Survei SMRC: Elektabilitas Jokowi Unggul 20 Persen Lebih dari Prabowo

Baca Juga

MINEWS, JAKARTA – Elektabilitas pasangan calon presiden dan wakil presiden Jokowi-Ma’ruf Amin makin hari makin moncer. Terbaru, lembaga survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) merilis survei nasional elektabilitas pasangan capres-cawapres nomor urut 01 tersebut unggul 20 persen dari pasangan nomor urut 02 Prabowo-Sandiaga.

Survei SMRC menyatakan bahwa Jokowi-Ma’ruf Amin unggul dengan perolehan 54,9 persen, sedangkan Prabowo-Sandiaga hanya memperoleh 32,1 persen.

“Responden diberi pertanyaan ‘Jika pilpres dilaksanakan hari ini, siapa pasangan capres-cawapres yang akan dipilih?’. Hasilnya 54,9 persen responden menjawab Jokowi-Ma’ruf, 32,1 persen memilih Prabowo-Sandi, dan 13,0 persen menjawab tidak tahu,” kata Direktur Riset SMRC, Deni Irvani di Jakarta, Minggu 10 Maret 2019.

Deni menambahkan, walaupun 13 persen undecided votters memilih Prabowo-Sandi, pasangan Jokowi-Ma’ruf masih tetap unggul di atas Prabowo-Sandi. Dia juga mengatakan 87 persen calon pemilih sudah bersikap akan memilih capres-cawapres.

“Selisih keduanya 23 persen, bila 13 persen undecided semuanya ke Prabowo-Sandi maka Jokowi-Ma’ruf masih unggul sekitar 6 persen,” katanya.

Survei SMRC ini dilakukan pada 24-31 Januari 2019 kepada 1.620 responden yang dipilih secara multistage random sampling. Sedangkan untuk teknis wawancara dilakukan secara tatap muka.

Sementara untuk margin of error (MoE) dalam survei ini kurang lebih 2,65 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen. Quality control hasil wawancara dilakukan secara random, sebesar 20 persen dari total sampel oleh supervisor kembali mendatangi responden terpilih, dalam quality control ini tidak ditemukan kesalahan.

Berita Terbaru

Negara Membuka Dialog dan Mendengar Aspirasi Mahasiswa

*) Oleh: M. Farhan Akbar Demokrasi yang sehat tidak hanya diukur dari terselenggaranya pemilihan umumyang bebas dan adil, tetapi juga dari kemampuan negara membangun komunikasiyang terbuka dengan masyarakat. Dalam konteks tersebut, mahasiswa memiliki posisistrategis sebagai kelompok intelektual yang kerap menyuarakan kritik, gagasan, sekaligus solusi terhadap berbagai persoalan bangsa. Kehadiran ruang dialog yang setara antara pemerintah dan mahasiswa menjadi indikator penting bahwa demokrasiberjalan secara substantif, bukan sekadar prosedural. Oleh karena itu, komitmenpemerintah untuk terus membuka ruang komunikasi patut dipandang sebagai langkahyang memperkuat kualitas tata kelola pemerintahan sekaligus memperkokohkepercayaan publik.Berbagai capaian pembangunan yang terus diupayakan pemerintah, mulai daripenguatan ketahanan pangan, hilirisasi industri, pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, hingga program pemberdayaanekonomi masyarakat, membutuhkan dukungan situasi yang aman dan kondusif. Karena itu, sinergi antara pemerintah, mahasiswa, akademisi, dan masyarakatmenjadi modal penting dalam memastikan setiap kebijakan dapat berjalan secaraoptimal dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh rakyat Indonesia.Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa setiap aspirasi memilikinilai yang sama, baik berasal dari akademisi, mahasiswa, maupun masyarakat di daerah terpencil. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan tidak dapatdilepaskan dari partisipasi publik yang inklusif. Negara yang kuat bukanlah negara yang menutup diri terhadap kritik, melainkan negara yang mampu mendengarpersoalan, mengakui kekurangan, serta menjadikan masukan masyarakat sebagaidasar penyempurnaan kebijakan. Pendekatan seperti ini mencerminkankepemimpinan yang adaptif karena menempatkan dialog sebagai instrumen untukmenghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.Selanjutnya, keterbukaan pemerintah terhadap aspirasi mahasiswa menunjukkanadanya perubahan paradigma dalam hubungan antara negara dan masyarakat sipil. Mahasiswa tidak lagi diposisikan semata sebagai kelompok penekan, tetapi sebagaimitra strategis dalam proses pembangunan nasional. Melalui komunikasi yang terbuka, berbagai kritik dapat diterjemahkan menjadi bahan evaluasi, sedangkanberbagai gagasan dapat diolah menjadi rekomendasi kebijakan yang konstruktif. Pendekatan kolaboratif seperti ini memperkuat legitimasi kebijakan sekaligusmemperkecil potensi polarisasi yang sering muncul akibat minimnya komunikasiantara pemerintah dan publik.Pandangan tersebut diperkuat oleh Direktur Eksekutif Kata Rakyat, Alwan...
- Advertisement -

Baca berita yang ini