Pakaian Adat Jokowi Jadi Tren Saat Upacara Kenegaraan

Baca Juga

MINEWS.ID, JAKARTA – Joko Widodo seringkali menabrak aturan dan protokoler. Dalam berbagai kesempatan upacara resmi kenegaraan, mantan gubernur DKI ini tampil mengenakan baju adat. Hal ini berbeda dengan presiden-presiden sebelumnya yang tampil formal yaitu menggenakan jas resmi.

Pada peringatan HUT Republik Indonesia ke 74 di Istana Merdeka, Presiden Joko Widodo, putra pertamanya Gibran Rakabuming Raka dan sang cucu Jan Ethes Srinarendra kompak mengenakan pakaian adat Bali dengan berbagai warna dan corak.

Baju adat Presiden Joko Widodo berasal dari Klungkung, berwarna hitam dengan brokat emas lengkap dengan kain dan hiasan kepala juga dengan motif emas.

Sedangkan Ethes juga menyematkan hiasan kepala warna ungu namun mengenakan seperti beskap kuning mini yang menyesuaikan tubuh bocah berusia tiga tahun tersebut. Ethes juga mengenakan sarung kuning dengan variasi kain ungu sebagai pelapis dan sepatu bintang-bintang emas.

Sementara Gibran mengenakan kemeja putih dan ikat kepala cokelat dilengkapi kain tenun warna-warni dengan suansana lebih santai dibanding dengan Presiden Joko Widodo dan Jan Ethes. “Kita kan sudah 5 tahun ini ganti-ganti, dulu pernah Aceh, Sumatera Barat, pernah Kalimantan Selatan, pernah Sunda, Jawa, Betawi kemudian ke sana Bali, Sasak, Bugis pernah semua,” ujar presiden di samping Istana Merdeka Jakarta, Sabtu 17 Agustus 2019.

Presiden pun mengaku masih akan mengenakan lebih banyak pakaian adat pada perayaan-perayaan hari nasional lainnya. “Memang kekayaan budaya pakaian adat ini memang ribuan, jumlahnya ribuan, nanti sampai ke Maluku, Papua semua akan kita (tunjukkan),” kata Jokowi.

Upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-74 Republik Indonesia dimulai tepat pada pukul 10.00 WIB.

Sebelum upacara dimulai sudah ada berbagai acara hiburan sejak pukul 07.00 WIB hingga kirab pembawa bendera pusaka dan naskah proklamasi dari Monas menuju Istana Merdeka yang dimulai pada sekitar pukul 09.30 WIB. Budaya kirab ini sudah dimulai 2017 dan diteruskan pada tahun ini.

Presiden Jokowi bertindak sebagai Inspektur Upacara. Para pejabat negara, baik menteri Kabinet Kerja maupun pemimpin lembaga dan instansi, mendampingi Presiden Jokowi di mimbar utama.

Sedangkan undangan yang menghadiri upacara tersebut ada sekitar 11 ribu orang dengan dengan komposisi 30 persen pejabat negara termasuk lembaga negara, TNI, Polri dan duta besar negara sahabat serta 70 persen masyarakat umum. Seperti presiden, dresscode undangan upacara itu menggenakan pakaian adat.

Para menteri Kabinet Kerja, pemimpin partai politik, keluarga presiden dan wakil presiden RI sebelumnya, Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri hingga wakil presiden terpilih 2019-2024 KH Ma’ruf Amin juga mengenakan berbagai baju adat.

Komandan Satuan Tugas Bersama Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dengan istrinya Annisa Pohan juga mengenakan baju adat yaitu baju adat Sumatera Barat berwarna hijau.

Tamu-tamu lain yang juga mengenakan baju daerah adalah Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu yang mengenakan baju adat lampung berwarna putih dan hiasan kepala emas, Sekretaris Kabinet Pramono Anung juga mengenakan baju adat Lampung sedangkan istrinya mengenakan baju kurung Sulawesi Selatan warna merah jambu.

Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya Bakar mengenakan kebaya modern warna biru terang dengan kain batik jawa.  Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani mengenakan baju adat Lampung dengan warna merah keunguan.

Sedangkan wakil presiden terpilih 2019-2024 KH Ma’ruf Amin dan istrinya Wury Estu Handayani mengenakan beskap Melayu, kopiah dan celana panjang, berbeda dengan tampilan kesehariannya yang mengenakan sarung.

Wakil Presiden 1993-1998 Try Sutrisno mengaku mengenakan baju adat khas Indonesia berpakaian beskap dan celana panjang dililit sarung serta kopiah khas Bangka Belitung. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengenakan pakaian dari Sumatera Utara.

Berita Terbaru

Efisiensi MBG Tanpa Mengurangi Kualitas Gizi Penerima Manfaat

Oleh : Andika PratamaProgram Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintahdalam membangun sumber daya manusia Indonesia yang sehat, unggul, dan berdaya saing. Program ini tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, khususnya kelompok rentan, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang dalam menciptakangenerasi produktif yang akan menentukan masa depan bangsa. Oleh karena itu, langkahpemerintah melakukan efisiensi anggaran MBG perlu dipahami sebagai upaya memperkuatkeberlanjutan program, bukan sebagai bentuk pengurangan komitmen terhadap kualitas layanangizi bagi masyarakat.Belakangan, pemerintah melakukan penataan ulang tata kelola dan anggaran MBG. Kebijakantersebut diproyeksikan mampu menghemat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga sekitar Rp1 triliun setiap bulan atau mencapai Rp12 triliun dalam setahun. Efisiensitersebut dilakukan melalui berbagai langkah strategis, mulai dari moratorium pendirian SatuanPelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru, penataan insentif operasional, hingga penyempurnaansasaran penerima manfaat agar lebih tepat guna dan tepat sasaran.Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Muhammad Qodari, menjelaskan bahwa efisiensidilakukan melalui perbaikan tata kelola program sehingga anggaran negara dapat digunakansecara lebih optimal. Menurutnya, fokus pembangunan ke depan akan diarahkan pada wilayahtertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta kelompok masyarakat yang paling membutuhkanintervensi gizi. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak sedang mengurangiesensi program MBG, melainkan memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh kelompokyang memiliki tingkat kerentanan tertinggi.Dalam perspektif kebijakan publik, efisiensi tidak identik dengan pengurangan kualitas. Sebaliknya, efisiensi merupakan instrumen untuk memastikan setiap rupiah anggaranmemberikan dampak maksimal bagi masyarakat. Selama ini, tantangan utama dalam program-program berskala nasional bukan hanya soal besarnya anggaran, tetapi juga efektivitas distribusidan ketepatan sasaran. Fokus baru MBG yang mengutamakan ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan anak usia dinimerupakan keputusan yang didasarkan pada pertimbangan ilmiah dan kebutuhan kesehatanmasyarakat. Kelompok-kelompok tersebut merupakan fase kritis dalam pembangunan kualitassumber daya manusia. Kekurangan gizi pada masa kehamilan dan usia dini dapat menimbulkandampak jangka panjang, termasuk stunting, gangguan perkembangan kognitif, hingga penurunanproduktivitas pada masa dewasa. Dengan mengarahkan intervensi kepada kelompok yang paling rentan, pemerintah berupaya memastikan bahwa manfaat program dapat menghasilkan dampakkesehatan yang lebih besar.Langkah efisiensi juga mencerminkan komitmen pemerintah terhadap prinsip akuntabilitasfiskal. Dalam situasi kebutuhan pembangunan yang semakin beragam, setiap program harusmampu menunjukkan efektivitas penggunaan anggarannya. Menteri Keuangan Purbaya YudhiSadewa menegaskan bahwa efisiensi yang dilakukan bukanlah bentuk pemotongan sepihakterhadap program MBG, melainkan berasal dari inisiatif internal Badan Gizi Nasional yang melihat adanya ruang optimalisasi dalam pelaksanaan program. Pernyataan tersebut pentingkarena menunjukkan bahwa efisiensi lahir dari proses evaluasi teknis yang dilakukan olehpelaksana program sendiri.Lebih jauh, efisiensi yang dilakukan dapat membuka ruang fiskal bagi pemerintah untukmemperluas jangkauan manfaat program pada masa mendatang. Dana yang berhasil dihematdapat dialokasikan untuk memperkuat kualitas bahan pangan, meningkatkan pengawasandistribusi, memperluas cakupan layanan di daerah terpencil, maupun mendukung program pembangunan lainnya yang memiliki keterkaitan langsung dengan peningkatan kesejahteraanmasyarakat..Penataan jumlah SPPG juga menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan efektivitasprogram. Dengan jumlah titik pelayanan yang telah melampaui target awal, pemerintah perlumemastikan bahwa seluruh fasilitas yang ada beroperasi secara optimal dan mampu memenuhistandar pelayanan yang ditetapkan. Pendekatan ini akan membantu menghindari pemborosansumber daya sekaligus memperkuat kualitas pengawasan terhadap pelaksanaan program di lapangan.Di sisi lain, masyarakat perlu melihat kebijakan efisiensi ini secara objektif dan proporsional. Keberhasilan suatu program sosial tidak semata-mata diukur dari besarnya anggaran yang dikeluarkan, melainkan dari sejauh mana manfaat yang diterima masyarakat sasaran. Apabiladengan anggaran yang lebih efisien pemerintah mampu menjangkau kelompok rentan secaralebih tepat, menjaga kualitas makanan bergizi, serta meningkatkan efektivitas distribusi, makatujuan utama program tetap dapat tercapai bahkan dengan hasil yang lebih optimal.Ke depan, tantangan terbesar bukan hanya menjaga keberlangsungan MBG, tetapi jugamemastikan kualitas gizi yang diberikan tetap memenuhi standar kesehatan yang telahditetapkan. Transparansi pengelolaan anggaran, penguatan sistem pengawasan, keterlibatanpemerintah daerah, serta partisipasi masyarakat akan menjadi faktor penting dalam menjagakepercayaan publik terhadap program ini. Evaluasi berkala juga perlu terus dilakukan agar setiapkebijakan penyesuaian dapat didasarkan pada data dan kebutuhan riil di lapangan.Pada akhirnya, efisiensi MBG harus dipandang sebagai bagian dari upaya pemerintahmembangun program yang lebih tepat sasaran, berkelanjutan, dan berdampak nyata. Dengan tatakelola yang semakin baik, fokus pada kelompok rentan, serta komitmen menjaga kualitas gizipenerima manfaat, program MBG dapat terus menjadi instrumen penting dalam mencetakgenerasi Indonesia yang sehat dan berkualitas. Efisiensi yang dilakukan bukanlah penguranganmanfaat, melainkan langkah strategis untuk memastikan bahwa setiap anggaran yang digunakanbenar-benar menghasilkan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat dan masa depan bangsa.*Penulis adalah Pengamat Sosial
- Advertisement -

Baca berita yang ini