Mata Indonesia, Yogyakarta – Gandung Pardiman, Ketua DPD Partai Golkar DIY, memberikan klarifikasi terkait dugaan penggunaan kantornya sebagai tempat penampungan dan lumbung bantuan sosial (bansos) dari pemerintah. Pernyataan tersebut sebelumnya diungkapkan oleh Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto.
Dalam tanggapannya, Gandung menegaskan bahwa pernyataan Hasto tidak memiliki dasar dan itu salah besar.
“Ngawure banget. Hasto sebagai seorang sekjen sebaiknya berbicara dengan hati-hati, dan pernyataannya tidak berdasar sama sekali,” ucap Gandung dikonfirmasi Senin 5 Februari 2024.
Menanggapi tuduhan tersebut, Gandung mengkritik Hasto Kristiyanto dengan menyebutnya “waton njeplak,” dan menekankan perlunya kehati-hatian dalam berbicara, terutama bagi seorang intelektual seperti Hasto.
Gandung yang juga Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) DIY Prabowo-Gibran ini tak menampik bahwa memang ada paket sembako yang berada di Kantor DPD Golkar DIY. Tetapi sembako-sembako tersebut merupakan inisiatif dari partainya sendiri.
Ia menegaskan bahwa tidak ada campur tangan pemerintah dalam penyaluran atau pengadaan bansos tersebut.
“Paket sembako ini sepenuhnya merupakan program internal partai dan dibiayai tanpa menggunakan dana pemerintah. Program sembako tebus murah ini telah berjalan sebelum kampanye, dan saat ini disiapkan untuk program Tebus Murah atau program sembako murah,” ujar Gandung.
Wakil Ketua Tim Hukum Advokasi TKD Prabowo-Gibran, Saiful Bahri Belu, menilai pernyataan Hasto sebagai keliru dan cenderung fitnah. Ia menegaskan bahwa paket sembako tidak hanya diberikan secara gratis, melainkan dijual dengan harga terjangkau untuk mendukung keberlangsungan kampanye.
“Perlu kami tegaskan bahwa pernyataan Sekjen PDIP tidak akurat dan dapat dianggap sebagai fitnah. Paket sembako yang kami distribusikan tidak hanya gratis, tetapi dijual dengan harga murah untuk mendukung kampanye. Harga jualnya adalah Rp3 ribu, dengan Rp2 ribu digunakan untuk transportasi relawan, dan isinya berupa minyak kelapa dan tepung,” tegas Saiful.