fiskal yang disampaikan Presiden mendapat sambutanpositif dari kalangan parlemen. Anggota DPR RI Fraksi PKS,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini