Jelang Pemilu AS, YouTube Larang Pengguna Unggah Konten Politik yang Bikin Sesat

Baca Juga

MATA INDONESIA, NEW YORK – Menjelang pemilu AS pada November mendatang, YouTube memperkuat kebijakannya dalam menangani konten palsu yang menyesatkan atau hoax yang berkaitan dengan pemilu.

Situs milik Google ini akan menindak tegas oknum-oknum pengunggah video politik yang bersifat memprovokasi.

“Selama beberapa tahun terakhir, kami telah meningkatkan upaya kami untuk menjadikan YouTube sebagai sumber berita dan informasi yang lebih tepercaya, serta platform terbuka untuk wacana politik yang sehat,” ujar Leslie Miller dilansir dari The News York Times, Kamis 6 Februari 2020.

Wakil pimpinan urusan pemerintahan dan kebijakan publik di YouTube ini menambahkan bahwa YouTube akan menegakkan kebijakannya tanpa memperhatikan sudut pandang pengunggah video.

Langkah ini sebagai upaya perusahaan teknologi untuk melawan kesalahan informasi secara online, yang kemungkinan akan meningkat menjelang pemilu mendatang.

Dalam menangani kasus tersebut, YouTube menghadapi tugas yang berat, karena lebih dari 500 video diunggah per menitnya.

Selain itu, YouTube akan melarang penyebaran tanggal pemilu yang salah, dan menghapus video penyebar kebohongan status kewarganegaraan kandidat dalam pemilu tersebut. Seperti contohnya video yang merekayasa seorang anggota pemerintah telah meninggal.

YouTube juga menyebut akan menghentikan akun yang menyamar, dalam arti menyembunyikan jati dirinya. Begitupun dengan video yang menggunakan jumlah “suka, komentar” dan lainnya yang menggunakan cara otomatis (atau biasa disebut membeli likers).

Pada bulan lalu, facebook juga mengatakan, secara otomatis akan menghapus video yang menyesatkan penggunanya. Selain itu, kemungkinan akan melarang iklan yang berkaitan dengan politik. Sebelumnya, Twitter juga dengan tegas telah melarang iklan politik masuk kedalamnya.

(Mila Arinda)

1 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini