MINEWS, JAKARTA – Aksi gerakan rakyat ‘people power’ dinilai sulit terjadi di era pemerintahan yang demokratis. Menurut juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf, Ace Hasan Syadzily, people power adalah gerakan massa yang dilakukan atas inisiatif warga negara untuk menggulingkan kekuasaan politik yang otoriter.
“Poeple power itu sulit untuk dilakukan dalam pemerintahan yang demokratis. Kekuasaan yang demokratis itu tercermin dari konstitusinya,” ujar Ace di Jakarta, Minggu 19 Mei 2019.
Pasca reformasi, konstitusi di Indonesia sudah demokratis. Ace pun mencontohkan bahwa pemerintah sudah menempatkan warga negara sebagai sumber utama kedaulatan, adanya pembatasan kekuasaan pemerintahan.
Kemudian, lanjutnya, pembatasan dan pemisahan kekuasaan (trias politika), adanya kontrol dan keseimbangan lembaga-lembaga pemerintahan. Serta dan adanya pemilihan umum sebagai mekanisme peralihan kekuasaan.
“Jadi, dalam konteks negara demokratis seperti Indonesia yang demokratis ini, peralihan atau sirkulasi kekuasaan telah diatur dalam konstitusi kita. People power dalam pengertian bahwa rakyat menentukan pilihannya sesuai dengan konstitusi adalah pada pemilihan presiden langsung yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019 yang lalu. Itu merupakan pengejawantahan kedaulatan rakyat,” kata Ace.
Ace pun berharap seluruh pihak harus menghormati pilihan rakyat pada pemilu 2019. People power yang konstitusional dilakukan melalui pemilu. “Siapapun harus menghormati pilihan rakyat itu. Pemilu itu ya hakikatnya merupakan people power yang konstitusional. Apalagi Pilpres 2019 ini diikuti oleh 81 persen angka partisipasinya,” ujarnya.
