Warga Ahmadiyah Dilarang Golput, Harus Pilih yang Ahli

Baca Juga

MINEWS.ID, JAKARTA – Warga Ahmadiyah Indonesia diwajibkan memilih pada pemilihan umum (Pemilu) 2019. Patokannya adalah orang yang ahli, amanah, jujur dan mampu menegakkan keadilan.

Hal tersebut tertuang pada siaran pers Pengurus Besar Jemaat Ahmadiyah Indonesia yang ditandatangani Amir Nasional Jemaat Ahmadiyah Indonesia, H. Abdul Basit Shd.

“Menyerukan kepada seluruh anggota untuk menunaikan kewajiban dan amanahnya sebagai pemilih dengan memilih pemimpin bangsa dan wakil rakyat sesuai aturan Islam yaitu mereka yang berhak, ahli, amanah, jujur dan mampu menegakan keadian,” begitu keterangan tertulis dari Abdul Basit yang dikutip Minggu 14 April 2019.

Menurut Amir Ahmadiyah, Al-Quran mendefinisikan seorang pemilih bukan penguasa mutlak hak suaranya, tetapi dia adalah pengemban amanat.

Maka setiap muslim yang memenuhi syarat ikut Pemilu harus melaksanakan amanah itu dengan kejujuran, integritas dan semangat tidak mementingkan diri sendiri.

Karena itu semua pemilih harus berpartisipasi penuh melaksanakan hak pilihnya di dalam suatu pemilihan umum, kecuali dia berhalangan.

Kalau tidak, maka yang bersangkutan dianggap gagal mengemban amanatnya sendiri. Dalam konsep demokrasi menurut Islam tidak ada tempat untuk absenteeisme atau menahan diri tidak memilih (Golput).

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini