Bamsoet Ingin Revisi UU Otsus Makin Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat Papua

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Revisi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (otsus) Papua tengah digodok di DPR. Ketua MPR Bambang Soesatyo pun berharap revisi tersebut bisa menjadi jalan untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Papua.

Ia mengungkapkan bahwa evaluasi secara periodik terhadap implementasi Undang-Undang Otsus sangat penting, sebagaimana diamanatkan Pasal 78 Undang-Undang Otonomi Khusus tersebut.

“Melalui evaluasi, kita dapat mengukur efektivitas, akuntabilitas, output, dan yang jauh lebih penting adalah apakah sudah benar-benar memberikan dampak yang optimal bagi kehidupan masyarakat Papua dan Papua Barat selaku penerima manfaat,” ujarnya di Jakarta, Kamis 10 Juni 2021.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini juga berharap agar revisi UU Otsus ini benar-benar merepresentasikan keberpihakan segenap pemangku kepentingan. Maka, ia menekankan agar segala pembangunan di Papua harus tetap mengedepankan kepentingan masyarakat setempat

“Mengingat pembangunan merupakan proses berkesinambungan, hakikat pembangunan haruslah bermuara pada kesejahteraan rakyat. Memajukan dan mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia termasuk rakyat di Papua dan Papua Barat adalah amanat konstitusi yang mesti diwujudkan melalui usaha bersama,” katanya.

Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) ini juga menjelaskan bahwa dana otsus dan dana tambahan infrastruktur (DTI) yang disalurkan pemerintah pusat untuk Papua dan Papua Barat mencapai Rp 138,65 triliun. Angka tersebut berdasarkan data Kementerian Keuangan dalam kurun waktu 20 tahun terakhir (2002-2021). Sementara itu pada 2005-2021, transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) ke Provinsi Papua dan Papua Barat mencapai Rp 702,3 triliun.

“Besarnya anggaran tersebut menunjukkan besarnya keberpihakan pemerintah pusat untuk membangun Papua dan Papua Barat. Di sisi lain, besarnya anggaran juga harus diimbangi dengan proses monitoring dan evaluasi yang terukur sehingga nilai kemanfaatan dari besarnya anggaran bisa bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua dan Papua Barat,” ujarnya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Bersinergi Menjaga Netralitas Pemilu Demi Pilkada yang Berkualitas

Jakarta - Netralitas aparatur sipil negara (ASN) menjadi perhatian utama dalam menjaga kualitas Pilkada Serentak 2024. Badan Pengawas Pemilu...
- Advertisement -

Baca berita yang ini