Wow, Elektabilitas PSI Masuk 7 Besar

Baca Juga

MINEWS.ID, JAKARTA – Kerja keras dan sosialisasi di media sosial yang efektif selama kampanye membuat elektabilitas Partai Solidaritas Indonesia (PSI) masuk tujuh besar.

Itu adalah hasil survei yang dilakukan oleh Center for Political Communication Studies (CPCS) pada 1-10 Februari 2019.

Survei melibatkan 1200 responden dari seluruh provinsi di Indonesia. Metode survei dilakukan secara acak bertingkat (multistage random sampling) .

Margin of error kurang lebih 2,9 persen dan pada tingkat kepercayaan 95 persen.

“Meskipun relatif kecil, tetapi metode kampanye dengan “canvassing door-to-door” efektif memengaruhi pemilih,” kata Direktur Eksekutif CPCS Tri Okta SK.

Demikian pula dengan turun langsungnya caleg-caleg PSI menyapa pemilih di basis daerah pemilihan (dapil).

Hasil survei menunjukkan elektabilitas PDIP dan Gerindra masih mengungguli semua partai politik.

CPCS menemukan elektabilitas PSI saat ini 4,2 persen atau masuk dalam tujuh besar di bawah Partai Nasdem yang angkanya 4,5 persen.

Sebagai partai baru, PSI berhasil menggunakan media sosial dengan sangat efektif sebagai sarana sosialisasi.

Strategi yang digunakan itu membuktikan sosialisasi melalui media sosial relatif lebih efektif dibandingkan media massa konvensional.

Sebab, Perindo milik raja media Harry Tanoesudibyo hanya menghasilkan elektabilitas 2,3 persen.

Begitu juga dengan Partai Nasdem yang dikomandani pemilik Media Grup, Surya Paloh hanya mampu menghasilkan elektabilitas satu tingkat di atas PSI.

Berita Terbaru

Perdagangan Karbon dan Jalan Baru Ekonomi Hijau Indonesia

*) Oleh: Bayu NugrahaPerubahan iklim kini menjadi perhatian strategis yang mendorong negara-negara di dunia memperkuat pembangunan berkelanjutan. Bagi Indonesia, agenda tersebutberjalan seiring dengan upaya menjaga pertumbuhan ekonomi, memperkuatketahanan pangan dan energi, serta memenuhi komitmen penurunan emisi. Dalamkonteks ini, perdagangan karbon hadir sebagai instrumen strategis yang membukapeluang bagi tumbuhnya ekonomi hijau nasional.Kebijakan perdagangan karbon menandai langkah maju Indonesia dalammengembangkan tata kelola lingkungan yang lebih inovatif dan berorientasi pada keberlanjutan. Melalui pemanfaatan potensi sumber daya alam secara bertanggungjawab, pengembangan teknologi hijau, dan peningkatan investasi berkelanjutan, Indonesia berupaya membangun model pertumbuhan ekonomi yang mampumenciptakan nilai tambah sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tampak membaca momentum ini secarastrategis. Melalui Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Nilai Ekonomi Karbon (NEK), pemerintah mulai membangun fondasi tata kelola perdagangan karbonyang lebih terstruktur dan memiliki kepastian hukum. Regulasi tersebut bukan hanyamenjadi instrumen pengendalian emisi gas rumah kaca, tetapi juga membuka ruanginvestasi hijau yang semakin diminati pasar global. Dengan demikian, perdagangankarbon tidak lagi dipandang sebagai isu lingkungan semata, melainkan sebagaibagian dari strategi pembangunan nasional jangka panjang.Selain itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan bahwa perdagangankarbon dapat menjadi sumber pembiayaan baru bagi kegiatan penanaman dan restorasi hutan. Pernyataan tersebut menunjukkan adanya pergeseran fundamental dalam model bisnis sektor kehutanan Indonesia....
- Advertisement -

Baca berita yang ini