Oleh : Shilmi Mubarok )*
Bencana banjir dan tanah longsor yang melanda wilayah Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat beberapa waktu lalu sempat memicu kekhawatiran serius terhadap keberlangsungan layanan dasar masyarakat, terutama ketersediaan air bersih. Namun, berkat respons cepat pemerintah, dukungan lintas lembaga, serta solidaritas antardaerah, pemulihan layanan air bersih di Aceh menunjukkan hasil yang menggembirakan. Warga pun memberikan apresiasi atas kehadiran negara yang dinilai sigap dan responsif dalam situasi darurat.
Ketua Dewan Pengurus Daerah Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (DPD PERPAMSI) Aceh, Sulaiman, menyampaikan bahwa layanan air bersih di Kabupaten Aceh Besar dan Kota Banda Aceh telah pulih hampir 100 persen. Capaian ini menjadi bukti bahwa koordinasi yang solid antara pemerintah daerah, PDAM, dan lembaga terkait mampu mempercepat pemulihan layanan publik meski dihadapkan pada tantangan bencana alam berskala besar.
Sulaiman menjelaskan, dampak banjir dan longsor terhadap sektor air bersih di Aceh tergolong signifikan. Dari total 23 PDAM yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota, sebanyak 17 PDAM mengalami dampak berat, mulai dari rusaknya jaringan distribusi, terganggunya sumber air baku, hingga terputusnya pasokan listrik. Kondisi ini sempat membuat proses distribusi air bersih tidak berjalan optimal di banyak wilayah terdampak.
Pada fase awal bencana, kendala utama yang dihadapi adalah terputusnya jaringan komunikasi di sejumlah daerah. Hal tersebut menyulitkan proses pendataan kerusakan dan kebutuhan di lapangan. Meski demikian, PERPAMSI Aceh tidak tinggal diam. Melalui jejaring informal dan komunikasi antarpersonel di lapangan, informasi tetap dapat dihimpun secara cepat dan akurat. Langkah ini menjadi kunci dalam menentukan prioritas bantuan dan penanganan.
Sulaiman menyoroti respons cepat yang ditunjukkan oleh beberapa daerah, salah satunya Kabupaten Pidie Jaya. PDAM Tirta Mon Tala Pidie Jaya berhasil menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat terdampak pada hari kedua pascabanjir. Seiring waktu, komunikasi dan koordinasi juga terjalin dengan daerah lain seperti Aceh Tengah, Langsa, dan Aceh Tamiang, sehingga upaya pemulihan dapat dilakukan secara lebih merata.
Dari hasil koordinasi lintas daerah tersebut, teridentifikasi bahwa kebutuhan masyarakat tidak hanya sebatas air bersih, tetapi juga sarana pendukung seperti tandon atau tampungan air. Fasilitas ini dinilai krusial untuk mempercepat distribusi air ke lokasi-lokasi pengungsian dan kawasan permukiman yang jaringan perpipaannya belum sepenuhnya pulih. Selain itu, gangguan pasokan listrik menjadi kendala utama dalam mengoperasikan instalasi pengolahan air, mengingat hampir seluruh sistem PDAM bergantung pada pompa listrik.
Di tengah tantangan tersebut, kehadiran aparat negara turut memberikan dampak nyata. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengambil peran aktif dalam memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi. Di Kabupaten Aceh Tamiang, Polri memasang tandon air bersih sebagai bagian dari upaya penanganan pascabencana. Tandon tersebut ditempatkan di Desa Payah Rahat, Kecamatan Banda Mulia, untuk menampung air dari sumur bor yang dibangun oleh Satuan Brimob Polri.
Langkah ini disambut positif oleh masyarakat setempat yang sebelumnya mengalami keterbatasan akses air bersih akibat banjir. Keberadaan tandon dan sumur bor tersebut membantu warga memenuhi kebutuhan sehari-hari, mulai dari memasak, mandi, hingga menjaga kebersihan lingkungan guna mencegah munculnya penyakit pascabencana.
Kabag Penum Divisi Humas Polri, Kombes Pol Erdi, menegaskan penyaluran bantuan air bersih merupakan bagian dari komitmen Polri dalam penanganan bencana alam. Menurutnya, pemasangan ratusan tandon air bersih di berbagai wilayah terdampak adalah wujud kepedulian Polri terhadap keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. Kehadiran Polri di tengah warga bukan hanya sebagai aparat penegak hukum, tetapi juga sebagai mitra kemanusiaan saat masyarakat menghadapi situasi sulit.
Upaya kolaboratif antara pemerintah daerah, PDAM, PERPAMSI, dan Polri menunjukkan bahwa penanganan bencana tidak dapat dilakukan secara parsial. Solidaritas dan kerja sama lintas sektor menjadi kunci dalam mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat. Warga Aceh pun mengapresiasi langkah-langkah konkret yang diambil, terutama dalam memastikan akses air bersih sebagai kebutuhan paling mendasar pascabencana.
Ke depan, pengalaman penanganan banjir ini diharapkan menjadi pelajaran berharga dalam memperkuat sistem mitigasi dan respons bencana. Penguatan infrastruktur air bersih, ketersediaan sumber listrik cadangan, serta sistem komunikasi darurat dinilai penting agar layanan publik tetap dapat berjalan meski menghadapi kondisi ekstrem. Dengan komitmen pemerintah dan dukungan seluruh elemen bangsa, masyarakat Aceh optimistis bahwa pemulihan akan terus berjalan dan ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana semakin meningkat.
Aksi cepat pemerintah dalam penanganan air bersih pascabencana di Aceh menjadi bukti nyata hadirnya negara di tengah rakyat saat kondisi darurat. Pemulihan layanan yang hampir menyeluruh, distribusi bantuan yang terkoordinasi, serta keterlibatan aktif aparat keamanan menunjukkan bahwa perlindungan terhadap hak dasar masyarakat tetap menjadi prioritas utama. Apresiasi warga Aceh mencerminkan meningkatnya kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah dan lembaga negara, sekaligus menegaskan bahwa sinergi, kesiapsiagaan, dan kepedulian adalah fondasi utama dalam membangun ketahanan daerah menghadapi bencana di masa depan.