MATA INDONESIA, JAKARTA – Di masa pandemi seperti ini, sistem kesehatan di Indonesia sedang sangat didorong. Baik dari para tenaga kerja kesehatan hingga alat-alat yang digunakan sebagai penunjang tenaga medis.
Tak jarang, sistem kesehatan di Indonesia sering dipertanyakan. Apakah sudah berjalan sesuai dengan semestinya atau justru masih kurang?
Hal tersebut dibahas dalam acara webinar “Qou Vadis Belanja Kesehatan Publik di Indonesia: Mau dan Mampu?” pada Rabu, 2 Desember 2020. Acara tersebut membahas tentang belanja alat kesehatan serta menilik tentang sistem kesehatan di Indonesia ini.
Emmanuel Melkiades Laka Lena, S.si, Apt, selaku Wakil Ketua Komisi IX DPR RI menjelaskan tentang bagaimana sistem kesehatan di tanah air. Ia mengatakan bahwa saat ini anggaran untuk alat-alat kesehatan masih kurang.
“Paradigma kita adalah paradigma sehat, namun anggarannya masih kurang disebut sebagai sehat,” ucap Emmanuel Melki dalam acara webinar tersebut.
Dalam acara tersebut, ia juga mengungkapkan bahwa sistem kesehatan negara ini belum memberikan anggaran yang maksimal untuk membuat proses tersebut berjalan dengan efektif.
“Kita belum memberikan ruang untuk anggaran yang cukup untuk membuat paradigma ini berjalan,” katanya.
Di acara tersebut, para audiens juga diberikan kesempatan untuk mengisi survey terkait sistem kesehatan di Indonesia. Hasilnya pun mengatakan bahwa sistem kesehatan di Indonesia masih lemah.
Saat ini, belanja kesehatan publik cukup rendah, yakni hanya 1,7 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Hal tersebut bahkan lebih rendah dari beberapa negara Asia lainnya seperti Malaysia, Thailand, dan China yang masing-masing sekitar 3,2 persen. Walaupun terjadi peningkatan 0,6% dari tahun 2012, angka tersebut masih yang sangat rendah dibandingkan belanja kesehatan publik negara-negara berpenghasilan menengah.
