Mata Indonesia, Jakarta – Presiden Joko Widodo mengingatkan agar para gubernur perhatian untuk mendorong belanja masyarakat dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.
Hal ini dikemukakan Presiden saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Tahun 2023, yang digelar di Ballroom Hotel Novotel, Kota Balikpapan, pada Kamis, 23 Februari 2023.
“Kewajiban para gubernur adalah bagaimana menjaga agar konsumsi rumah tangga itu terjaga dan meningkat. Kita tahu di 2022, konsumsi masyarakat, konsumsi rumah tangga berada di angka 4,93, dan kita harapkan di 2024 nanti bisa muncul angka 5,4 persen. Kalau ini terjadi, pertumbuhan ekonomi otomatis akan juga ikut naik,” ujar Presiden.
Dalam sambutannya, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengharapkan konsumsi masyarakat semakin meningkat sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Presiden mengungkapkan, di tahun lalu dana masyarakat yang tidak dibelanjakan dan disimpan di bank mencapai Rp690 triliun.
Seiring dengan pencabutan kebijakan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) pada akhir tahun 2022 lalu, mestinya terbangun optimisme baru dalam rangka meraih pemulihan secepat mungkin.
Maka Presiden berharap masing-masing daerah mengambil kebijakan strategis untuk gencar mempromosikan desa wisata yang tidak hanya dapat memicu konsumsi tetapi juga menggeliatkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sekitar.
“Perbaiki dan promosikan, enggak apa-apa yang namanya wisata di kampung, wisata di desa, wisata di daerah, promosikan agar masyarakat datang ke tempat-tempat itu untuk membelanjakan uangnya dan juga dorong UMKM juga untuk berjualan di situ agar masyarakat belanja sebanyak-banyaknya,” ujarnya.
Memang rumus ekonomi tidak pernah kaku. Dalam keadaan tertentu, hemat bisa jadi solusi dalam memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat. Namun pada saat lain, bukan hemat yang menjadi prioritas, tapi justru belanja.
“Rumusnya justru kita mendorong masyarakat untuk belanja, bukan hemat sekarang ini. Beda lagi karena kita membutuhkan pertumbuhan ekonomi tetap terjaga dan kalau bisa justru naik,” tandasnya.
Menyadari hal tersebut, dalam rangka pemulihan ekonomi nasional, salah satu kebijakan yang diambil pemerintah adalah mendorong konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah.
Konsumsi rumah tangga dilakukan oleh pemerintah, dengan mengalokasikan dana sebesar Rp203,9 triliun untuk Perlindungan Sosial. Tujuan Perlindungan Sosial tersebut adalah untuk meningkatkan daya beli masyarakat berpenghasilan rendah sekaligus mendorong konsumsi masyarakat.
Perlindungan Sosial tersebut diberikan antara lain melalui Bantuan Sosial (Bansos), Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, subsidi listrik dan Program Keluarga Harapan. Pemerintah juga memberikan BLT BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp600.000 untuk karyawan swasta yang mempunyai gaji Rp5 juta/bulan ke bawah.
Skema Perlindungan Sosial di atas diharapkan berjalan dengan baik dan tepat sasaran. Realisasi penyalurannya juga diharapkan bisa di atas 95%.
Di samping pengeluaran belanja untuk meningkatkan konsumsi masyarakat, Pemerintah juga mengalokasikan belanja yang digunakan Kementerian/Lembaga (K/L). Total belanja belanja K/L (termasuk belanja Pemulihan Ekonomi Nasional) adalah sebesar Rp1.975,2 triliun.
Pada kesempatan memberi sambutan di hadapan para kepala daerah, Kepala Negara juga mengingatkan agar para kepala daerah bisa meningkatkan belanja produk dalam negeri sekaligus mendorong UMKM untuk naik kelas.
Diungkapkannya, dari Rp1.100 triliun potensi belanja produk dalam negeri pada tahun 2022 baru terealisasi sekitar Rp762 triliun.
Presiden juga menyinggung perhatian serius para Kepala Daerah untuk jeli mengoptimalkan moment, event seni, budaya dan olahraga. Presiden menyebut bahwa pada tahun 2023 akan terdapat lebih dari 3.000 pagelaran seni budaya dan olahraga di Indonesia yang dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional.
Oleh karenanya, Presiden meminta jajarannya untuk mempermudah dan mempercepat pemberian izin penyelenggaraan.
“Saya sudah titip Kapolri, sekarang saya ketemu para gubernur, wakil gubernur, dan sekda untuk izin-izin masalah ini jangan ada yang dihambat karena menyangkut belanja masyarakat,” tegasnya.
Lebih lanjut, Kepala Negara menilai dengan adanya kemudahan dan kecepatan dalam pemberian izin tersebut, maka dapat membantu penyelenggara dalam mempromosikan acaranya dengan lebih baik.
“Izin itu harus sebulan sebelumnya sudah harus keluar, syukur bisa 2 bulan sebelumnya sudah dikeluarkan sehingga yang memiliki acara itu bisa mempromosikan acaranya dengan baik,” ucapnya.