Hindari Bi’dah di NU, Miftachul Akhyar Mundur dari Ketua Umum MUI

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Tidak ingin rangkap jabatan dan menghindari bid’ah, KH Miftachul Akhyar mengundurkan diri dari Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Dia tampaknya ingin memfokuskan sebagian hidupnya sebagai Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Soal pengunduran diri itu disampaikannya saat memberikan pengarahan dalam Rapat Gabungan Syuriyah-Tanfidziyah PBNU.

Rapat itu diadakan di Kampus Unusia Parung, Bogor, Jawa Barat, Rabu 9 Maret 2022) sore.

Apalagi, saat ahlul halli wal aqdi (Ahwa) Muktamar ke-34 NU menetapkannya sebagai Rais Aam sehingga dia merasa melakukan bid’ah di dalam NU.

Sebab, saat muktamar itu ada usulan agar dia tidak melakukan rangkap jabatan.

Miftachul Akhyar mengaku saat itu langsung menjawab sami’na wa atha’na (kami dengarkan dan kami patuhi).

Saat dipilih sebagai Ketua Umum MUI, Miftachul Akhyar mengaku keberatan karena takut melakukan bid’ah.

Selama ini Rais Aam PBNU selalu menjabat Ketua Umum MUI.

Kemudian Katib Syuriyah PBNU yang juga Ketua MUI Bidang Fatwa, Asrorun Niam Sholeh mengaku menghormati keputusan Rais Aam.

Dia akan mengonsolidasikan dalam aturan organisasi di MUI.

Sementara, Ketua Badan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi MUI KH Salahuddin Al-Aiyub membenarkan telah menerima surat pengunduran diri Miftachul Akhyar awal pekan ini.

MUI akan membuat respons surat tersebut sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku di internal MUI.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Saat Pemerintah dan BI Bersinergi Menjaga Rupiah

Oleh : Ricky Rinaldi Stabilitas nilai tukar rupiah memiliki peran penting dalam menjaga ketahananekonomi nasional. Di tengah dinamika ekonomi global yang dipengaruhi oleh ketegangan geopolitik, perubahan kebijakan moneter negara maju, serta fluktuasi pasar keuangan internasional, nilai tukar menjadi salah satu indikator yang mencerminkan kepercayaan terhadap perekonomian suatu negara. Dalam situasitersebut, sinergi antara pemerintah dan Bank Indonesia menjadi faktor kunci dalammenjaga stabilitas rupiah sekaligus memperkuat fondasi ekonomi nasional.Nilai tukar tidak hanya berkaitan dengan transaksi perdagangan internasional, tetapijuga berpengaruh terhadap inflasi, investasi, dan daya beli masyarakat. Ketika rupiah berada dalam kondisi stabil, pelaku usaha dapat melakukan perencanaanbisnis dengan lebih baik dan masyarakat memiliki kepastian yang lebih besar dalammenjalankan aktivitas ekonomi. Karena itu, stabilitas rupiah menjadi kepentinganbersama yang perlu dijaga secara berkelanjutan.Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa stabilitasekonomi merupakan prasyarat penting bagi keberhasilan pembangunan nasional. Dalam menghadapi tantangan global yang terus berkembang, pemerintahberkomitmen menjaga kepercayaan pasar melalui kebijakan yang terukur dan berorientasi pada kepentingan jangka panjang. Stabilitas rupiah menjadi bagian dariupaya menciptakan iklim ekonomi yang sehat dan kondusif.Pemerintah memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi melalui kebijakan fiskal yang disiplin dan berkelanjutan. Pengelolaan Anggaran Pendapatandan Belanja Negara yang sehat memberikan sinyal positif kepada pasar bahwaperekonomian nasional berada dalam kondisi yang terkendali. Ketika kebijakan fiskalberjalan secara kredibel, tekanan terhadap nilai tukar dapat diminimalkan.Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menekankan bahwa koordinasi kebijakanmenjadi faktor penting dalam menghadapi berbagai risiko ekonomi global. Menurutnya, pengelolaan fiskal yang prudent perlu berjalan seiring dengankebijakan moneter yang responsif agar stabilitas ekonomi dapat tetap terjaga. Pendekatan yang terintegrasi akan memperkuat kemampuan Indonesia menghadapiberbagai tekanan eksternal.Di sisi lain, Bank...
- Advertisement -

Baca berita yang ini