OJK Keluhkan Orang Terbelit Utang di 40 Pinjaman Online dalam Seminggu

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Hendra Lesmana, pria berusia 35 tahun ini pusing tujuh keliling. Setiap saat debt collector meneror Hendra tiada henti. Tak hanya itu, para penagih utang ini sudah mulai menelpon kerabat dan saudaranya. Hendra memang terjebak hutang. Tidak tanggung-tanggung dia berhutang ke 30 pinjaman online perusahan fintech. Pinjaman yang awalnya cuma Rp 2 – 4 juta rupiah perpinjeman ini sekarang total membengkak menjadi Rp 100 juta.

Tidak hanya Hendra yang terjebak dengan pinjaman online. Anggota Dewan Komisioner Bidang Perlindungan Konsumen OJK, Tirta Segara, menceritakan terdapat seorang nasabah yang berutang di 40 fintech dalam sepekan.

”Kami temukan seorang konsumen dalam seminggu pinjam lebih dari 40 fintech. Ini kurang bijak karena di luar kemampuannya,” ujar Tirta dalam webinar yang ditayangkan di akun YouTube seperti dikutip pada Senin, 19 April 2021.

Ada pula seorang nasabah yang mencari pinjaman di lebih dari sepuluh perusahaan ilegal. Mereka yang terbelit pinjaman online ini, kata Titra, membuat laporan pengaduan kepada Satgas Waspada Investasi OJK untuk dibantu dicarikan jalan keluar

Otoritas Jasa Keuangan atau OJK melihat adanya perilaku masyarakat yang masih kurang bijak dalam mencari pendanaan sehingga terbelit pinjaman online dari perusahaan financial technology atau fintech ilegal.

Berdasarkan penelusuran OJK, masyarakat yang terjebak dalam pinjaman online tidak hanya berasal dari kelompok pendidikan rendah. Sebagian di antaranya bahkan memiliki latar belakang pendidikan sarjana, bahkan master atau lulusan S-2.

Menurut Tirta, kelompok masyarakat yang terjebak tersebut kurang berpikir panjang saat memutuskan mencari pinjaman secara online. Apalagi, pinjaman online saat ini sangat mudah diakses dengan teknologi yang kian maju. “Sepertinya mudah tiap saat (pinjaman) cair hanya disentuh dengan ujung jari, tapi menjebak,” ujarnya.
Selain pinjaman online, OJK menyoroti maraknya praktik investasi ilegal dan gadai ilegal, khususnya di masa pandemi Covid-19. Selama 2020 sampai akhir Februari 2021, Satgas Waspada Investasi telah menghentikan dan menutup 390 kegiatan investasi ilegal.
Satgas juga menutup lebih dari 1.200 lebih fintech ilegal atau 3-4 perusahaan dalam sehari. Selanjutnya, Satgas juga menghentikan operasi 92 gadai ilegal. Tirta memastikan OJK terus menggelar sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan literasi keuangan.
Menurut dia, saat ini literasi masyarakat terhadap keuangan masih sangat rendah, yakni 38 persen, jika dibandingkan dengan pertumbuhan inklusi digital yang mencapai 76 persen. Sedangkan tingkat literasi pasar modal untuk produk investasi masyarakat baru mencapai 5 persen.
OJK juga terus mengingatkan masyarakat harus memahami bahwa fintech harus memenuhi prinsip legal dan logis agar terhindar dari upaya penipuan.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini