Soetrisno Bachir: 51 Persen Muhammadiyah Dukung Jokowi-Ma’ruf

Baca Juga

MINEWS, JAKARTA-Dukungan terus mengalir ke pasangan Capres dan Cawapres, Joko Widodo-Ma’ruf Amin dalam Pilpres 2019, kali ini datang dari Muhammadiyah. Hal itu disampaikan oleh mantan Ketum PAN periode 2005-2010 Soetrisno Bachir. Ia menilai suara Muhammadiyah sangat berpengaruh memenangkan Jokowi di Pilpres 2019.

“Dari survei, sekitar 51 persen Muhammadiyah mendukung Jokowi. Sedangkan 20 persen masih bingung atau belum menentukan pilihan,” kata Soetrisno usai menjadi pembicara kewirausahaan di SMK Muhammadiyah Lemahabang, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Minggu 17 Maret 2019.

Soetrisno yang kini menjabat sebagai Majelis Pertimbangan PAN mengatakan tak sedikit kader PAN yang juga mendukung Jokowi. Kendati PAN memutuskan mengusung pasangan Prabowo-Sandiaga Uno.

“Tidak ada gesekan, kendati berbeda. Justru ini konsistensi. Saya dulu dukung Jokowi, sekarang masih sama. Ada DPW di Riau juga dukung Jokowi. Ini membuktikan bahwa PAN itu besar,” katanya.

Soetrisno mengatakan partai harus bisa mengedepankan kepentingan lebih besar ketimbang kepentingan partai itu sendiri. Jokowi, kata dia, merupakan sosok pemimpin yang mengayomi semua organisasi dan partai.

“Saya meyakini bahwa Jokowi bisa menjadi pemimpin rakyat. Semua partai dekat dengan beliau, termasuk ormas NU dan Muhammadiyah. Beliau bisa memimpin,” katanya.

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini