SMRC: Rebut Suara Undecided Voters, Elektabilitas Prabowo Naik di Maret 2019

Baca Juga

MINEWS, JAKARTA – Jelang pemungutan suara Pilpres 2019, elektabilitas pasangan Prabowo-Sandiaga mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Berdasarkan survei lembaga Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), yakni di angka 37 persen dari 31,8 persen dari survei bulan Februari 2019.

Menurut Direktur Riset SMRC Deni Irvani, pasangan nomor urut 02 itu berhasil mengambil 3,3 persen suara dari undecided voters. Sebelumnya pada bulan Februari lalu, undecided voters tercatat ada 10,6 persen. “Saat ini menjadi 6,3 persen. Kesimpulannya Prabowo naik. Artinya Prabowo-Sandi mengambil undecided,” kata Deni di Jakarta, Jumat 12 April 2019.

Meski begitu, pasangan Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin masih unggul dalam survei yang melibatkan 2.568 responden. Dalam survei tersebut, pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 itu mendapatkan 56,8 persen suara responden.

Sementara pasangan Prabowo-Sandi hanya mendapatkan 37 persen suara responden. “Dengan metode pengukuran langsung, dukungan untuk Jokowi-Ma’ruf 56,8 persen, Prabowo-Sandi 37 persen, dan yang tidak tahu atau rahasia 6,3 persen,” kata dia.

SMRC mengaku jika survei tersebut dilakukan pada 5-8 April 2019. Dari populasi orang yang telah memilih hak pilih, diperoleh 2.568 responden melalui stratified multistage random sampling.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 2.285 responden berhasil diwawancarai secara valid lewat tatap muka. Margin of error survei sebesar 2,1 persen dan tingkat kepercayaannya sebesar 95 persen.

Namun, margin of error tersebut dikatakan dapat lebih besar karena efek desain survei. Jika dibandingkan dengan perolehan pada Februari 2019, elektabilitas Jokowi-Ma’ruf mengalami penurunan sebesar 0,8 persen, dari 57,6 persen menjadi 56,8 persen.

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini