Mata Indonesia – Pembacaan putusan hasil sidang sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) oleh hakim MK akan segera dilakukan pada Senin 22 April 2024.
Sejumlah pihak termasuk pendukung capres-cawapres kubu 01 (Anies-Muhaimin), kubu 02 (Prabowo-Gibran) dan kubu 03 (Ganjar-Mahfud) hanya berharap-harap cemas dengan hasilnya.
Tak luput juga sejumlah pendukung dan juga partai-partai di daerah yang ikut memantau, PKS DIY salah satunya, Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) PKS DIY mengikuti komando dari DPP PKS yang berada di pusat.
“Saran dan masukan setelah hasil rekapitulasi sebelum digelar sidang MK pun kita sudah sampaikan. Jadi kami support data-data (dugaan kecurangan kubu 02) yang dibutuhkan (pusat),” ujar Ketua DPW PKS DIY, Agus Mas’udi Minggu 21 April 2024, malam.
Ia menjelaskan mengutip dari pernyataan Presiden PKS, Ahmad Syaikhu, bahwa hakim MK saat ini diperhitungkan oleh semua pihak. Sebagai perwakilan tangan Tuhan terhadap hukum yang ada di dunia, harapannya hakim benar-benar menjalankan tugasnya.
“Kemerdekaan hakim MK adalah kebebasan yang bertanggungjawab. Tentu harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, jadi itu mengapa hakim MK disebut ‘wakil Tuhan’ di muka bumi,” ujarnya.
Bukan tanpa alasan, sejumlah data, informasi dan argumentasi yang yang disampaikan saksi bisa diakses semua pihak. Hal itu seharusnya hakim MK juga mampu menjadi rakyat yang melihat adanya dinamika yang terjadi selama Pemilu 2024 berlangsung.
“Hakim MK harus segera menyusun putusannya berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan. Tentu penyusunannya harus bebas dari tekanan, baik pihak kekuasaan negara atau justru di lembaga kehakiman sendiri,” ujar dia.
Tak dipungkiri, MK sempat menjadi kritikan akibat salah satu mantan Ketua MK, Anwar Usman yang ‘ikut campur’ dalam meloloskan Gibran Rakabuming Raka maju sebagai cawapres yang secara kebijakan belum memenuhi syarat umur.
Hadirnya paman Gibran ini justru memuluskan langkah Wali Kota 36 tahun ini maju di Pilpres sebagai cawapres.
Pembenahan Demokrasi Indonesia
Agus menilai, seharusnya hakim MK sekarang bisa lebih teliti dan tak kembali terjun ke lubang yang sama saat pembacaan putusan sidang. Sehingga dalam pembacaan putusan sidang nanti bukan berisi pernyataan menang atau kalah. Tapi putusan yang berdampak pada pembenahan pelaksaan demokrasi dan kualitas hukum di Indonesia.
Mengikuti arahan Ahmad Syaikhu, DPW PKS DIY hanya berharap dari tangan hakim MK yang memiliki kekuatan penuh untuk membawa demokrasi Indonesia kembali pada marwahnya.
“Kita optimis saja ke hakimi MK selama proses persidangan kemarin berjalan. Pasti mereka melihat, merasakan dan tentu memahami dinamikan yang ada. Kita juga masih berbaik sangka mereka menggunakan keluhuran hati nuraninya dalam menyusun pertimbangan dan kesimpulan yang sesuai dengan nilai kebenaran,” kata dia.
 oleh hakim MK akan segera dilakukan pada Senin 22 April 2024.){kind=link}