Kontroversi Adegan Kekerasan ‘The World of The Married’, Ini Kata Kim Hee Ae

Baca Juga

MATA INDONESIA, SEOUL – Drama Korea ‘The World of the Married’ yang dibintangi oleh aktris Kim Hee Ae dan aktor Park Hae Joon sukses bikin penonton gregetan. Mengangkat isu perselingkuhan, drama ini juga dibumbui dengan adegan kekerasan.

Baru-baru ini, adegan kekerasan yang ada di episode delapan mendapat kritikan. Adegan ini sempat menimbulkan kontroversi karena dianggap terlalu berbahaya.

Dalam episode tersebut diceritakan Ji Sun Woo (Kim Hee Ae) diserang di kediamannya sendiri. Rupanya, sang pelaku adalah Park In Kyu (Lee Hak Joo). Ia adalah kekasih Min Hyun Seo (Sim Eun Woo) yang dibayar oleh Lee Tae Oh (Park Hae Joon) untuk mengancam Ji Sun Woo agar mau meninggalkan kota tersebut.

BACA JUGA: ‘The World of The Married’ Diboikot, Aktornya Pernah Terlibat Kasus Prostitusi Anak

Adegan ini menjadi salah satu adegan kunci yang menandakan bagian kedua ‘peperangan’ antara Lee Tae Oh dan Ji Sun Woo. Namun, episode tersebut menuai kritikan dari penonton.

Sebab, adegan kekerasan diambil dari sudut pandang orang pertama dan dinilai sangat mendetail. Tak sedikit yang merasa tak nyaman saat menonton adegan tersebut.

Dalam jumpa pers online pada Jumat 24 April 2020, Kim Hee Ae menjawab segala kekhawatiran terkait adegan tersebut. Ia mengaku banyak mendapatkan bantuan sehingga tak mengalami cedera.

BACA JUGA: Drakor Hits ‘The World of the Married’ Kena Kritik, Kenapa?

“Saya membaca artikelnya (soal kontroversi). Semua orang membantu saya, dan ada orang yang sudah mengatur setiap adegan aksinya,” ungkap Kim Hee Ae.

“Saya ingin mengklarifikasi, semua adegan dilakukan dengan sangat aman. Saya memang agak sedikit takut, tetapi seseorang bisa merasakan banyak sekali emosi. Saya merasa bersemangat dan juga merasa adegan tersebut diambil dengan menyenangkan. Menurut saya adegan tersebut sangat membantu dalam membawa emosi ke layar kaca,” lanjutnya.

Selain itu, Kim Hee Ae juga mengungkap kekaguman pada Park Hae Joon dan Han So Hee yang kerap mendapatkan kritikan karena peran mereka.

“Ini adalah pertama kalinya saya bermain drama setelah beberapa tahun, tapi menurut saya suasana di lokasi syuting sangat baik. Banyak karakter yang dibenci seperti yang diperankan Park Hae Joon dan Han So Hee. Tetapi mereka melakukan yang terbaik. Saya kagum melihat akting mereka yang sangat menjiwai karakter,” pungkasnya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Konsistensi Negara Mengawal Keadilan dan Percepatan Pembangunan Papua melalui Otonomi Khusus

Oleh: Manta Wabimbo *) Papua bukan sekadar wilayah administratif di ujung timur Indonesia, melainkan ruangstrategis tempat negara menguji komitmennya terhadap keadilan pembangunan. SejakOtonomi Khusus Papua diberlakukan pada 2001 dan diperkuat melalui Undang-UndangNomor 2 Tahun 2021, arah kebijakan pemerintah semakin tegas: menghadirkan pendekatanpembangunan yang afirmatif, terukur, dan berpihak pada Orang Asli Papua. Dalam kontekstersebut, Otsus tidak lagi dapat dipahami sebagai kebijakan sementara, melainkan sebagaiinstrumen jangka panjang untuk mengoreksi ketimpangan struktural yang diwariskan olehsejarah dan kondisi geografis. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan kesinambungan dan penguatanterhadap agenda Otsus. Hal ini tercermin dari intensifikasi koordinasi antara pemerintah pusatdan kepala daerah seluruh Papua yang dilakukan secara langsung di Istana Negara. Langkahtersebut menandakan bahwa Papua tidak diposisikan sebagai wilayah pinggiran, melainkansebagai prioritas nasional yang membutuhkan orkestrasi kebijakan lintas sektor. Pemerintahpusat tidak hanya menyalurkan anggaran, tetapi juga memastikan bahwa desainpembangunan Papua selaras antara pusat dan daerah. Salah satu capaian yang paling nyata dari implementasi Otsus adalah percepatanpembangunan infrastruktur dasar. Jalan penghubung, bandara perintis, dan fasilitas logistiktelah membuka isolasi wilayah yang selama puluhan tahun menjadi penghambat utamapembangunan. Infrastruktur ini tidak semata menghadirkan konektivitas fisik, tetapimenciptakan fondasi ekonomi baru yang memungkinkan distribusi barang lebih efisien danmenurunkan beban biaya hidup masyarakat. Dalam konteks ini, pembangunan infrastrukturmenjadi wujud kehadiran negara yang konkret dan dirasakan langsung oleh rakyat. Dampak lanjutan dari keterbukaan akses tersebut terlihat pada penguatan ekonomi lokal. Pemerintah mendorong agar aktivitas produksi masyarakat Papua, baik di sektor pertanian, perikanan, maupun usaha mikro, dapat terhubung dengan pasar yang lebih luas. Otsusmemberi ruang fiskal bagi daerah untuk merancang kebijakan ekonomi yang sesuai dengankarakter lokal, sekaligus menjaga agar manfaat pembangunan tidak terkonsentrasi padakelompok tertentu. Pendekatan ini menegaskan bahwa agenda pemerintah di Papua berorientasi pada pemerataan, bukan sekadar pertumbuhan angka statistik. Pada saat yang sama, Otsus Jilid II menempatkan pembangunan sumber daya manusiasebagai prioritas strategis. Program afirmasi pendidikan, termasuk beasiswa bagi siswa danmahasiswa asli Papua, menjadi investasi jangka panjang yang menentukan arah masa depanPapua. Otsus telah membuka ruang mobilitas sosial yang sebelumnya sulit dijangkau, sekaligus membangun rasa percaya diri generasi muda Papua untuk berkompetisi secaraglobal. Pandangan tersebut memperkuat keyakinan bahwa pendidikan adalah kunci utamakemandirian Papua di masa depan. Di sektor kesehatan, kebijakan Otsus juga menunjukkan wajah negara yang protektif. Pemerintah memastikan bahwa akses layanan kesehatan bagi Orang Asli Papua tidak lagiterhambat oleh keterbatasan biaya dan fasilitas. Penguatan rumah sakit daerah, distribusitenaga kesehatan, serta jaminan kesehatan khusus bagi OAP mencerminkan pendekatanpembangunan yang berorientasi pada hak dasar warga negara. Dalam kerangka yang sama, pemberdayaan ekonomi perempuan Papua melalui dukungan usaha mikro menjadi strategipenting untuk memperkuat ketahanan keluarga dan ekonomi lokal. Keunikan Otsus juga tercermin dalam pengakuan terhadap struktur sosial dan politikmasyarakat Papua. Keberadaan Majelis Rakyat Papua serta mekanisme afirmasi politik bagiOrang Asli Papua merupakan bentuk penghormatan negara terhadap identitas dan hakkolektif masyarakat adat. Tokoh agama Papua, Pdt. Alberth Yoku, menekankan bahwa Otsusmemberikan ruang bagi orang Papua untuk menjadi subjek pembangunan di tanahnya sendiri, selama dijalankan dengan semangat kolaborasi dan kejujuran. Perspektif ini menegaskanbahwa Otsus bukan ancaman bagi integrasi nasional, melainkan penguat persatuan berbasiskeadilan. Pemerintah juga menunjukkan keseriusan dalam memperbaiki tata kelola Otsus. Pembentukan Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua yang dipimpin langsungoleh Wakil Presiden merupakan sinyal kuat bahwa pengawasan dan efektivitas menjadiperhatian utama. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara konsisten menekankanpentingnya sinkronisasi program antara kementerian dan pemerintah daerah agar dana Otsusbenar-benar menghasilkan dampak nyata. Langkah ini menjawab kritik lama tentangfragmentasi kebijakan dan memperlihatkan kemauan politik pemerintah untuk melakukankoreksi. Ke depan, tantangan implementasi tentu masih ada. Namun dengan peningkatan alokasianggaran Otsus menjadi 2,25 persen dari Dana Alokasi Umum nasional serta pengawasanyang semakin ketat, fondasi pembangunan Papua kian kokoh. Yang dibutuhkan kini adalahkonsistensi pelaksanaan dan kepemimpinan daerah yang berorientasi pada pelayanan publik. Papua hari ini adalah Papua yang sedang bergerak maju. Mendukung Otsus berartimendukung agenda besar negara dalam menyempurnakan keadilan pembangunan danmemperkuat persatuan nasional. Ketika Papua tumbuh melalui jalur yang damai, inklusif, danberkelanjutan, Indonesia sedang meneguhkan dirinya sebagai bangsa besar yang tidakmeninggalkan satu pun wilayahnya dalam perjalanan menuju kemajuan. *) Analis Kebijakan Publik
- Advertisement -

Baca berita yang ini